Ini Pesan Yasonna H. Laoly Dalam Rapat Koordinasi Tahun 2022
JAKARTA, suaralintasindonesia.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat mengikuti pembukaan kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023, pada Rabu (23/11) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI.
Bertempat di hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta Pusat, kegiatan yang berlangsung selama tiga hari dari tanggal 23 s.d 25 November 2022 ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar Pria Wibawa, Kepala Divisi Administrasi Dwi Harnanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan Ika Yusanti, Kepala Divisi Imigrasi Tato Juliadin Hidayawan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Harniati, serta Para Pimpinan tinggi Eselon 1 dan Pimpinan Tinggi Kantor Wilayah seluruh Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Pol Andap Budhi Revianto dalam laporannya menyampaikan, dua agenda utama dari kegiatan ini adalah pengendalian capaian kinerja Tahun Anggaran 2022 dan penyusunan Target Kinerja tahun 2023.
“Capaian kinerja dan penghargaan Kemenkumham yang diperoleh selama Tahun 2022 diantaranya, keberhasilan dukungan pelaksanaan G-20, peringkat pertama realisasi produk dalam negeri, peringkat pertama penilaian kompetensi dari BKN dan peringkat kedua kinerja anggaran,” ujar Andap.
Sementara itu Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly dalam sambutannya meminta seluruh jajarannya untuk memperhatikan penyusunan target kinerja tahun anggaran 2023 dengan cermat.
“Lakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel, jangan lagi ada kelebihan pembayaran, pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu, dan berbagai penyimpangan yang berpotensi, serta dapat menyebabkan kerugian negara,” tutur Yasonna.
Dirinya juga menegaskan pentingnya intensifikasi koordinasi dan komunikasi. tidak lagi ada distorsi komunikasi antara Pimti Madya dengan jajaran Pimti Pratama di bawahnya, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang bersumber pada Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Data, fakta, dan jejak digital akan menjadi mark/tanda baik buruknya kinerja yang telah kita kerjakan, Pencapaian target kinerja harus terukur, menyentuh, dan melayani rakyat sebaik-baiknya,” tegas Yasonna.
Prioritas nasional juga harus diselesaikan secara tuntas, dan jangan ada pengurangan output yang berdampak pada menurunnya kinerja Kemenkumham, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan publik.
Terkait pengendalian capaian kinerja TA 2022, Sekretaris Jenderal melaporkan bahwa Kemenkumham harus berupaya mencapai angka secara maksimal sesuai parameter nasional yakni sebesar 95 persen. Adapun saat ini serapan Kemenkumham baru mencapai angka 76,36 persen.
Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Perguruan Tinggi dalam membangun dan memberikan saran ilmiah kepada Kemenkumham melalui pengelolaan jurnal ilmiah.(Atin_dima*)
