DPC GMNI Berharap Pemerintah Serius Soal Agraria Di Kepulauan Nias.

Gunungsitoli, Suaraindependent.id | Proses perkembangan dan pertumbuhan masyarakat bawah dan juga menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memang tidak terlepas dari perekonomian yang terus tumbuh dan berkembang jika di pelihara dengan semaksimal mungkin.

Hal ini harus benar-benar diperhatikan betul oleh pemerintah baik secara  regional, dan nasional, secara nasional Indonesia tumbuh dalam dunia agraria sejak dahulu hingga sekarang, namun kadang hal tersebut terlihat terabaikan dari pemerintah. Khususnya kepulauan Nias yang saat memang terus hidup dan bergelut dalam dunia pertanian yang kurang lebih 70 %  masyarakatnya terus bergelut dalam dunia pertanian.

Hal secara kasat mata Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Gunungsitoli-Nias, Joko Puryanto Mendrofa  menilai kurang perhatian betul dari pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah, terbukti sampai saat ini masyarakat yang sekian tahunnya bertani dengan cara sendiri dan juga sampai saat ini masih menggunakan sistem biasanya

Demikian pula yang sumatera Utara hari makin kita yang di kita lihat terus bergelut dalam dunia pertanian namun kurang perhatian penuh dari pemerintah provinsi khususnya gubernur Sumut yang tidak pernah sama sekali punya program dan konsep terhadap pertanian.

Kami menilai pemerintah provinsi Sumut benar-benar tidak ada progres baik pembangunan, maupun pertumbuhan ekonomi. Terbukti sampai saat sama sekali pemerintah provinsi tidak ada tindakan yang repensif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam bidang pertanian.

Penguatan sumber daya manusia dalam dunia pertanian serta dalam kegiatan produksi pertanian, pemanfaatan sumber daya pertanian, serta tindakan-tindakan yang membantu masyarakat petani. Namun hal itu sama sekali tidak ada yang sampai saat ini pemerintah provinsi Sumut di nilai terabaikan dalam dunia pertanian.

Terus master terhadap pembangunan revorma agraria di tingkatan regional dan khusus daerah sama sekali tidak terarah dan perlu di kaji ulang oleh pusat. Agar penerapannya benar-tidaknya menyentuh rakyat dan tersampaikan di tengah-tengah masyarakat.

Para wakil rakyat juga perlu mendorong hal ini, sangat di sayangkan jika proses pertumbuhan ekonomi dalam bidang agraria ini tidak pernah tersentuh di dalam pembahasan anggota DPRD baik tingkat satu maupun di tingkat dua. DPRD harus mampu memberikan kebijakan penuh yang mampu mendorong proses perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam bidang pertanian dan juga sekaligus proses pengelolaan yang memang di ikut sertakan oleh pemerintah daerah maupun provinsi.

Peran pemerintah inilah yang sebenarnya di harapkan akan lahir dan hadir di tengah-tengah masyarakat yang memang betul memerlukan proses kebijakan dalam bentuk terapa langsung di dalam dunia masyarakat saat ini.

Sekali kita berharap peran pemerintah dalam pembangunan sistem ekonomi pertanian yang kita dambakan bersama akan benar-benar terwujud dan mampu di jawab oleh pemerintah terutama dalam menghadapi tantangan zaman kedepan ini yang makin jelas menjadi dilema masyarakat. (Aa)