Polri dan Dewan Pers Tandatangani MoU : Tak Ada Kriminalisasi Wartawan
JAKARTA, suaralintasindonesia.com – Mabes Polri dan Dewan Pers menandatangani perjanjian kerja sama tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakkan hukum dalam kaitan dengan penyalahgunaan profesi wartawan.
Kerja sama ini tertuang dalam surat No. 03/DP/MoU/III/2022 dan No. NK/4/III/2022. Perjanjian kerja sama pertama ini merupakan turunan dari nota kesepahaman Mabes Polri dan Dewan Pers yang dilakukan beberapa bulan lalu.
Tujuan utama perjanjian kerja sama ini untuk meminimalkan kriminalisasi terhadap karya jurnalistik.
Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Agus Andrianto dan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Arif Zulkifli di Mabes Polri, Jakarta, pada Kamis (10/11/2022).
Kabareskrim mendukung penuh kerjasama dengan Dewan Pers ini. “Kami akan melakukan sosialisasi kesepakatan kerja sama ini ke seluruh jajaran Polri,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Arif Zulkifli menjelaskan, perjanjian kerja sama tersebut sebagai pedoman bagi Dewan Pers dan Polri dalam rangka pelaksanaan teknis perlindungan kemerdekaan pers dan penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.
Dengan kerja sama ini, diharapkan tidak ada lagi wartawan yang dilaporkan kepada polisi dengan menggunakan regulasi selain UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Kami berharap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap wartawan ketika mengalami sengketa dalam pemberitaan. Sengketa pemberitaan hanya diselesaikan lewat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan direkomendasikan oleh Dewan Pers,” kata Arif.
Sesuai kesepakatan ini, apabila Polri menerima laporan dari masyarakat terkait pemberitaan, maka hal itu akan dikoordinasikan dengan Dewan Pers. Ini untuk menentukan, apakah yang dilaporkan itu masuk kategori karya jurnalistik/produk pers atau bukan.
Apabila hasil koordinasi memutuskan, bahwa kasus yang dilaporkan itu merupakan karya jurnalistik, maka penyelesaiannya melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi atau menyerahkan penyelesaian laporan tersebut ke Dewan Pers.
“Sebaliknya, jika koordinasi kedua pihak memutuskan laporan masyarakat itu masuk kategori perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan di luar koridor UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), maka Polri menindaklanjuti secara proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan,” pungkasnya. (red)
