Forum Korban Likuefaksi Petobo Palu Komitmen Tetap Bersama Yahdi Basma

dokumentasi kegiatan forum

Sulteng, newssuaraindependent.id
Forum Korban Likuefaksi Petobo Palu membuat komitmen untuk tetap bersama Yahdi Basma (YB) berjuang untuk memulihkan hak warga korban bencana 28 September 2018.
Komitmen itu disampaikan perwakilan Forum Warga Korban Likuefaksi Petobo, Nurhasan menyikapi pemberitaan yang viral belakangan ini mengenai laporan polisi yang dilayangkan Gubernur Sulteng Longki Djanggola terhadap Yahdi Basma selaku Anggota DPRD Sulteng yang sudah bergulir selama kurang lebih 2 bulan.
“Dalam situasi pemulihan setelah bencana Pasigala ini, tentu sebagai salah satu forum korban, kami sangat perlu untuk sampaikan sikap kami, terhadap permasalahan yang mendera Yahdi Basma,”
Nurhasan menjelaskan, Yahdi Basma adalah ketua Forum Warga Korban Likuefaksi Petobo yang diangkat secara musyawarah dalam pertemuan warga Petobo pada 9 Oktober 2018. Rapat warga tersebut bersama Lurah Petobo dan tokoh-tokoh masyarakat Kelurahan Petobo di shelter pengungsian Petobo Atas, belum lama setelah bencana 28 September 2018.
“Sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya Pemilu, kami lalu memilih Yahdi sebagai wakil rakyat yang kami percayai dan kami usung yang selama ini bergelut dengan banyaknya urusan kebencanaan, bukan hanya sebagai Ketua Pansus Pengawasan Bencana DPRD, tapi memang juga sebagai sesama korban,” kata Nurhasan.
Sekaitan posisi Yahdi Basma sebagai Ketua Forum Warga Korban Likuefaksi Petobo dan Ketua Pansus Penanganan Pemulihan Pascabencana, warga korban bencana Petobo melalui Nurhasan, berharap kepada Pemprov Sulteng, khususnya Biro Humas yang patut diduga sangat giat memobilisasi opini publik terkait tuduhan pada Yahdi Basma. Cara tersebut tentunya akan mengganggu kerja-kerja Yahdi Basma sebagai ketua Forum dan ketua Pansus DPRD dalam melaksanakan proses pemulihan dan penanggulangan bencana Pasigala.
Terlebih lagi kepada sejumlah pihak yang sejauh ini terindikasi dalam posisi tidak percaya pada integritas Polri dalam memproses Laporan Polisi tersebut, dengan mengerahkan massa bahkan memobilisasi isu Dewan Adat.
“Sebagai masyarakat lokal To Kaili, kami berharap bahwa persoalan ini tidak perlu disangkut-pautkan dengan hal di luar hukum. Soal adat misalnya, ada mekanisme peradilan Adat dalam Peraturan Gubernur Tahun 2013 tentang Pedoman Peradilan Adat di Sulteng,” ujarnya.
Banyak sekali hal penting yang sangat bersentuhan dengan kebutuhan warga korban Likuefaksi Petobo. Misalnya, SK Gubernur tentang area Huntap/Fasum/Fasos di Sulteng, dimana area Petobo Atas sepengetahuan warga belum dicantumkan sebagaimana yang telah lama dikoordinasikan warga ke Pemerintah Provinsi dan sudah dijanjikan oleh Pemkot Palu.
“Belum lagi soal air dan hak dasar korban lainnya, Jadup, dan sebagainya. Sampai sekarang ini, kami Forum masih menanggung beban bahan bakar solar sejumlah mesin air bantuan dari Kementerian ESDM yg dipakai selama ini oleh lebih 100 KK di titik selatan belakang huntara Jateng,” kata Nurhasan.
Olehnya, warga korban Likuefaksi yang tergabung dalam Forum meminta dengan sangat kepada Polda Sulteng, agar jangan sampai bekerja karena tekanan pihak-pihak tertentu dalam kasus Yahdi Basma.
“Kami tentu tidak rela jika ada pihak yang diperlakukan tidak adil,” ujarnya. (Andi@nsi_id)