‎DPP BIAS Indonesia Desak Evaluasi Total Proyek Betonisasi Cisoka–Tigaraksa, Truk Tanah Mengular Setiap Malam, Warga Geram, Satu Nyawa Melayang ‎ -

‎DPP BIAS Indonesia Desak Evaluasi Total Proyek Betonisasi Cisoka–Tigaraksa, Truk Tanah Mengular Setiap Malam, Warga Geram, Satu Nyawa Melayang ‎

0


Cisoka, Kabupaten ‎Tangerang | suaralintasindonesia.com
‎Kecelakaan maut di proyek betonisasi Jalan Cisoka–Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, menjadi titik puncak kemarahan masyarakat. Seorang pengendara motor tewas terlindas truk pengangkut tanah di ruas proyek yang belum selesai, namun telah dibuka dan dilalui bebas oleh kendaraan berat. Peristiwa ini menuai sorotan tajam dari Dewan Pimpinan Pusat Badan Independent Anti Suap (DPP BIAS Indonesia), yang menilai kejadian tersebut sebagai bukti nyata gagalnya fungsi pengawasan dan lemahnya tanggung jawab instansi terkait.

‎Ketua Umum DPP BIAS Indonesia, Eky Amartin, menyatakan bahwa insiden ini tidak bisa dianggap sekadar kecelakaan biasa. Menurutnya, ketika proyek yang belum rampung dibiarkan dilalui truk bertonase besar, maka yang terjadi bukan hanya pelanggaran teknis, tetapi juga kelalaian moral dan pengkhianatan terhadap amanah publik.

‎”Proyek yang belum selesai seharusnya tertutup untuk kendaraan berat. Ini bukan sekadar soal lalai, tetapi sudah masuk wilayah pembiaran yang berakibat fatal. Satu nyawa rakyat melayang karena pengawasan yang mati dan pelaksanaan proyek yang sembrono. Ini tragedi yang lahir dari sistem yang rusak,” tegas Eky dengan nada geram.

‎Ia juga menyoroti fakta bahwa aktivitas truk tanah di jalur Cisoka–Tigaraksa sudah berlangsung lama. Setiap hari puluhan truk berlalu-lalang membawa muatan berat melewati proyek yang belum rampung. Warga sudah berkali-kali mengeluhkan debu tebal, jalan licin, dan risiko kecelakaan, namun keluhan itu seperti tak pernah didengar.

‎”Warga sudah lama resah, bahkan menolak keras aktivitas truk tanah yang lewat tanpa pengaturan. Tapi suara rakyat selalu kalah oleh kepentingan proyek. Sekarang sudah ada korban jiwa, dan kami pastikan ini tidak akan berhenti di ucapan belasungkawa saja,” ujar Eky.



‎Warga di sekitar lokasi pun menyatakan kemarahan mereka. Mereka menilai pemerintah dan pelaksana proyek telah lalai melindungi keselamatan masyarakat. Jalan yang seharusnya diperbaiki untuk kenyamanan justru menjadi ancaman bagi warga yang melintas setiap hari.

BACA JUGA :

https://suaralintasindonesia.com/2025/11/01/dpp-bias-indonesia-soroti-proyek-pemeliharaan-lapangan-perum-permata-balaraja-desa-saga-k3-diabaikan-dan-minim-transparansi/

‎”Warga sudah lelah. Kami bukan menolak pembangunan, tapi kami menolak cara kerja yang ceroboh. Jangan biarkan proyek jadi sumber malapetaka,” ungkap seorang warga yang ditemui tim DPP BIAS Indonesia di lokasi.

‎Eky menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab. Pelaksana proyek, konsultan pengawas, hingga Dinas PUPR Provinsi Banten wajib menjelaskan mengapa jalan yang belum selesai bisa dilalui kendaraan berat tanpa pengawasan ketat. Menurutnya, proyek pemerintah bukan hanya soal membangun jalan, tetapi juga soal menjaga nyawa rakyat yang menggunakan jalan itu.

‎”Jika keselamatan publik diabaikan, maka pembangunan itu kehilangan nilai dan maknanya. Kami ingin semua aspek diperiksa, pelaksanaan proyek, pengawasan teknis, keselamatan kerja, lalu lintas, hingga dampak sosial dan lingkungan. Semua harus terbuka ke publik,” ujarnya.

‎DPP BIAS Indonesia juga memastikan akan menurunkan tim investigasi independen ke lapangan untuk mengumpulkan data dan bukti. Jika ditemukan unsur kelalaian atau pembiaran yang disengaja, DPP BIAS akan menyerahkan laporan resmi ke aparat penegak hukum agar kasus ini tidak berhenti di tataran administratif semata.

‎Sebagai bentuk keseriusan, Eky Amartin memberi ultimatum kepada Pemerintah dan Dinas PUPR agar melakukan evaluasi total terhadap proyek betonisasi Cisoka–Tigaraksa. Ia juga mendesak agar aktivitas truk tanah di lokasi kejadian segera dihentikan sementara demi mencegah jatuhnya korban berikutnya.

‎”Keselamatan masyarakat tidak bisa ditawar. Kami akan terus memantau dan bila tidak ada langkah konkret, DPP BIAS Indonesia akan mengambil tindakan tegas bersama masyarakat. Negara tidak boleh diam ketika rakyatnya menjadi korban dari proyek yang dibiayai uang rakyat sendiri,” pungkas Eky Amartin.

 

Diterbitkan Oleh : PT. Media Suara Lintas Indonesia Group.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!