Wabah PMK, Komisi IV DPR RI Usulkan Pemerintah Beri Kompensasi Khusus bagi Peternak
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyayangkan bobolnya pertahanan Indonesia dari serangan PMK (penyakit mulut dan kuku) bagi hewan ternak,.
Hal ini disampaikan Johan saat mengikuti Raker Komisi IV dengan Menteri Pertanian di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Senin (23/5).
Menurutnya hal ini patut dipertanyakan, terutama sebaran wabah yang sangat cepat di seluruh pelosok negeri.
“Saya mempertanyakan kinerja pemerintah dalam hal monitoring dan evaluasi (monev) tentang PMK ini, Kementan harus menyampaikan data monev PMK dari hasil tes Lab selama lima tahun terakhir, hal ini untuk melihat kemampuan kewaspadaan dini negara kita dari serangan wabah PMK sehingga hari ini menjadi wabah yang menakutkan semua orang” ujar Johan
Johan menambahkan bahwa ada dugaan selama ini pemerintah abai melakukan kewaspadaan melalui tes PMK pada hewan ternak sehingga Ketika muncul kasus dan dilakukan testing yang cukup masif maka terbukti di banyak provinsi telah terjangkit wabah PMK.
Untuk itu, Politisi PKS ini mengusulkan agar pemerintah memberikan kompensasi khusus kepada peternak untuk menanggulangi penyakit PMK karena saat ini telah menyebar ke 15 provinsi dan perlu diwaspadai akan terus meluas jika tidak ada Langkah jitu untuk memutus rantai peyebarannya.
“Maksud dari Kompensasi ini bertujuan untuk melindungi peternak agar mereka mau melaporkan sapi yang sakit atau mengalami gejala tertentu, ini sebagai strategi Kerjasama untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan peternak yang rugi akibat PMK dan sekaligus upaya jitu untuk mengendalikan PMK karena hewan yang sakit dapat segera dimusnahkan agar tidak menyebar luas” ucap Johan.
Legislator Senayan ini meminta pemerintah tidak meremehkan dampak sebaran PMK ini dengan hal-hal yang hanya bersifat simbolik dengan kampanye makan sate dan lain-lain serta panduan penanganan yang keliru seperti pemberian obat dan vitamin bagi ternak yang sakit.
“Saya minta Menteri Pertanian mengikuti pendapat dari ahli kesehatan hewan, yang perlu dipahami bahwa ternak yang terinfeksi PMK memang bisa sembuh namun virus tetap bertahan dalam tubuhnya sehingga menjadi carrier (pembawa) virus PMK ke hewan lain yang sehat, sehingga Langkah yang diambil adalah hewan terinfeksi PMK wajib dipotong dan diberikan ganti rugi berupa dana kompensasi kepada semua peternak”cetus Johan.
Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini menilai Pemerintah telah gagal melakukan deteksi dini sehingga penyebaran PMK terjadi begitu cepat.
“Sebentar lagi akan masuk moment Idul Adha dan pemerintah harus punya konsep untuk mengontrol pergerakan sapi yang berasal dari daerah wabah tidak masuk ke Kawasan yang masih bebas PMK. Penutupan jalur lalu lintas ternak secara menyeluruh juga pasti berdampak merugikan peternak pada moment idul adha sehingga kontrol ketat pergerakan secara akurat penting untuk dilakukan” urai Johan.
Johan dengan tegas meminta Kementan untuk meninjau ulang upaya pengobatan berupa bantuan obat, vaksinasi, APD dan cairan disinfektan, karena menurut banyak pakar bahwa hal tersebut tidak efektif mencegah penularan PMK.
Dikatakan Politisi PKS bekerjalah atas dasar ilmu pengetahuan dan data yang akurat, dan tolong hentikan gimmick bahwa kematian ternak akibat PMK ini persentasenya kecil dan hanya terjadi pada ternak muda
“Kementan harusnya merangkul semua stakeholders untuk bahu membahu mencegah hewan terinfeksi serta mengontrol pergerakan hewan secara akurat dan bukan memilih metode pengobatan dan penyemprotan kandang dengan disinfektan,” tutup Johan.
