Dikebiri, 274 Juta Gaji Tak Dibayarkan, Massa Mengamuk Di Sekretariat DPRD Kab Solok

Senin, 22 Februari 2021

Kab Solok–Suaraindependent.id– Puluhan warga mengamuk dan datangi sekretariat DPRD Kab Solok guna menuntut hak mereka yang di kebiri, selain itu warga juga menuntut gaji yang tak dibayarkan, totalnya sangat fantastis, sebanyak 274 juta rupiah.

Kejadian tersebut berawal dari Jorong Koto Nagari Air Dingin Kec. Lembah Gumanti Kab Solok, warga datangi gedung rakyat untuk melaporkan dan mengadukan kenakalan manajemen perusahaan pasca pengerjaan proyek normalisasi sungai oleh PT.Citra Indo Karya di Air Dingin.

Puluhan warga menggelar demonstrasi di depan gedung sekretariat DPRD Kab Solok, mereka membawa spanduk dan peralatan demo seadanya, dengan garangnya massa meringsek masuk untuk bertemu dengan Ketua DPRD Kab Solok,

Awalnya, penghuni sekretariat kaget dan ketakutan melihat massa yang datang, beberapa petugas Satpol PP mulai bergerak mengantisipasi agar tidak terjadi anarkisme oleh massa yang tersulut emosi dan mulai tidak terkendali.

Dilokasi, Ketua pemuda Jorong Koto Afrizal mengatakan, PT.Citra Indo Karya tidak memenuhi kewajiban terkait upah pekerja, sudah 2 bulan upah tidak diberikan, sementara pengerjaan proyek normalisasi tersebut masih masih banyak yang belum selesai.

Hari ini, kami atas nama masyarakat, tertanggal 22 Februari 2021 mengajukan surat pengaduan kepada Ketua DPRD Kab Solok terkait permasalahan yang muncul akibat dari mangkirnya pihak perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.

Isi dari pengaduan tersebut antara lain adalah, kami masyarakat Jorong Koto Nagari Air Dingin Kec Lembah Gumanti Kab Solok menyampaikan keluhan terkait pembangunan proyek normalisasi sungai Jorong Koto yang di kerjakan oleh PT. Citra Indo Karya, yang masih terbengkalai selama lebih kurang 2 bulan,

Sementara itu, galian yang dilakukan memakai alat berat excavator tersebut meninggalkan bekas yang akan mengakibatkan lahan pertanian dan rumah warga sewaktu waktu bisa amblas diterjang longsor dan banjir sungai

Selain itu, ada beberapa tunggakan lainya kepada masyarakat yang belum dilunasi pihak manajemen perusahaan, seperti biaya material, sewa gedung, rumah dan lainnya sebesar Rp. 274 Juta.

Surat pengaduan tersebut, ditanda tangani oleh Ketua Pemuda Jorong Koto Afrizal, Ketua Pemuda Nagari Air Dingin Zulkarnaini, Kepala Jorong Koto Arnola Dwika Ramanda, dan Wali Nagari Air Dingin Patrizal.

Melalui dewan terhormat ini, kami masyarakat dan pekerja berharap penuh kepada perusahaan untuk dapat membayarkan upah pekerja, terang Afrizal.

Sementara itu, Ketua DPRD Kab Solok Dodi Hendra yang berada ditempat, datang menyambangi massa yang melakukan aksi demo tersebut,

Dodi Hendra turun dan membaur dengan massa yang mulai panas, tangan dingin sang legislator terlihat dalam meredam dan mengantisipasi pendemo yang mulai tak terkendali,

Dalam mengendalikan massa demonstran tersebut, Ketua DPRD didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kab Solok Lucki Efendi, dan juga terlihat hadir Iskan Nofis dari Fraksi Gerindra dan H. Armen Plani dari Fraksi Nasdem

Dodi Hendra dengan tenang menerima semua masukkan dan aspirasi yang disampaikan oleh massa pendemo, hingga awalnya emosi masyarakat yang sudah tersulut, mulai bisa diredam, berangsur situasi kondusif dan aman tanpa adanya gerakan yang anarkis dari para pendemo.

Ketua DPRD berjanji akan membawa semua masukan dan aspirasi masyarakat bersama pihak pihak terkait untuk segera dilakukan tindakan tegas dengan melibatkan aparat hukum seandainya himbauan Pemda tidak di indahkan.

Dodi Hendra mengatakan sebagai wakil rakyat dirinya tidak akan membiarkan masyarakatnya dizolimi, karena itu merupakan sebuah tanggung jawab. Pihaknya akan carikan ‘win-win’ solution dalam permasalahan ini, tentunya dengan regulasi yang jelas, dan sesuai mekanisme yang ada, tegas Ketua DPRD.

Wakil Ketua DPRD Kab Solok Lucki Efendi mengatakan, kami dari pihak DPRD akan segera menindak lanjuti pengaduan masyarakat tersebut dengan mengundang perusahaan bersama pihak PUPR

“Kita selaku wakil rakyat, dituntut untuk selalu ada dan menampung semua pengaduan dan laporan masyarakat, kita adalah pelayan, rakyat juragannya, dan kita siap berjuang untuk itu,” ulas Lucki.

H. Armen plani yang ikut dalam menerima masyarakat Air dingin menjelaskan, dalam melakukan sebuah aksi demo, ada semacam mekanisme yang perlu diperhatikan, masyarakat yang datang hari ini tidak mengetahuinya, harusnya masyarakat menyurati DPRD dulu, setelah itu baru datang, boleh berdemo, tapi kita ada aturan yang perlu dipenuhi.

Namun, sekarang masyarakat sudah berada disini, dan Ketua DPRD tetap terima masyarakat dengan senang hati, karena mereka adalah warga kita, walau tidak sesuai dengan mekanismenya, mereka tidak salah, kita tetap tampung aspirasi mereka, terang Pak Haji. (Billy@nsi-id)