Diduga Kuat Korupsi BLT, APH Diminta Usut dan Proses Kades Matabas
Banggai
Suaralintasindonesianews.com.,_ Terungkap dari seorang ibu rumah tangga (IRT) yang berinisial ET warga Desa Matabas Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai, bahwa Dana BLT tahun 2021 sebanyak dua puluh lebih orang penerima hingga pada saat ini tidak disalurkan oleh pemdes Matabas ungkapnya kepada media ini Selasa (5/3/2022).
Termasuk inisial ET adalah salah satu warga di Desa Matabas yang belum menerima bantuan langsung tunai (BLT) bersama puluhan warga lainya sejak dari bulan September sampai di bulan Desember tahun 2021 di duga sudah dikorupsi, ungkapnya.
Sehingga ibu inisial ET berinisiatif nekat mengadu langsung kepada Bupati Banggai Hi.Amirudin Tamoreka yaitu pada hari jum’ad tgl (20/1/2022), hal tersebut adalah keprihatinanya dan keresahanya terhadap Pemerintah Desa Matabas yang tidak tanggung jawab terhadap masyarakatnya dan hanya mementingkan dirinya sendiri.
Setelah Ibu inisial ET megadukan hal dana BLT tahun 2021 selama empat bulan tidak disalurkan oleh Pemdes Matabas kepada warga hak penerima maka detik itu juga pak Bupati Hi. Amir Tamoreka langsung menelpon salah seorang Bapak, menurut inisial ET itu adalah pihak DPMD dan kemudian pak Bupati memerintahkan untuk segerah dilakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Matabas, terang Ibu ET.
Anehnya persoalan tersebut yang di adukan ibu inisial ET kepada Bupati Banggai hingga sekarang tidak pernah ada realisasi dari pihak terkait, sengga menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat Desa Matabas, ini ada apa?, atau sengaja dibiarkan karna mungkin sudah ada konspirasi jahat di pengelolaan Dana Desa?, sebut ibu inisial ET.
Hal ini sebelumnya terungkap dari perwakilan masyarakat (BPD) dan sejumlah masyarakat Matabas yang mengadukan berbagai persoalan tentang pengelolaan ADD/DD yang tidak ada kejelasan ungkap inisial ET, sehingga hal ini patut diduga ada yang tidak beres dalam internal pemerintah desa jelasnya.
“pemerintah Daerah hal ini Bupati Banggai juga Dinas terkait dengan anggaran dana desa bisa turun lapangan memeriksa kondisi fisik pekerjaan kasian desa kami keluhnya, bukan hanya pemeriksaan di atas buku saja seperti dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Banggai turun periksaan di atas kertas saja padahal fisik amburadul”, paparnya jelas.
Sementara Kepala desa sulit untuk ditemui dikonfirmasi oleh media ini sepertinya enggan untuk ditemui nomor henponya pun tidak bisa kami hubungi (tidak pernah aktif), sampai berita ini diterbitkan pihak pemerintah desa (Kepala Desa) tidak bisa ditemui.
Editor itami
