Persoalan Elpiji Subsidi, Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Angkat Bicara
Gunungsitoli, Newssuaraindependent.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gunungsitoli menyayangkan belum tuntasnya persoalan tidak meratanya pendistribusian bantuan Tabung Gas Elpiji 3 Kg kepada masyarakat dan persoalan tingginya angka Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dinilai mencekik rakyat.
Pemerintah Kota (Pemkot) Gunungsitoli dinilai sangat lamban menyikapi dan mencari solusi untuk mengatasinya hingga mengakibatkan keresahan ditengah – tengah masyarakat. Demikian dikatakan Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa, kepada Wartawan di Gunungsitoli, Rabu (20/2).
“Pemerintah Daerah sangat lambat dan harus peka dengan keadaan ini termasuk soal Tabung Gas. Kalau Kami Pejabat Legislatif bersama Bapak Walikota dan Bapak Sekda serta pihak Pengusaha tidak kebagian Kompor Gas, tentu tidak jadi persoalan. Karena mampu membeli sendiri. Masalahnya, yang tidak kebagian itu adalah rakyat yang ekonominya kebawah”, ucap Herman Jaya Harefa.
Menurut Herman Jaya, terdapat jumlah keluarga penerima tabung gas di Kota Gunungsitoli dengan data pusat sebanyak 33.070 keluarga. Sedangkan tabung gas yang baru diterima oleh warga hanya 27. 340. Itu artinya, ada kekurangan tabung gas.
Dari laporan masyarakat kepada Lembaga DPRD, sebagian persoalan tabung gas ini diduga dimulai oleh adanya oknum Kepala Desa yang kurang menggunakan hati melakukan pendataan warganya secara maksimal.
Perbedaan ini dipicu diduga adanya perbedaan pandangan disaat pemilihan kepala desa. Akhirnya, perbedaan pandangan itu memberi dampak jarak yang signifikan antara Pejabat Desa dan Warganya termasuk persoalan distribusi bantuan tabung gas kepada warga.
“Pimpinan Daerah diharapkan tegas dan turun tangan mengecek setiap Desa untuk melakukan koreksi. Pemkot juga harus melakukan koordinasi dengan pihak PT Pertamina, jumlah penerima tabung gas harus di evaluasi, harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Rakyat butuh bukti, bukan retorika. Apalagi jika menyangkut kebutuhan dasar rakyat yang masih belum terlayani,” terang Herman Jaya.
Sedangkan, Lanjut dia, masalah NJOP yang berakibat dari kenaikan yang dilakukan oleh Pemkot dengan tidak didasarkan pada profesionalisme perhitungan dan semangat yang emosional, akhirnya membuat warga tercekik. Sampai sekarang juga, belum dituntaskan.
“Jangan sampai ada anggapan jika Proyek Pembangunan Patung bergambar Yesus senilai Miliaran Rupiah yang tidak jelas sampai sekarang rimbanya, adalah sebagai bentuk menutupi kelemahan. Mengingat lokasi pembangunan senilai Miliaran Rupiah itu berada dikawasan yang berstatus hutan lindung. Pemerintah Daerah harus kembali kepada fitrah dan fungsi yang sebenarnya. Kasihan Rakyat Kita”, pungkasnya. (FZ/AA)
