HAM

Sengketa Lahan Antara PT KPC dan PT SAP” Kuncinya ada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat “

kelajutan sengketa lahan untuk penyelesaian sengketa dikedua belah pihak antara PT Kapuas Prima Coal (KPC) dan PT Sinar Alam Permai (SAP) ahirnya sudah ada titik terang dalam penyelesaiannya hanya saja menunggu waktu .
para pihaK dari perwakilan PT Kapuas Prima Coal (KPC) dan perwakilan PT Sinar Alam Permai
(SAP).punya kometmen untuk melakukan kesepakatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Pertanahan Nasional .acara ini dipasilitasi oleh Pemerintah daerah lewat asisten satu bagian Pemerintahan dan Kesra .

Tengku ali syahbana sasisten satu selaku kepala pemimpin rapat yang membidangi pemerintahan dan kesra beliau didampingi kabag tata pemerintahan mengatakan untuk penyelesaian dua perusahaan yang sedikit bersengketa yaitu PT KPC dan PT SAP permasalahannya sudah mulai ada titik terang tinggal menunggu hasil dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat .karena permasalahan yang dapat mengetahui secara langsung baik terkait SHM PT KPC dan HGB PT SAP tanahnya ada di BPN terangnya Tengku Ali Syahbana pada wartawan pada senin 17/8

sementara direktur operasional PT Kapuas Prima Coal saat ditemui wartawan mengatakan mengenai penyelesaian sengketa lahan antara KPC dan Sinar Alam Permai yang mediasinya sedang berjalan dan sedikit lagi sudah hampir selesai atau clear .”tinggal kedua belah pihak menunggu hasil peta invrestasi dari Badan pertanahan nasional secara resmi “.terang nya oleh
Padli selaku direktur operasional lapangan PT KPC pihaknya berharap kepada Badan pertanahan nasional meminta mensterilkan berapa luasan tanah yang tumpang tindih antara Hak guna Bangunan. (HGB) Sinar Alam Permai dengan SHM Kapuas Prima Coal .
“kalau semisalnya tumbang tindihnya tidak terlalu luas katakan tumpang tindihnya setengah hektar atau lebih sedikit dan itu sudah menjadi kometmen dari awal. bahwa pihaknya tetap kometmen melakukan penyelesaian dan tidak mengurangi dari Hak Guna Bangunan walaupun secara tahun pengeluaran tahunnya untuk SHM KPC lebih tua terbitan ditahun 2005 , sedangkan Hak Guna Bangunan Sinar Alam Permai terbitan ditahun 2006 .

“tapi karena ini merupakan domainnya BPN mudah mudahan dari BPN bisa mengahiri spekulasi spekulasi .sehingga ketika BPN memberikan statemen atau konfirmasi kepada gubernur yang benar dan tepat berapa luasan yang bersengketa dan berapa jumlah hektarnya dengan jelas ” terangnya Padli .kemudian pihaknya berdua sepakat menanti itu” kuncinya ada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat” ungkap direktur yang penuh senyum ini .sementara ketika dikonfirmasikan kepada Humas PT SAP andi krisna terkait proses sengketa lahan,katanya ini sedang berjalan tinggal menunggu lanjutan pertemuannya terkait lahan bersengketa lebih baik konfirmasikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat jelas Andi krisna.(Taufik Hidayat)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button