Plt Ketua Umum DPP PWO-IN Aris Kuncoro dalam sambutannya berpesan agar DPW PWO-IN Banten terus mengembangkan sayap dan sekaligus meningkatkan kualitas jurnalistik online para anggotanya.

“DPP PWO-IN akan bersinergi dengan DPW Banten untuk meningkatkan kualitas dan skill anggota PWO sebagai jurnalis dan wartawan online, melalui pendidikan dan pelatihan jurnalistik online, baik yang digelar secara offline maupun online,” ujar Aris Kuncoro yang sudah 36 tahun berkiprah di dunia jurnalistik.

Pada kesempatan itu, pada acara prosesi pelantikan Aris Kuncoro juga membacakan Pakta Integritas yang diikuti oleh para pengurus.

Pakta Integritas ini selanjutnya ditandatangani oleh Ketua PWO-IN Provinsi Banten masa bakti 2022-2025 Drs.Tb M Harery Th dan Sekretaris C Sugandi. S.Kom.

Sebelum pelantikan DPW Banten Plt Sekjen PWO IN Harun ST memberikan materi kepada para hadirin dan anggota DPW Banten, tentang Pra UKW dan UKW dimana wajib bagi anggoa PWOIN. Harun juga mengatakan bahwa PWOIN sudah bekerja sama dengan kampus universitas moestopo (beragama) untuk bisa menyelenggaran UKW.

tampak hadir Ketua MIO Provinsi Banten Drianto, Kapolres Tangerang Kota yang diwakili AKP Abdul Jana, Ketua MUI Kota Tangerang yang diwakili Romi Abidin dan Ibu Ida, serta para pengurus dan anggota PWO IN seluruh Banten.

Sementara itu Ketua DPW PWO IN Banten Tb M Harery Th mengemukakan bahwa pihaknya siap untuk mengembangkan sayap PWO IN hingga ke semua kabupaten/kota di Provinsi Banten.

“Saya juga berharap semoga PWO IN Banten bisa menjadi wadah wartawan media online yang profesional dan kompeten,” ujarnya. (red)

Dihadapan seluruh pejabat yang dilantik Meurah Budiman mengatakan, dalam menjawab tantangan perkembangan teknologi yang berkembang sangat pesat, dibutuhkan pejabat yang adaptif terhadap perubahan serta mampu berinovasi dan berkreativitas.

“Sebab, rotasi dan mutasi yang dilakukan pada hari ini merupakan penyegaran untuk organisasi, dan pejabat yang dilantik diharapkan melahirkan terobosan dan terus menjadi motor penggerak percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di satuan kerjanya masing-masing,” ucap Meurah Budiman di Aula Bangsal Garuda Kemenkumham Aceh.

Sebelum menutup sambutannya, Kakanwil Kemenkumham Aceh tersebut juga berpesan agar para pejabat yang dilantik hari ini menjalankan Catur Tertib PNS dan terus meningkatkan kompetensi seiring dengan kebijakan reformasi dan peraturan yang berlaku.

“Satu hal saya ingatkan terkait dengan Catur Tertib yang sudah diatur dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.UM.05.01 Tahun 1984 wajib kita menjalankannya dalam bekerja,” tutupnya.

Pelantikan ini dihadiri oleh para Kepala Divisi, Pejabat Struktural, Kepala UPT yang terdapat di wilayah Banda Aceh/Aceh Besar, dan sejumlah peserta lainnya. Sedangkan pejabat dilantik yang berasal dari Bapas Kutacane dan Rutan Singkil mengikuti kegiatan pelantikan secara virtual melalui media zoom meeting.

Prosesi pelantikan dan serah-terima jabatan berlangsung di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis, 8 September 2022.

Penunjukan Bustami Hamzah sebagai Sekretaris Daerah Aceh sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104/TPA Tahun 2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang pengangkatan pejabat tinggi madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh.

Achmad Marzuki dalam arahannya usai pelantikan mengatakan, atas nama pimpinan Pemerintah Aceh, dirinya mengucapkan selamat kepada Bustami yang telah mendapat amanah menduduki jabatan Sekda Aceh.

Penunjukkan Bustami disebut telah melalui prosedur perundang-undangan sebagaimana dijabarkan di dalam Keputusan Presiden RI Nomor 104/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh.

Achmad Marzuki mengatakan, Bustami merupakan pejabat karier yang telah banyak menghabiskan masa tugas di lingkungan Pemerintah Aceh, sehingga diharapkan memahami ruang lingkup kerja yang harus ditangani.

“Saya minta agar semua tugas tersebut dijalankan dengan sebaik-baiknya dan senantiasa aktif membangun komunikasi dengan berbagai stakeholder,” kata Achmad Marzuki.

Posisi Sekda, lanjut Achmad Marzuki, merupakan jabatan sangat strategis dalam Pemerintahan. Seorang Sekda disebut harus berperan membantu Kepala Daerah menyusun program kerja dan mengkoordinasikannya dengan semua satuan kerja.

Selain itu, Sekda juga disebut harus berperan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan, pembinaan administrasi, dan pembinaan aparatur.

“Harus digaris bawahi pula, bahwa Sekda sangat berperan mempercepat realisasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Oleh sebab itu, dibutuhkan komitmen dan ketegasan sikap sesuai kewenangan yang dimiliki. Fokuskan perhatian untuk pembenahan di internal Pemerintah Aceh,” kata Achmad Marzuki.

Achmad Marzuki juga mengingatkan, tantangan pembangunan Aceh ke depan sangat beragam dan dinamis, seperti berbagai problem sosial, mulai dari masalah kemiskinan, inflasi yang tinggi, kualitas kesehatan, pengangguran, investasi yang belum memuaskan, hingga soal pertumbuhan ekonomi.

“Jika pembangunan diibaratkan Kereta Api, Pemerintah adalah lokomotifnya. Tidak terjadi pergerakan apapun manakala lokomotif tidak bergerak aktif,” pesan Achmad Marzuki.

Sekda juga diminta mampu menerjemahkan seluruh aturan dari Pemerintah pusat dan ketentuan lain dari Kementerian/Lembaga.

“Saya berharap amanah ini dapat dijalankan dengan baik agar roda Pemerintahan Aceh bergerak cepat, akurat, dan efektif dalam menjawab semua tantangan yang ada.”

Pada kesempatan itu Achmad Marzuki juga menyampaikan terima kasih kepada Taqwallah atas pengabdiannya selama menjabat Sekretaris Daerah Aceh.

Prosesi pelantikan dan serah-terima jabatan Sekretaris Daerah Aceh itu turut dihadiri Forkopimda Aceh, para asisten Sekda, Pj Bupati Aceh Besar, serta para kepala SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh.