Suara Dan Kepentingan Rakyat Bukan Lagi Tidak Sejalan, Karena Konsep DPR Salah Dalam Mengambil Keputusan !!!

• 

Palu, Suaraindependent news.id_ Presiden Lembaga Pemerhati Khusus Nasional Republik Indonesia, Egar Mahesa mengatakan dengan disahkannya Undang-undang omnibus law cipta kerja oleh DPR ini, membuktikan bahwa DPR tidak lagi mendengarkan rakyat yang diwakilinya, karena Undang-undang baru ini cenderung lebih membela pemodal dibanding pekerja.

”DPR ternyata lebih mendengar dan membela kepentingan pemilik Modal dan Kepentingan Bisnis daripada rakyat yang diwakilinya,” ungkapnya

Namun dia mengaku bersyukur, masih ada fraksi di DPR yang menolak. Namun kekuatan dua partai politik yang menolak itu sangatlah kecil di DPR, dibanding yang setuju, sehingga praktis tidak didengarkan. Maka itulah menurut Egar, saatnya rakyat mencabut perwakilannya.

“Kita bersyukur, ada dua partai politik yang menolak, tetapi itu tidaklah cukup, sehingga butuh kekuatan rakyat,” jelasnya.

Dengan disahkannya UU Omnibus law Cipta Kerja ini, lanjut dia, menjadi bukti bahwa dugaan rakyat selama ini bahwa Pemilu menjadi ajang jual beli atau ibarat dagang kambing dan domba, kini telah terbukti, karena para wakil rakyat hasil Pemilu tidak lagi mendengar aspirasi rakyat yang diwakilinya, melainkan lebih membela aspirasi pemodal.

Ungkap Pria Kelahiran Salule Mamuju Utara 33 Tahun silam, dengan adanya penolakan besar dari rakyat, seharusnya DPR tidak mengesahkan UU tersebut. Namun kenyataannya terbalik, sehingga patut dipertanyakan peran DPR.

“Kita tahu, sejumlah tokoh Islam, dan Ormas Islam lain. Bahkan dari tokoh Kristen hingga aliran kepercayaan, dan gelombang rakyat dan aliansi-aliansi skala kecil dan besar sudah resmi menyatakan menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Mestinya DPR juga sejalan dengan penolakan, ini sagat miris dan sangat berbahaya bagi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia” tururnya

Rakyat dan Angkatan Bersejata wajib mewaspadai Gaya Oknum DPR saat ini yang sebenarnya adalah wakil rakyat untuk kepentingan rakyat, namun pada kenyataanya miris berbalik 1001 derajat dalam faktanya, bahkan ada kesan ini dilakukan pembiaran dan sangat berbahaya,. jika rakyat sudah tersulut emosi dan amarah, bisa-bisa oknum-oknum DPR yang tidak amanah akan ditelanjagi dan dipermalukan ditengah jalan, sebagai bentuk protes nyata.

Saya berharap agar system demokrasi di republik ini harus di evaluasi, semenjak pasca reformasi dan menjelang 10 Tahun terakhir ini, makin nampak ketidak profesionalan oknum-oknum Pejabat baik yang ada di Legislatif maupun Eksekutif, ini semua akibat Revolusi-revolusi bla-bla, akhirnya Nol Besar, alisa Tongkosong Nyaring Bunyinya, sudahlah Produk Demokrasi saat ini makin unik dan diunik-unikan, semoga saja tidak dibelokkan ke faham-faham tertentu, yah kita berdoa saja, tutupnya”***