Program MOTEKAR oleh DP3AKB Jabar Kurang Terasa Manfaatnya oleh Rakyat, Padahal Gunakan Dana Sangat Besar, Bagaimanakah Dalam Merealisasikan Anggarannya?
BANDUNG, suaralintasindonesia.com – Dilansir dari TJI, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat mengeluarkan beberapa program dengan dana yang sangat besar, namun dari programnya itu masih banyak kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang ada diwilayahnya.
Sehingga banyak pihak yang menyoroti serta mempertanyakan realisasi dari program serta anggaran yang dikelolanya, apakah sudah sesuai aturan serta tepat sasaran?, juga benar-benar sampai ke penerima manfaatnya, yaitu masyarakat yang ada di Jawa Barat ini?.
Program-program itu diantaranya :
Motivator Ketahanan Keluarga yang juga merupakan singkatan dari MOTEKAR, adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) berasal dari masyarakat desa/kelurahan setempat yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan keluarga prasejahtera dan perempuan untuk berkelanjutan meningkatkan kualitas hidupnya agar lebih baik.
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah Suatu pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Tujuan KLA adalah untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.
3. Ngabring Bareng Ka Sakola adalah program melestarikan budaya berangkat ke sekolah bersama-sama untuk meningkatkan interaksi sosial antara teman sekolah dan membiasakan anak berjalan kaki agar lebih sehat, lebih peduli sesama, juga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melindungi anak-anak menuju ke sekolah.
Perlindungan Perempuan (Trafficking, KDRT, dan Pornografi), yaitu untuk mengantisipasi Tindak pidana perdagangan orang serta kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang harus diberantas secara komprehensif, baik melalui kebijakan social maupun ekonomi serta pelaku harus ditindak secara hokum karena tidak sesuai dengan hak azasi manusia.
Dari semua program itu pastinya menggunakan anggaran yang sangat besar, namun hingga saat ini banyak masyarakat yang kurang merasakan manfaat serta realisasi anggaran dari program-program itu.
Seperti yang baru-baru ini disoroti serta didemo oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu LSM KOREK, pada Rabu, (25 Mei 2022).
LSM tersebut melakukan aksi unjuk rasa menuntut transfaransi anggaran serta mempertanyakan program MOTEKAR, yang menurut mereka DP3AKB tidak transfaran dalam mengelola anggarannya serta program itu sangat kurang dirasakan oleh rakyat. Sehingga mereka menilai bahwa program ini kurang sampai ke penerima manfaatnya, dan mereka berasumsi anggaran miliaran yang dikelola oleh DP3AKB untuk program MOTEKAR salah satunya, tidak direalisasikan sepenuhnya.
Selain itu, program-program itu disoroti juga oleh Ormas Laskar Banten DPC Kota Bandung, Forum Media Indonesia Bersatu (FMIB) dan Persatuan Pemimpin Redaksi Seluruh Indonesia (PPRSI).
Namun, saat dikirim surat konfirmasi oleh Media TJI, pihak DP3AKB Jabar pun menjawab, hanya sayang jawaban yang mereka kirim tidak nyambung. Mereka hanya menjawab dan menjelaskan dasar pelaksanaan serta aturan-aturan undang-undang No. 52 Tahun 2009, Perda Jabar No. 9 Tahun 2014, Pergub Jabar No. 55 Tahun 2018 dan sedikit penjelasan mengenai pencapaian kinerja dari program Motekar tersebut.
Seolah mereka menutupi juga tidak mau terbuka mengenai aliran dana atau realisasi anggaran atau mekanisme anggaran yang mereka gunakan untuk program MOTEKAR ini. Berikut ini jawaban konfirmasi dari pihak DP3AKB Jabar :
Adapun informasi yang didapat awak media, bahwa anggaran program MOTEKAR untuk Tahun 2022 senilai Rp. 9 Milyar, namun setelah coba di cek di LPSE tidak muncul. Awak media pun akan mengumpulkan data serta mencari berbagai hal mengenai anggaran serta kegiatan yang dikelola oleh DP3AKB Jabar itu. (AJS TIM PPRI/R@daksi sli.com).
