RS Limbangan Bermasalah,Diduga Pembayaran Lahan Lambat
Garut,suaraindependentnews.id _ Bupati Garut, Rudy Gunawan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, yang di wakili oleh Sekretaris dr. Leli Yuliani, memantau sejumlah proyek pembangunan di wilayah Garut, salah satunya pembangunan RS Limbangan yang diduga bermasalah dalam pembebasan lahan,sabtu ( 31/10/20 )
Meskipun sudah di kunjungi Bupati Garut , persoalan pembangunan RS Limbangan terus bermunculan. Salah satunya masyarakat menemukan adanya keterlambatan pembayaran lahan tanah kurang lebih seluas 280 meter persegi milik H. Atik asal Kampung Banen, Desa Limbangan Timur, Kab Garut.
Pembayaran lahan tanah sudah diselesaikan pada tahun 2019 berbarengan dengan pembayaran masyarakat lainnya. “Kita menemukan adanya pembebasan lahan tanah yang belum diselesaikan oleh Dinas Kesehatan Garut. Herannya, hari ini Dinkes langsung turun dan menemui warga yang lahan tanahnya belum di bayarkan,” ujar Denden Amirulloh salah satu tokoh pemuda Desa Limbangan Timur, Minggu (1/11/2020).
Lanjut Denden, persoalan-persoalan pembangunan RS Limbangan terus bermunculan, mulai dari belum lengkapnya dokumen lingkungan serta masih ada yang belum diselesaikan terkait pembayaran lahan tanah.
“Ini pemerintah, tidak mudah dalam mengeluarkan anggaran termasuk melakukan pembayaran lahan tanah. Harus menempuh pembahasan di APBD,” katanya.
Pembangunan RS Limbangan yang berdiri di lahan tanah 1200 meter persegi, seharusnya sebelum proses pembangunan terlebih dahulu menertibkan administrasi perizinan. Namun pada kenyataannya perizinan dokumen lingkungan sama sekali belum keluar. ujar denden
“Kita masih ingat dengan kasus yang menerpa mantan Kadispora Garut, E Kuswendi yang di vonis 1 tahun dalam pembangunan Buper. Yang mana salah satunya izin dokumen lingkungannya yang tidak di proses.”
Deden berharap,Pemkab Garut jangan menjadikan Kecamatan Limbangan menjadi salah satu Kecamatan yang bermasalah dalam hal pembangunan. Justru sebaliknya Limbangan yang merupakan penyangga ekonomi Provinsi Jawa Barat harus menjadi kota yang tertib administrasi.
“Kami sepakat semua persoalan harus segera dituntaskan, dan mengehentikan pembangunan sampai semua perizinan lengkap,” ucapnya.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, dr. Leli Yuliani saat dikonfirmasi melalui perpesanan Whatsapps messanger belum memberikan keterangan apapun terkait adanya keterlambatan pembebasan lahan milik salah satu warga asal Kampung Banen, Desa Limbangan Timur, Kab Garut. ( [email protected] )
