Ketua DPC Partai Perindo Serpong Utara Menyoroti PPDB Tangsel
TANGSEL, suaralintasindonesia.com – Ketua DPC Partai Perindo Serpong Utara, Mohamad Yusuf menyoroti pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Tangerang Selatan tahun ajaran 2022 – 2023.
Yusuf mengatakan bahwa dirinya mendapatkan laporan dari Sejumlah orang tua siswa yang mengeluhkan penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yang diterapkan masih dirasa tidak efektif dan tidak mengakomodir seluruh masyarakat.
“Sistem Zonasi sangat tidak efektif, khususnya untuk wilayah serpong utara, Untuk SMP Negeri Saja hanya ada 3 sedangkan SMA Negeri ada 1 dan SMK Negeri juga 1, berbanding dengan SD Negeri yang ada 16 sekolah” ungkap pria yang biasa di panggil Yosep ketika diwawancari Redaksi Beritaraya.id jaringan suaralintasindonesia.com, Rabu (13/07/2022) di Kantor DPC Partai Perindo di Serpong Utara
Yosef mengungkapkan Penyebab bermasalahnya sistem zonasi PPDB tersebut ialah belum meratanya sekolah di wilayah Kota Tangerang Selatan.
“Padahal dalam pedoman PPDB dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dalam kebijakan pemetaan wilayah, seharusnya semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan sesuai jenjang,” Tambahnya
Yosef juga menambahkan bahwa dengan terbatasnya sekolah membuat PPDB di Sekolah Negeri menjadi rebutan dan menjadi rawan pungli.
Oleh karena itu ia meminta kepada Pemkot Tangerang Selatan dan para semua pemangku kebijakan seharusnya lebih dulu memastikan ketersediaan sekolah negeri yang merata di seluruh wilayah.
Dirinya juga meminta seluruh masyarakat untuk proaktif dan berani bicara jika ada temuan-temuan pungli terkait ppdb.
Yosef menceritakan bahwa dirinya menemukan postingan di sosial media mengungkapkan adanya dugaan praktik pungli disalah satu SMP Negeri.
“Masyarakat juga harus berani bicara, Jangan Takut. Masalah Pungli ini sudah terjadi bertahun-tahun. Kapan Tangsel akan berubah jika tidak ada yang berani Bicara? Ini saya ada screenshoot curhatan salah satu orang tua murid yang anaknya gagal di terima di sekolah negeri, mengungkapkan adanya dugaan jual beli kursi hingga jutaan rupiah, tapi yah begitu saja tidak ada respond dari pihak terkait baik dari dinas ataupun media untuk memberitakannya” Jelasnya
Dirinya mengharapkan dinas pendidikan juga harus proaktif untuk menanggapi terhadap laporan masyarakat terutama dari sosial media, bukan hanya menunggu laporan saja.
Terakhir Yosef miris ketika membaca berita bahwa ada salah satu ormas yang mau demo tapi secara sepihak membatalkan demonya karena sudah di kondisikan oleh pihak sekolah.
“Miris, saya dapat info di wa bahwa akan ada demo tentang PBDB pada senin kemarin, eh pas baca ternyata batal karena sudah di kondisikan ? Ini menjadi pertanyaan ada apakah ini ? Berarti ada permainan ini ?” tutup yosep (RNN, edit by R@daksi sli.com)
