MASYARAKAT DESA SUKARATU PERTANYAKAN SOAL DANA DESA YANG DIDUGA DISELEWENGKAN

Tasikmalaya,newssuaraindependent.id
Kumpulan masyarakat Desa.sukaratu Kec.Sukaresik Kab.Tasikmalaya pada hari senin tanggal 3-09-2919 sekitar pukul 11 siang hingga 12.30′ dihadiri sekitar 60 orang diGOR desa sukaratu. Masyarakat melalui perwakilan setiap dusun yang menerima Dana Desa/DD 2018/2019 dengan semangat menyuarakan kepenasarannya atas kekesalan yang sekian lama dipendam.

Wartawan newssuaraindependent dalam konfirmasi dengan BPD yang saat ini menjabat sebagai ketua dalam desakan beberapa masyarakat yang hadir waktu itu, BPD tidak menjawab secara akurat bahwan terahir dipertanyakan TUPOKSI BPD pun tidak bisa menjawab,apalagi pembangunan POSYANDU didaerah ketua BPD sendiri bahkan mendirikan bangunan tersebut diatas bangunan TK yang telah ada.
Kericuhan yang timbul karena awal yang menjadi pertanyaan bahwa bangunan posyandu tidak selesai, dengan jawaban dari sekretaris BPD yang sangat singkat BAHWA UANG TELAH HABIS, bahkan yang menjadi pertanyaan lebih besar bahwa diatas bangunan yang belum beres telah dipasang PRASASTI.

Itulah awal kericuhan yang timbul di desa sukaratu kecamatan sukaresik. Dalam musyawarah masyarakat yang datang waktu itu dihadiri pula Babinmas,Babinsa,dan perwakilan dari kecamatan yang diwakili POLPP, juga beberapa penjabat pemerintah lainnya yang sama-sama mendengarkan aspirasi suara rakyat yang ditampung anggota dan ketua BPD yang saat itu belum tuntas karena waktu menjelang sore dan akan dilanjutkan satu minggu kedepan pada tanggal 10-09-2019 untuk bermusyawarah dalam permasalahan yang ada.

Newssuaraindevendent, melanjutkan konfirmasi dengan beberapa orang setelah selesai musyawarah di desa, jawaban Maman (ex kawil kp.cimanggu),membrikan keterangan dan membenarkan bahwa telah terjadi team pelaksana telah memanipulasi data dalam pelaporan pertanggung jawaban dalam pekerjaan didusun balemanggu. Dengan penerapan PRASASTI diatas bangunan yang telah ada tapi pekerjaannya tidak selesai yang artinya pelaksanaan itu hanya membangun sebuah pondasi saja ungkap Maman.

Selain memberikan keterangan maman juga memberikan data hitungan yang dibagikan bapak Haji yang mewakili masyarakat dalam memberikan keterangan diGOR tadi, bahkan keterangan bpak haji tersebut, bahwa data yang ia berikan itu bisa dipertanggung jawabkan, bukan saja didunia bahkan sampai diahiratpun, imbuhnya sembari menerangkan apa yang diucapkan bapak haji yang merupakan perwakilan masyarakat cimanggu.

Pertanggung jawaban pemerintahan desa sukaratu bersama lembaga khusus adalah BPD dalam penjabaran tupoksinya yang kini menjadi gunjingan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan dalam hal pertanggung jawaban sebelum timbul permasalaham sekarang yang memang ada dugaan peran pihak ketiga yang membuat kepala desa terlena merasa nyaman dan aman dalam pelaksanaan pembangunan yang ahirnya tercium sehingga menjadikan sebuah LEDAKAN bagaikan api dibawah sekam.

Karena kurangnya pengawasan dari instansi terkait sehingga keleluasaan perbuatan semena-mena tidak terkontrol yang mengakibatka kerugian bagi masyarakat dan Negara. Perlunya sinergitas seluruh element masyarakat langsung baik yang terorganisir melalui LSM ataupun ORMAS dengan pemerintah khususnya instansi terkait dalam pengawasan control sosial untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, Perlunya tindakan tegas dan penegakan hukum bila terjadi penyalahgunaan wewenang dan adanya dugaan tindak pidana korupsi diwilayah kabupaten tasikmalaya khususnya umumnya diseluruh wilayah negara republik indonesia.

Tindak bagi para pelaku TIPIKOR agar terjadi efek jera bagi para pelaku dan menjadikan cerminan bagi yang lainnya. Bongkar sampai keakar-akarnya setiap adanya dugaan penyelewengan, manipulasi data dan korupsi.
(Nanangindra@nsi_id)