Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, untuk program tersebut, pihaknya tengah melakukan pembahasan secara menyeluruh. Termasuk terkait dengan kesiapan jumlah bus.

“Sedang kita diskusikan kesiapan jumlah kendaraan yang siap,” kata Sigit saat dimintai konfirmasi, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Sebelumnya, terkait dengan kesiapan mudik, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajaran Korlantas Polri untuk sejak dini menyiapkan strategi pengamanan dan penjagaan yang baik terkait pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 2023.

Apalagi, lanjut Sigit, berdasarkan pernyataan dari Kemenhub, jumlah pemudik pada 2023 akan lebih besar dibanding pada 2022. Tahun ini, diperkirakan sebanyak 123 juta masyarakat akan melakukan mudik.

“Jadi artinya tentu kita bisa bayangkan bagaimana kalau rekayasa lalu lintas yang kita persiapkan ke depan tidak kita laksanakan secara maksimal. Pengalaman kemarin, mudik di 2022 yang tadinya kita perkirakan bahwa akan terjadi kemacetan luar biasa, alhamdulillah bisa kita atasi,” ucap Sigit.

Untuk memastikan mudik tahun ini berjalan aman, nyaman dan lancar, Sigit mengatakan bahwa jajaran Polri telah melakukan koordinasi lebih awal dengan stakeholder terkait dan melakukan peninjauan beberapa jalur utama yang digunakan saat mudik.

“Kemudian melakukan rapat koordinasi terkait rekayasa yang harus kita siapkan. Intinya baik pemudik menggunakan jalur tol maupun arteri semuanya tentu harus merasakan pelayanan yang maksimal khususnya dari jajaran kepolisian,” ucap Sigit.

Di sisi lain, Sigit mengatakan pihak terkait juga harus menyiapkan moda transportasi lainnya yang bisa digunakan oleh masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan lancar.

“Tentunya juga kita anjurkan pilihan-pilihan moda transportasi yang lain, yang tentunya juga nyaman buat masyarakat seperti kereta api dan sebagainya,” ucapnya.

Survei lainnya yaitu terkait dengan tingkat kepercayaan terhadap lembaga dalam pemberantasan korupsi. Dalam survei ini, Polri mendapatkan angka 64,4 persen. Angka ini meningkat dari 54,6 persen pada November 2022.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan secara umum kepercayaan terhadap lembaga negara cenderung mengalami peningkatan atau sekurangnya stabil.

“Dalam penegakan hukum, kepolisian cenderung meningkat kepercayaannya. Begitu juga dalam pemberantasan korupsi,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik Dalam Dua Surnas Terbaru’ secara virtual, Minggu (25/3/2023).

Dalam temuan Indikator, penanganan kasus investasi bodong, KSP Indosurya, termasuk penerapan tilang elektronik berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

Korps Bhayangkara juga terlihat semakin transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait tindakan yang dilakukan. Pasalnya, hal ini membuat publik semakin percaya bahwa Polri benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan tertentu.

Peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri juga dibuktikan dengan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh Polri.

Survei terkait tingkat kepercayaan terhadap lembaga ini dilakukan pada 9-16 Februari 2023 dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error–MoE) sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

Survei terkait tingkat kepercayaan terhadap lembaga ini dilakukan pada 9-16 Februari 2023 dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error–MoE) sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan ada peningkatan kepercayaan terhadap kinerja Polri. Jika pada temuan Desember 2022, angkanya baru menyentuh 66,5 persen, kini menjadi 70,8 persen.

“Dalam temuan kami, public trust Polri kini berada di angka 70,8 persen, menempatkan Polri berada di atas partai politik dan DPR,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik Dalam Dua Surnas Terbaru’ secara virtual, Minggu (25/3/2023).

Dalam temuan Indikator, penanganan kasus investasi bodong, KSP Indosurya, termasuk penerapan tilang elektronik berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

Korps Bhayangkara juga terlihat semakin transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait tindakan yang dilakukan. Pasalnya, hal ini membuat publik semakin percaya bahwa Polri benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan tertentu.

Peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri juga dibuktikan dengan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, Operasi Ketupat itu akan bersinergi dengan seluruh kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaannya.

“Prinsipnya Polri bersama stakeholders terkait memberikan kelancaran, keamanan , keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam mudik dan balik,” kata Dedi saat dikonfirmasi MPI, Jakarta, Sabtu (25/3/2023).

Menurut Dedi, keamanan, kelancaran dan kenyamanan mudik serta arus balik tersebut diselenggarakan untuk semua moda transportasi.

“(Kenyamanan dan kelancaran) di semua moda transportasi,” ujar Dedi.

Polri menyatakan bahwa, pihaknya akan menggelar Operasi Ketupat Hari Raya Idul Fitri 2023 hingga seminggu setelah (H+7) Lebaran.

Operasi Ketupat itu sendiri dimulai sejak satu minggu (H-7) sebelum perayaan Idul Fitri 2023. Dengan kata lain, kegiatan itu dilaksanakan selama dua pekan atau 14 hari.(Tons )

“Hari H -7 (Operasi Ketupat dilaksanakan),” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi dalam keterangannya, Jumat (24/3/2023).

Menurut Dedi, Polri sudah melakukan persiapan dari sekarang. Di antaranya adalah, berkoordinasi dengan lintas sektoral terkait guna mewujudkan mudik yang aman, nyaman dan lancar.

“Tapi persiapan-persiapan terus dilakukan bersama Kemenhub, Bina Marga pengelola jalan tol,” ujar Dedi.

Sebelumnya, Polri menyatakan terus berkoordinasi dengan seluruh lintas sektoral terkait dengan kesiapan menjelang pelaksaan arus mudik dan balik Lebaran tahun 2023.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan, koordinasi itu nantinya akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diantaranya mengatur soal pembatasan serta penerapan manajemen rekayasa lalu lintas saat momen arus mudik dan balik.

“Rapat teknis bersifat koordinatif masih terus dilakukan dengan stakeholder terkait untuk mempersiapkan SKB surat keputusan bersama tentang pengaturan pembatasan kendaraan yang melalui jalan tol dan arteri manajemen rekayasa lalu lintas baik di jalan tol dan non tol,” kata Ramadhan.(Tons)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ikut dalam rapat terbatas tersebut mengungkapkan bahwa, dalam kesempatan itu Presiden Jokowi awalnya mendengarkan secara langsung terkait dengan progres seluruh program kebijakan yang berlangsung di Papua.

“Hari ini kita berada di Papua, baru saja kita melaksanakan rapat terbatas antara Panglima, Kapolri, Kapolda, Pangdam dan kesatuan wilayah serta Kabin, KSP, dipimpin Pak Presiden untuk mendengar langsung terkait dengan langkah-langkah yang telah dilakukan wilayah,” kata Sigit.

Menurut Sigit, dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga memberikan beberapa pengarahan serta instruksi kepada seluruh jajarannya. Diantaranya adalah, dilakukannya kesatuan atau integrasi antara program di Pemerintah Pusat dengan daerah.

“Intinya beliau perintahkan kepada kita untuk bekerja secara lebih terintegrasi, antara program-program pusat dengan program-program daerah,” ujar Sigit.

Menurut Sigit, keselarasan program tersebut ditekankan soal bagaimana mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan di wilayah Papua. Dalam hal ini, Sigit menegaskan bahwa, TNI-Polri siap untuk mengawal seluruh kebijakan dari Pemerintah untuk memajukan tanah Papua.

“Sehingga, TNI-Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua. Baik dari sisi pembangunan, maupun dari sisi pemekaran. Semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujar Sigit.

Dikesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut bahwa, kehadiran personelnya di Papua dalam rangka membackup jajaran kepolisian.

“Menambahkan bahwa pasukan TNI yang berada di Papua, ini dalam rangka melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri. Sehingga, TNI tidak ada penambahan dan tetap seperti yang sekarang tergelar baik yang organik maupun yang didatangkan dari luar Papua. Ini semuanya, tentunya selain pengamanan perbatasan darat, perbatasan laut juga melaksanakan operasi membackup Polri dalam rangka penegakan hukum,” papar Yudo.

Presiden Jokowi pun telah menginstruksikan jajarannya yang terkait untuk mengusut serta mencari akar permasalahan dari maraknya impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kepolisian untuk mencari akar masalah serta melakukan pemeriksaan terkait dengan munculnya pakaian bekas impor tersebut.

“Terkait dengan instruksi Bapak Presiden, saya sudah instruksikan kepada jajaran untuk dilakukan pemeriksaan,” kata Sigit kepada wartawan, Jakarta, Minggu, (19/3/2023).

Sigit menekankan, apabila dalam pemeriksaan nanti diketemukan adanya praktik penyelundupan maka pihak Kepolisian tidak akan segan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun.

“Kalau nanti kedapatan ditemukan ada penyelundupan yang memang itu dilarang Pemerintah saya minta untuk ditindak tegas,” ujar Sigit.

Tindakan tegas tersebut, kata Sigit merupakan komitmen dari jajaran Polri dalam rangka mengawal dan mengamankan seluruh program kebijakan Pemerintah dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Yang dimana salah satunya adalah menjaga pasar domestik.

“Kita jajaran dari institusi Polri harus betul-betul bisa mengawal apa yang menjadi kebijakan Presiden,” ucap Sigit.

Sebelumnya, Polri menyatakan bahwa pihaknya menggandeng Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Bea Cukai untuk melakukan pencegahan bisnis pakaian bekas impor.

“Polri bersama Kementerian Perdagangan dan Ditjen Bea Cukai dalam mencegah bisnis pakaian bekas impor,” kata Karopenmas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023.

Ramadhan memastikan, Polri siap untuk bekerja sama, bersinergi dengan stakeholder terkait yaitu Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai. Lebih dalam, Ramadhan menyebut, Bareskrim Polri juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencegah bisnis pakaian bekas impor tersebut.

“Upaya ini tentu akan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Ramadhan.

Kapolri menyampaikan terima kasih kepada semua pihak termasuk pemerintah daerah atas dukungannya terhadap pembangunan asrama Brimob ini.

“Dimana asrama ini kebetulan memang dekat dengan sungai dan hampir puluhan tahun belum pernah dilaksanakan renovasi namun atas inisiatif dan kepedulian teman-teman semua yang tergerak untuk melakukan perbaikan dan pembangunan. Alhamdulillah
direncanakan akan diselesaikan 266 unit rumah dinas tentunya beserta isinya yang dilakukan secara bertahap,” kata Kapolri, Minggu, (19/3/2023).

Untuk tahap awal, renovasi dan pembangunan asrama telah terbangun pada blok B yang progresnya telah mencapai 87 persen.

Kapolri menyampaikan bahwa, pembangunan ini merupakan wujud kepedulian dan perhatian masyarakat kepada Polri, khususnya pada Satuan Brimob Polda Kalimantan Barat.

Oleh karenanya, Kapolri meminta agar personel membalasnya dengan terus bekerja memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan memberikan yang terbaik saat menjalankan tugas pokok dalam rangka menjaga kamtibmas dan memberantas tindak kejahatan.

“Dan mendukung kebijakan pemerintah ke depan terkait perkembangan kawasan ekonomi khusus dan industri khusus, mendukung IKN,” ucap Sigit.

“Dan saya perintahkan anggota untuk bekerja dengan baik tanpa kenal lelah dan buktikan bahwa kita semua bisa menjadi pelayan publik. Ini harus dilakukan karena masyarakat sampai saat ini masih sangat sayang kepada kita semua,” tambah Sigit sekaligus mengakhiri.

Mengawali pengarahannya, Sigit menyatakan bahwa, SDM Polri harus menyiapkan personel-personel kepolisian yang unggul guna mampu mengawal dan mengamankan seluruh intruksi Presiden Jokowi dalam Rapim TNI-Polri terkait dengan kebijakan dan program Pemerintah.

“Beberapa waktu yang lalu Pak Presiden telah menyampaikan kebijakan di Rapim TNI-Polri, namun tidak ada salahnya bila saya selalu mengulang di setiap acara Rakernis. Ini juga, agar seluruh rekan-rekan kemudian bisa memahami apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden. Dan kemudian dari sisi SDM tentunya mempersiapkan personel-personel yang kemudian bisa melaksanakan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden,” kata Sigit dalam penutupan Rakernis SSDM Polri, Jumat, 17 Maret 2023, malam.

Sigit pun tak lelahnya, kembali menyampaikan poin penekanan yang disampaikan Presiden Jokowi kepada seluruh kementerian/lembaga termasuk Polri. Yakni, kemampuan bekerja secara mikro tak hanya makro, antisipasi inflasi, penguatan investasi dan hilirisasi, mencegah tindak pidana yang merusak lingkungan karena akan merugikan masyarakat, mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemilu dan pilkada serentak 2024 serta memiliki kesiapan menghadapi dinamika lingkungan strategis global yang penuh dengan ketidakpastian.

“Jadi ini menjadi arahan Bapak Presiden yang harus kita tindak lanjuti tentunya masing-masing satker dan fungsi memiliki tugas berbeda untuk kemudian bisa menyukseskan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden,” ujar Sigit.

Dalam pengarahannya, dipaparkan pula untuk melakukan pengawalan soal program kebijakan dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Diantaranya adalah, menjamin ketersediaan serta menjaga harga bahan pokok penting, penggunaan keuangan negara sebagai Shock Absorber, penguatan investasi dan hilirisasi, yang terakhir adalah menjaga pasar domestik.

Mengamankan dan mengawal agenda nasional maupun internasional juga harus menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh personel SDM Polri. Mulai dari pelaksanaan Pemilu 2024 yang tahapannya dimulai saat ini, Piala Dunia U-20, ASEAN Summit hingga isu-isu yang berkembang di masyarakat.

Dengan adanya segala bentuk agenda dan tantangan yang ada, Sigit menyebut bahwa, untuk saat ini, seluruh jajaran Korps Bhayangkara harus bersatu padu dan bergandengan tangan untuk kembali meraih tingkat kepercayaan publik yang sempat mencapai angka tertinggi.

Selain melakukan perbaikan dan reformasi kultural, Sigit menegaskan, pentingnya penguatan sumber daya manusia Polri sejak dini guna meraih kembali rasa kepercayaan publik terhadap Polri. Karena, menurut Sigit, dengan tingginya kepercayaan masyarakat, maka akan berdampak pada kepuasan atas penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan saat bertugas.

“Oleh karena itu bagaimana upaya kita untuk mengembalikan kepercayaan publik ini menjadi harga mati yang harus kita perjuangkan,” ucap Sigit.

Penguatan sejak dini atau mulai dari rekrutmen, pendidikan dan pelatihan hingga resmi menjadi personel kepolisian, kata Sigit, harus selalu digaungkan penekanannya pada tiga kompetensi yakni, teknis, kepemimpinan dan etika.

“Dan peran SDM tentunya bagaimana kemudian kita mempersiapkan SDM-SDM kita yang selalu saya sebutkan, bahwa kita tidak hanya cukup memiliki kompetensi teknis. Namun kita juga harus mampu memiliki kompetensi terkait dengan masalah kepemimpinan, dan juga yang paling utama, paling penting, adalah kompetensi etik,” tutur eks Kabareskrim Polri itu.

Lebih dalam, Sigit mengungkapkan soal, komitmen dari jajaran SDM terkait penerapan prinsip Betah (Bersih, Transparan dan Akuntabel). Dengan adanya hal itu, Sigit menginstruksikan tidak ada lagi, proses rekrutmen yang tidak benar atau bahkan mengarah ke transaksional. Pemahaman tersebut harus terus dimaksimalkan oleh jajaran SDM Polri kepada masyarakat. Bahwa, untuk masuk menjadi keluarga besar Polri harus persiapan dan melewati tahapan serta proses yang sudah diatur.

“Kalau di lingkungan kita sudah bagus, tapi di luar lingkungan SDM
masih memberikan ruang, sehingga bagaimana caranya agar teman-teman dari SDM mewaspadai ini. Kerja sama dengan baik dengan Propam dan pengawas-pengawas dari luar. Sehingga kemudian ini betul-betul bisa kita berantas. Karena saya juga pasti tidak akan terima, kalau rekan-rekan sudah baik, tapi kemudian dinilai masih seperti ini. Jadi pengorbanan rekan-rekan yang sudah sedemikian rupa tidak ada manfaatnya,” papar Sigit.

Terkait hal itu, bahkan Sigit menyinggung soal kasus dugaan lima polisi jajaran Polda Jawa Tengah (Jateng) yang diduga menjadi calo dalam penerimaan Bintara Polri tahun 2022. Dengan tegas, Sigit memerintahkan, kepada Kapolda Jateng dan jajaran Propam, terhadap lima orang itu diberikan sanksi PTDH atau proses pidana. Menurut Sigit, selain memberikan efek jera, ini adalah komitmen perubahan yang dilakukan oleh institusi Polri.

“Saya sudah perintahkan kepada
Kapolda dan Kabid Propam berikan hukuman, kalau tidak di PTDH,
proses pidana. Sehingga tidak ada lagi yang bermain-main dengan masalah ini. Karena kita semua sudah serius, saya lihat teman-teman ini sudah luar biasa, tapi kalau kemudian di luar masih ada bermain-main, menembak di atas kuda, mau apa jadinya kita. Tetap persepsi selalu akan begitu,” tegas Sigit.

Tak hanya itu, Sigit mengaku mendapatkan informasi adanya proses transaksional terkait dengan jalur Sekolah Inspektur Polisi (SIP). Dengan komitmen yang dipegang teguh, Sigit secara tegas langsung mencoret oknum tersebut.

“Baru saja terkait dengan SIP, saya dapat laporan dan aduan, mereka masuk lewat
institusi tertentu bayar lagi. Terus saya suruh coret waktu itu, baru ketahuan yang bayar, karena memang kita batasi untuk
pemberian kuota tahun ini, tapi ternyata dari jalur-jalur begitu juga ada, begitu kita coret baru ketahuan yang bayarnya.” ungkap Sigit.

Sigit mengatakan, hal-hal yang dapat melahirkan persepsi negatif seperti itu harus segera dihentikan. Kedepannya, ditegaskan Sigit, siapapun yang mencoba bermain-main akan hal itu, baik personel Polri maupun pihak luar, maka jangan ragu untuk melakukan tindakan tegas.

“Jadi kehormatan kita sama-sama, untuk menunjukan SDM Polri tidak
seperti itu. Kalaupun ada, itu adalah orang yang memanfaatkan dan
kalau itu masih Polisi juga ketahuan, kita proses keras. Kalau di luar
Polisi kalau ketahuan, ada proses sidang. Kita ingin di mata masyarakat semenjak dari awal sampai pada saat proses pengembangannya, Polri lebih baik. Karena ini juga menjadi salah satu kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik dan meningkatkan kepercayaan sesuai dengan apa yang menjadi
harapan masyarakat,” kata Sigit.

Disisi lain, Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran SSDM Polri yang sebenarnya juga terus melakukan pengembangan terhadap SDM Polri. Mulai dari, peningkatan profesionalisme, memberikan pelatihan-pelatihan dengan memanfaatkan teknologi
informasi, E-Dikbangspes, Polisi Belajar hingga mendapatkan penghargaan.

Kemudian berbagai inovasi, peningkatan kesejahteraan personel khususnya penyediaan tempat tinggal melalui Aplikasi Griya PNPP hingga program Quick Wins.

“Di samping itu, tentunya prestasi-prestasi lain yang cukup banyak yang telah ditorehkan oleh jajaran SSDM Polri. Oleh karena itu tentunya saya ucapkan selamat,” tutup Sigit.

“Hari ini dilaksanakan kegiatan Rakernis Brimob dipilih tempatnya di Akpol, tentunya untuk semakin menambah motivasi dan semangat dari seluruh anggota. Karena Akpol ini adalah tempat lahirnya para pemimpin muda dan juga senior-senior yang banyak memberikan dedikasi dan dharma bakti untuk Brimob dan institusi Kepolisian Republik Indonesia,” kata Sigit.

Sigit mengungkapkan, Rakernis Brimob ini juga sekaligus menindaklanjuti instruksi dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ketika memberikan pengarahan di Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri.

“Kaitan dengan Rakernis tentunya ada perintah dan kebijakan dari Bapak Presiden saat Rapim TNI-Polri yang tentunya harus kita jabarkan,” ujar Sigit.

Dalam Rakernis tersebut, dikatakan Sigit, jajaran Brimob Polri diantaranya akan membahas kesiapan dalam menghadapi agenda nasional maupun internasional yang berlangsung di Indonesia.

“Harapan kita Rakernis Brimob kali ini bisa dimanfaatkan untuk mempersiapkan Brimob dalam menghadapi tantangan tugas kedepan. Khususnya menghadapi agenda kegiatan baik nasional maupun internasional maupun kegiatan politik di tahun 2023 menjelang masuk pada kegiatan tahun 2024,” ucap Sigit.

Dari agenda nasional, menurut Sigit, Korbrimob Polri akan menyiapkan strategi kesiapan pengamanan pada seluruh tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 mendatang.

Pada tahun politik tersebut, Sigit menekankan, personel Brimob harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan matang dalam menghadapi segala bentuk potensi maupun ancaman yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

“Sebagai pasukan yang mendapatkan tugas menghadapi potensi eskalasi yang memiliki ancaman kadar tinggi, sehingga mau tidak mau semua itu harus kita siapkan. Sehingga tahapan Pemilu bisa berjalan dengan baik, dan dari sisi stabilitas kamtibmas bisa kita jaga sebaik-baiknya. Dan ini diperlukan kesiapan khusus dan rekan-rekan Brimob untuk persiapkan ini dengan sebaik-baiknya,” papar mantan Kabareskrim Polri itu.

Selain itu, Sigit juga menegaskan, personel Brimob harus mempersiapkan diri dengan baik guna mengamankan event internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia. Diantaranya adalah, Piala Dunia U-20 hingga ASEAN Summit 2023.

“Kita juga akan menghadapi event-event besar yang bersifat internasional, pengamanan U-20 Piala Dunia, kita juga tentunya harus mempersiapkan pengamanan dengan baik. ASEAN Summit juga harus kita laksanakan pengamanan dengan baik, dengan berkaca pengamanan pada saat kita melaksanakan pengamanan KTT G-20,” tutup eks Kapolda Banten ini.

Tak hanya itu, Sigit menyatakan, Brimob Polri juga akan dibutuhkan perannya dalam melakukan pengamanan menjelang Bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 2023.

Menurut Sigit, hal itu harus disiapkan pengamanannya demi menciptakan serta mewujudkan kegiatan beribadah yang aman dan damai bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Dan juga sebentar lagi kita masuk ke hari-hari besar agama. Sehingga tentunya disamping ada kebiasaan masyarakat melaksanakan mudik yang harus kita jaga dan kawal. Namun disisi lain, terkait potensi terjadinya gangguan kamtibmas dimana peran Brimob harus ada juga, tentunya kita persiapkan dengan baik,” kata Sigit.

Polresta Magelang, selanjutnya bergerak cepat dan tanggap membantu masyarakat di salah satu wilayah terdampak abu vulkanik yaitu di Ds Krinjing Kec. Dukun, selain membagikan masker kepada masyarakat, dengan menggunakan mobil _Armoured Water Canon_ (WC) Sat Samapta Polresta Magelang Polda Jateng, 1 unit mobil Damkar dan 1 unit mobil PDAM dilakukan pembersihan jalan yang tertutup abu vulkanik dipimpin langsung Kapolresta Magelang Polda Jateng Kombes Pol Ruruh Wicaksono S.I.K, S.H, M.H bersama 200 personil gabungan TNI, Polri, Damkar, PDAM serta relawan, di jalan Desa Krinjing Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang pada, Minggu (12/3/2023) pagi hari.

Kapolresta Magelang mengatakan, “Kita fokuskan pembersihan jalan Desa Krinjing sepanjang kurang lebih 4 km, karena posisi desa hanya sekitat 5 km dari gunung Merapi dan juga paling terdampak abu vulkanik dengan ketebalan abu yang menutupi jalan kurang lebih 2 cm, sehingga sangat licin dan dapat membahayakan keselamatan bagi pengendara yang melintas ditambah debu yang beterbangan yang dapat mengganggu kesehatan pernapasan juga mata”, ungkapnya.

“Kita hadir membantu masyarakat yang terdampak abu vulkanik karena kita melihat masyarakat membersihkan jalan dengan cara manual sehingga kami Polri, TNI juga para relawan membantunya menggunakan peralatan water canon dan PDAM juga Damkar untuk mempercepat proses pembersihan. Apabila tidak segera dibersihkan , cukup membahayakan masyarakat yang melintas karena selain berdebu juga cukup licin apabila tidak dibersihkan “, imbuhnya.

“Selain itu kita juga membagikan masker kepada masyarakat agar selalu memakainya dan ada 10.000 (sepuluh ribu) buah masker “, pungkasnya.

Sekdes Krinjing bapak Haryanto menyampaikan, “Kami atas nama masyarakat Desa Krinjing mengucapkan terimakasih kepada bapak Kapolresta, bapak Dandim seluruh jajaran yang telah membantu kami membersihkan jalan yang hari Sabtu kemarin terkena hujan abu, atas inisiatif bapak Kapolresta membersihkan debu, sekarang sudah bersih tidak berdebu lagi, mengurangi dampak adanya abu di jalan membuat masyarakat jadi sehat sehingga jalan yang dilalui akan lebih nyaman”, ungkapnya.

Ketua relawan OPRB Ds Krinjing saudara Ari Kenang mengatakan, “Kami sangat berterimakasih sekali kepada jajaran Polresta Magelang, Damkar serta instansi yang lain yang pada hari ini sudah membantu membersihkan jalan terdampak erupsi merapi ketebalan 1 sampai 2 cm, jadi sekali lagi perhatian bapak Kapolresta sangat besar sekali pada kami karena kalau tidak disiram tentunya sangat membahayakan bagi warga yang melintas di jalan debu debu beterbangan di jalan sangat berbahaya untuk kesehatan, kami masih berharap tentunya kalau masih ada letusan susulan ada sebaran abu lagi mohon untuk dilakukan bantuan semacam ini lagi” , ujarnya.

Dankor Brimob Polri Komjen Anang Revandoko mengatakan, peresmian struktur baru dan pelantikan beberapa jabatan di Korps Brimob Polri ini guna mempercepat dalam memberikan perlindungan, melayani, dan mengayomi masyarakat.

Dalam struktur organisasi yang baru, Dankor Brimob berpangkat Komjen atau bintang tiga. Sementara Wadankor Brimob berpangkat Irjen atau bintang dua. Di bawahnya ada Kepala Biro Perencanaan Operasi yang berpangkat Brigjen atau bintang satu.

Dalam struktur organisasi baru ini juga terdapat 3 Komandan Pasukan Brimob yang akan ditempatkan di tiga wilayah bagian. Pasukan Brimob I wilayah Indonesia Barat akan dipusatkan di Aceh. Untuk Pasukan Brimob II wilayah Indonesia Tengah berada di Kalimantan Timur.

“Pasukan Brimob II di wilayah Indonesia Tengah untuk menjaga kebijakan pemerintah yaitu untuk persiapan IKN bagaimana Pasukan Brimob II menjaga kebijakan kita untuk persiapan IKN yang ada di Kalimantan Timur,” kata Anang, Jumat (10/3/203).

Sementara untuk Pasukan Brimob III wilayah Timur akan bertempat di Papua khususnya di Timika. Ketiga Komandan Pasukan Brimob di tiga wilayah tersebut akan dipimpin jenderal bintang satu.

Lebih lanjut, Anang menuturkan, peresmian struktur organisasi baru di Korps Brimob merupakan kajian lama pimpinan Polri agar Korps Brimob dapat menjadi lebih baik, cepat dan profesional dalam melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat.

“Korps Brimob Polri yang memiliki tugas penanganan konflik, penanganan kelompok bersenjata yang lintas Provinsi dan lintas negara, maka Polri perlu percepatan penanganan konflik di awal agar permasalahan tidak semakin melebar ke wilayah lainnya,” katanya.

Dengan kemampuan yang profesional Korps Brimob Polri dan peralatan yang modern, ia menegaskan, Korps Brimob Polri akan hadir bersama dengan masyarakat untuk Indonesia.

Apalagi, kata Anang, Indonesia akan memasuki tahun politik, sehingga perlu adanya antisipasi dan respons yang cepat untik menangani setiap permasalahan yang ada. Hal itu dilakukan belajar dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu sebelum-sebelumnya.

“Polri pada tahun politik saat ini mengantisipasi lebih dengan kecepatan dalam merespons, serta melihat situasi jika ada potensi-potensi yang membahayakan dan bersifat mengancam kepada masyarakat dan institusi,” katanya.

Divisi Humas Polri

Dalam hal ini, Sigit memastikan bahwa, tim investigasi gabungan dari Polri serta pihak terkait akan mendalami penyebab awal mula terjadinya kebakaran di Depo Pertamina tersebut.

“Baru saja kita dengan tim Pak Kapolda, Kabareskrim Polri, dan tim gabungan investigasi didampingi rekan-rekan Pertamina melakukan pengecekan awal di TKP,” kata Sigit di Depo Pertamina Plumpang, Sabtu, (4/3/2023).

Dari tinjauan dan laporan awal yang diterimanya, Sigit mengungkapkan bahwa, peristiwa kebakaran itu terjadi sekira pukul 20.00 WIB. Awalnya, kata Sigit, di lokasi itu sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Pertamax, yang dikirim dari Balongan.

Saat pengisian, menurut Sigit, dari informasi awal yang diterimanya, terjadi gangguan teknis yang mengakibatkan terjadinya tekanan yang berlebihan. Setelah itu, terjadilah peristiwa kebakaran.

Meski begitu, Sigit menekankan, tim investigasi gabungan masih akan terus melakukan pendalaman terkait dengan sumber api awal di lokasi kejadian.

“Tentunya untuk mencari tahu sumber api dari mana, ini sedang dilakukan pendalaman oleh tim,” ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit menyatakan, tim investigasi gabungan melakukan pendalaman dengan meminta keterangan beberapa saksi hingga memeriksa CCTV.

Dengan dilakukannya pendalaman secara komprehensif, kata Sigit, tim investigasi gabungan akan melakukan proses pembuktian dengan Scientific Crime Investigation (SCI).

“Saat ini, kita sedang kumpulkan saksi, CCTV, kemudian hal-hal yang kita perlukan sifatnya teknis. Sehingga nanti bisa kita jelaskan secara Scientific Crime Investigation tentang peristiwa yang sebenarnya. Khususnya terkait sumber api yang mengkibatkan terjadinya kebakaran,” ucap Sigit.

“Baru saja kita melaksanakan peninjauan terkait dengan arahan Bapak Presiden untuk melakukan langkah-langkah pasca-terjadinya kebakaran,” kata Sigit usai meninjau lokasi kejadian kebakaran Depo Pertamina.

Dalam tinjauannya, Sigit mengungkapkan bahwa, Polri saat ini juga sudah bergerak cepat untuk menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat atau korban. Diantaranya adalah, disediakannya posko pengungsian, fasilitas trauma healing hingga dapur lapangan untuk memenuhi kebutuhan dari seluruh korban.

Menurut Sigit, respons cepat dan sinergitas serta kolaborasi TNI, Polri dan stakeholder terkait sudah dilakukan secara optimal untuk penanganan awal korban kebakaran tersebut.

“Di beberapa titik juga sudah disiapkan dapur lapangan. Sehingga kemudian untuk pengungsi semuanya sudah bisa di kelola dengan baik dan mendapatkan kebutuhan awal untuk standar dari posko-posko yang ada,” ujar Sigit.

Tak hanya itu, Sigit menekankan, Korps Bhayangkara juga mengerahkan tim DVI guna mengidentifikasi korban yang meninggal dunia kebakaran Depo Pertamina.

Saat ini, beberapa korban yang tewas dari peristiwa itu ada beberapa yang dibawa ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara, Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim DVI melakukan identifikasi korban melalui Antemortem maupun Postmortem.

“Terkait langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengenali korban karena tadi malam situasinya crowded dan kemudian masyarakat mengevakuasi dengan cepat. Sehingga kemudian diambil dari mana korban yang sudah meninggal. Tentunya ini perlu pendalaman dengan mengecek DNA dan odontologi, yang tentunya ini harus kita lakukan untuk memastikan bahwa identitas korban dikenal dan tentunya bisa segera dilakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti, pemakaman dan sebagainya,” ucap Sigit.

Disisi lain, Sigit juga memastikan bahwa Polri akan melakukan langkah-langkah untuk mengetahui penyebab awal dari terjadinya kebakaran tersebut.

Namun untuk saat ini, Sigit menegaskan, pihaknya akan berupaya seoptimal mungkin agar seluruh masyarakat yang menjadi korban mendapatkan bantuan serta perhatian dari Pemerintah.

“Yang terdampak karena ada kurang lebih 1.300 ya yang mengungsi di tempatkan di 10 titik saat ini juga tentu harus semuanya dalam kondisi yang mendapatkan perhatian penuh dari Pemerintah. Dan saya lihat masyarakat juga semuanya ikut bergabung termasuk dari relawan,” tutur Sigit.

“Tentunya ini hal yang baik dan kita harapkan dalam waktu dekat ada langkah-langkah yang akan dilakukan menindaklanjuti pasca-terjadinya bencana kebakaran,” tambah Sigit sekaligus mengakhiri.

Tinjauan Kapolri tersebut untuk memastikan bahwa, personel TNI-Polri sudah bergerak cepat untuk membantu dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban dari peristiwa tersebut.

Dalam peristiwa itu, Kapolri sejak awal telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bergerak cepat memberikan bantuan kepada masyarakat. Mulai dari kesiapan Rumah Sakit (RS) Polri, proses identifikasi, mendirikan dapur lapangan dan lainnya.

Untuk saat ini, tim Dokkes Polri telah mengerahkan mobil ambulans dan tim medis untuk mengevakuasi korban dan membantu dalam perawatan medis.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut, tim Dokkes Polri juga sudah mengirimkan korban luka ke beberapa rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan lebih lanjut.

“Tim Dokkes Polri juga telah mendirikan posko DVI di Rumah Sakit Polri Kramat Jati,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/3/2023).

Pada hari ini, kata Dedi, posko DVI sudah menerima 14 kantong jenazah. Tim DVI pun langsung bekerja untuk melakukan identifikasi korban.

Lebih lanjut, Dedi menuturkan tim Labfor hari ini sedang berkoordinasi dengan Bareskrim dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk menyelidiki penyebab kebakaran dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

“Langkah yang dilakukan hari setelah clear dari HSE (Health Safety Environment) dari Pertamina baru kita olah TKP. Jumlah anggota sementara 9 orang. Alat yang kita gunakan toolkid kebakaran, drone, alat ambil sampel abu arang dan gunakan teknologi remote sensing,” ujar Dedi.

Sementara untuk tim inafis hari ini memback-up Polda Metro untuk olah TKP bersama Labfor dan bersama tim DVI Dokkes untuk melakukan proses identifikasi korban meninggal dunia di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

Menurut Dedi, untuk di lokasi kebakaran, Polri melakukan pengamanan terhadap lokasi kebakaran baik di Depo Plumpang, maupun lokasi rumah warga terdampak yang ditinggal mengungsi

Polri juga mendirikan posko tanggap darurat kebakaran secara terpadu dan pengaduan orang hilang di depan halaman Koramil Koja.

“Mendirikan dapur umum di Pos Polisi oleh Sat Brimobda PMJ dan membantu posko pengungaian BPBD,” ucap Dedi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan selaku ketua panitia menjelaskan bahwa penilaian tersebut dilihat dari keaktifan Pengelolaan Medol dan Medsos, pengiriman berita pada SPIT dan Media Hub, serta amplifikasi terbanyak.

“Adapun pemenang keaktifan pengelolaan medol dan medsos Divhumas Polri diberikan kepada 30 pemenang dari Lima Zonasi, Kemudian kategori keaktifan pengiriman berita pada SPIT dan Media Hub jatuh pada Bidhumas Polda Jawa Barat dengan jumlah publikasi 448 berita,” ujar Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, Jumat (3/3/2023).

Keaktifan Bidhumas Polda Jawa Barat diikuti Bidhumas Polda Metro Jaya dengan publikasi sebanyak 340 berita. Kemudian di tempat ketiga kategori Polda ada Bidhumas Polda Jawa Timur dengan 239 publikasi.

Adapun keaktifan di tingkat Polres, jumlah tertinggi yakni Sihumas Polres Banyumas dengan 42 publikasi. Kemudian, diikuti Sihumas Polres Metro Jaktim dengan 29 publikasi dan Sihumas Polres Metro Jakut.

Penilaian juga dilakukan pada amplifikasi konten terbanyak. Dalam hal ini, penilaian dibagi ke lima zona, yakni Jawa Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur.

Di Zona Jawa Bali, penilaian amplifikasi tertinggi jatuh pada Bidhumas Polda Jatim. Kemudian di Zona Sumatera diraih oleh Bidhumas Polda Sumut. Sedangkan Zona Kalimantan dimenangkan oleh Bidhumas Polda Kaltim.

Pada Zona Sulawesi, amplifikasi tertinggi adalah Bidhumas Polda Sulsel. Sedangkan di Zona Indonesia Timur, tertinggi adalah Bidhumas Polda NTT.

“Penilaian ini dilakukan berdasarkan keaktifan produksi dan amplifikasi konten selama dua bulan terakhir, yakni Januari dan Februari 2023,” tutup Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan.

“Bahwa kolaborasi yang di bangun oleh Divisi Humas Polri adalah dalam rangka untuk meningkatkan sosialisasi berdasarkan bagaimana menunjukan pemilu yang aman yang tetap menjaga Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkap Kadivhumas Polri di lokasi Rakernis Divisi Humas Polri, Jumat (3/3/2023).

Kadivhumas mengingatkan, menjaga kondusifitas adalah tugas bersama. Hal itu harus disadari oleh seluruh pihak, mengingat situasi politik yang mulai hangat sudah mulai terjadi saat ini.

Ia mengingatkan, pelajaran pada Pemilu 2019 bahwa polarisasi, politik berita, kampanye hitam, hoaks, sempat terjadi. Ancaman-ancaman itu harus diperangi bersama jelang Pemilu 2024, bahkan usai pemilihan.

“Kepentingan yang lebih besar adalah menjaga keberagaman, toleransi beragama, dan juga Kesatuan di negara Republik Indonesia,” ujar Kadivhumas.

Dalam penutupan itu, Sigit menekankan kepada unsur Slog Polri untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi utama bidang logistik dalam memberikan dukungan terhadap seluruh satuan kerja di bidang operasional.

“Kegiatan ini merupakan kelanjutan untuk menjabarkan apa yang menjadi perintah Pak Presiden, saat Rapim TNI-Polri, dimana tugas dan fungsi bidang logistik adalah fungsi utama pendukung untuk para anggota yang melaksanakan tugas. Utamanya satker yang melaksanakan tugas operasional,” kata Sigit.

Menurut Sigit, penguatan peran dan fungsi bidang logistik akan sangat dibutuhkan. Khususnya di tahun 2023 ini, Sigit mengungkapkan bahwa, Polri akan terlibat dalam berbagai macam agenda baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Dalam tahun 2023 ini kita menghadapi berbagai macam kegiatan mulai dari, kita melaksanakan pengamanan agenda nasional yang saat ini sudah tergelar, pengamanan agenda internasional mulai dari U-20 yang sebentar lagi kita laksanakan. Kemudian keketuaan ASEAN,” ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit juga mengingatkan bahwa, peran Polri juga akan sangat dibutuhkan dalam mengawal dan mengamankan seluruh proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

Oleh karenanya, Sigit menegaskan, satuan logistik Polri harus betul-betul memastikan seluruh peralatan maupun alat pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional harus tersedia dengan baik.

“Dan juga saat ini kita masuk ke tahapan Pemilu. Dimana dinamikanya juga harus terus kita ikuti. Tentunya logistik sebagai fungsi pendukung untuk mempersiapkan agar sarana prasarana yang dimiliki itu betul-betul siap. Sehingga pada saat anggota melaksanakan tugas di lapangan, semuanya dalam kondisi optimal,” ucap mantan Kabareskrim Polri itu.

Tak hanya itu, Sigit menyatakan, penguatan atau optimalisasi Slog Polri dalam fungsi operasional, juga bertujuan untuk semakin memantapkan peran Polri dalam mengawal seluruh agenda kebijakan nasional yang dicanangkan Pemerintah Indonesia dapat berjalan aman dan lancar.

Selain itu, kata Sigit, penguatan Slog Polri juga untuk kepentingan masyarakat, khususnya ketika melakukan penanganan bencana alam di Indonesia. Polri, ditegaskan Sigit, harus bergerak cepat membantu warga sebagai representasi kehadiran negara.

“Dan ini tentunya kita harus terus sesuaikan dan dihadapkan juga dengan tugas-tugas tambahan mengawal kebijakan Pemerintah, menghadapi situasi bencana alam, baik hujan maupun kebakaran. Dimana Polri harus selalu tampil sebagai representasi dari negara, yang langsung bisa melaksanakan langkah-langkah untuk membantu masyarakat yang terdampak. Hal-hal seperti itu yang saya tekankan dan kita minta semua dipersiapkan dengan baik,” tutup eks Kapolda Banten tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri saat menjadi salah satu Pemateri pada Rakornas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis, (2/3/2023).

“Harapan Pak Presiden Kita memiliki manajemen risiko yang baik pada saat tahapan pra, pada saat tanggap darurat dan pasca-bencana juga akan semakin baik. Pak Presiden juga sudah menyampaikan bagaimana masalah bencana akibat climate change (perubahan iklim),” kata Sigit di awal pemaparan materinya.

Manajemen risiko, kata Sigit, menjadi penting lantaran Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki historis bencana alam yang cukup besar. Seperti, tsunami Aceh, gempa bumi di Cianjur, bencana gunung merapi, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Faktor kerap terjadinya bencana alam di Indonesia juga salah satunya disebabkan terjadinya pergeseran sesar di wilayah tertentu seperti sesar Sumatera, sesar Palu-Koro, sesar Matano, sesar Cimandiri, sesar Opak, sesar Gorontalo, sesar Sorong, sesar Tarera Aiduna dan sesar Yapen.

Tak hanya itu, kondisi geografis Indonesia yang berada di lingkaran api menjadi salah satu faktor terjadinya bencana alam. Kemudian, pada tiap tahunnya juga kerap terjadi fenomena El Nino dan La Nina.

“Jadi ini adalah wilayah-wilayah di Indonesia yang tentunya kita harus memiliki kesiapan lebih. Karena yang namanya bencana terjadi sewaktu-waktu, namun yang paling penting bagaimana upaya kita melakukan persiapan. Sehingga pada saat terjadi, dampaknya bisa kita mitigasi seminimal mungkin,” ujar Sigit.

Dalam penanganan bencana alam, Sigit mengungkapkan bahwa, seluruh pihak terkait dapat mengadopsi rumus yang dikeluarkan oleh, UN Disaster Risk Reduction (UNDRR), untuk mengurangi dampak yang disebabkan dari bencana alam.

“Tentunya menjadi salah satu yang perlu kita pahami bahwa ada rumus terkait bagaimana kita bisa mengurangi potensi dampak bencana rumusnya itu risiko (Risk), sama dengan (=), Hazard atau ancaman bencana, dan disitu dikalikan (x) vulnerability atau kerentanan masyarakat, dibagi (÷) capacity atau kemampuan mengatasi bencana,” ucap Sigit.

“Artinya kalau kerentanan masyarakat bisa kita perkecil dan capacity bisa ditingkatkan maka risiko terjadi akibat dampak bencana bisa kita kurangi,” Sigit menambahkan.

Oleh karena itu, Sigit menegaskan bahwa, dalam penanganan bencana alam, diperlukan penguatan sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, Basarnas dan stakeholder masyarakat lainnya.

“Yang paling utama adalah menguatkan sinergitas kolaborasi seluruh stakeholder, TNI, Polri, Pemerintah, BMKG, BNPB, Basarnas untuk menyatukan kemampuan dan kekuatan. Sehingga kita bisa mempersiapkan dan memperkuat apa yang menjadi kebijakan Pak Presiden terkait dengan kemampuan melakukan manajemen risiko, memiliki resiliensi yang kuat dalam menghadapi bencana,” papar Sigit.

Lebih dalam, ditegaskan Sigit, sejak awal Polri telah memasukan kebijakan penanganan bencana alam ke dalam strategi konsep transformasi menuju Polri yang Presisi, yang dituangkan dalam, transformasi operasional.

Dengan adanya hal tersebut, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk terus melakukan upaya-upaya manajemen risiko bencana alam mulai dari pencegahan, sosialisasi, penyuluhan, edukasi, memberikan panduan, Quick Response bersama stakeholder terkait.

Menurut Sigit, dengan kesiapan dan cepatnya respon jajaran Polri di wilayah bencana, itu merupakan bentuk representasi hadirnya negara di tengah masyarakat.

“Sehingga masyarakat merasakan negara hadir disitu. Ini harus dilakukan dan dipersiapkan khususnya di wilayah yang memang rentan terjadi bencana. Tolong dicek begitu ada peristiwa bagaimana rekan-rekan simulasi, melatih secepatnya bisa datang dan SOP yang disiapkan dan apa saja yang kita lakukan,” tutur Sigit.

Dalam penanganan bencana alam, Sigit menyatakan, personel kepolisian harus mampu berperan baik sebelum terjadinya bencana, ketika terjadi, dan setelah bencana terjadi. Ketika masa tanggap darurat, Polri harus menyiapkan personel terbaiknya untuk melakukan penyelamatan, evakuasi, identifikasi melalui DVI, membuat tenda darurat, dapur lapangan hingga menyiapkan sarana dan prasarana penunjang.

Kemudian, sambung Sigit, setelah pasca-bencana, jajaran Polri harus menyiapkan langkah konkret seperti psikologi sosial, trauma healing, layanan kesehatan, dan menggelar patroli di wilayah tersebut.

Untuk di tahap pra-bencana atau sebelum kejadian, Sigit mengatakan, harus dilakukan upaya edukasi, bisa melalui konten video, bekerjasama dengan media, dan penguatan peran Bhabinkamtibmas untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat.

Disisi lain, Sigit menuturkan bahwa, pihaknya bersama stakeholder terkait juga harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi (TI). Dalam hal ini, dikatakan Sigit, Polri telah membentuk 91 Command Center yang bisa diadopsi oleh seluruh Polda jajaran.

“Terkait dengan karhutla kembangkan terus aplikasi ASAP Digital Nasional. Karena ini menjadi penting didalamnya kita memiliki CCTV Live Auto Monitoring yang bisa memonitor jarak 8 kilo, berputar 360 derajat, ada sensor, bisa menampilkan suhu udara. Dan kita bisa dapatkan update titik api selama lima menit. Yang paling penting adalah posisi pergerakan personel dilapangan bisa termonitor,” kata Sigit.

Sebelum mengakhiri pemaparannya, Sigit menegaskan bahwa, seluruh stakeholder harus memiliki kesamaan visi dan misi terkait menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi soal melakukan manajemen risiko bencana alam. Sigit pun melantunkan pantun untuk mengakhiri paparannya.

“Hujan gerimis tiada henti, paling enak minum cokelat. Mari bersinergi untuk melindungi, menghadirkan negara di tengah rakyat,” tutup Sigit.

Di awal sambutannya, Sigit menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komjen Agung Budi Maryoto yang telah memasuki masa pensiun sebagai Pati Polri, atas dedikasi serta loyalitasnya terhadap Korps Bhayangkara selama ini.

“Tentunya dalam kesempatan ini saya, secara khusus mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya pada Pak Irwasum Polri (Komjen Agung Budi Maryoto) yang sampai dengan hari terakhir ini, beliau sangat luar biasa dalam menunjukan dedikasi dan loyalitas,” kata Sigit di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2023).

Menurut Sigit, semangat, loyalitas dan dedikasi Komjen Agung Budi Maryoto, harus dijadikan contoh bagi seluruh generasi penerus Polri. Sepanjang kariernya, kata Sigit, Agung Budi telah menorehkan berbagai prestasi, diantaranya mempertahankan WTP sembilan kali berturut-turut, melakukan perbaikan sistem di bidang pengawasan, manajemen, anggaran dan keuangan.

Bahkan setelah purna-tugas, Itwasum Polri telah melaunching sistem manajemen risiko. Oleh karenanya, Sigit berharap, hal positif itu harus dipertahankan dan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi kedepannya.

“Tentunya apa yang telah Pak Irwasum torehkan menjadi legasi bagi kita semua. Dan saya harap Pak Irwasum yang baru bisa pertahankan dan tentu harapannya dijaga dan ditingkatkan,” ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit menekankan, semua hal positif yang dilakukan itu bertujuan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan harapan mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Utamanya karena kita saat ini sedang menghadapi situasi yang tentunya semua rekan-rekan tahu kita dihadapkan dengan dinamika yang menurunkan tingkat kepercayaan publik dan saat ini tentunya kita semua harus solid, kerja sama, dan kerja keras untuk mengembalikan kepercayaan publik,” ucap eks Kabareskrim Polri itu.

Sigit pun memaparkan langkah konkret yang harus dilakukan oleh seluruh personel Kepolisian guna meraih kembali tingkat kepercayaan publik terhadap Polri, yang sempat mencapai tingkat tertinggi.

Untuk meningkatkan kepercayaan publik, Sigit menginstruksikan kepada seluruh personel Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, melakukan sentuhan langsung kepada masyarakat serta memberikan respons cepat kepada seluruh warga yang membutuhkan rasa keadilan.

“Dan ini tentunya harus kita gelorakan. Saya kira ini PR yang harus terus kita kerjakan bersama. Sehingga mudah-mudahan kita segera bisa reborn mengembalikan kembali kepercayaan publik,” tutur Sigit.

Meraih kembali tingkat kepercayaan publik, kata Sigit, menjadi hal penting untuk Polri kedepannya semakin memantapkan dalam rangka mengawal dan menghadapi seluruh agenda nasional maupun internasional. Terlebih lagi, dalam hal persiapan mengamankan tahapan Pemilu serentak tahun 2024.

“Karena ke depan kita sudah masuk ke dalam tahapan Pemilu yang tentunya kita butuhkan effort yang luar biasa dari institusi Polri. Kuncinya kepercyaaan publik harus kita raih kembali,” papar Sigit.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Sigit berharap kepada Agung Budi Maryoto tetap bisa memberikan masukan serta saran kepada generasi penerus Polri kedepannya.

“Terima kasih atas dukungannya selama ini, Pak Irwasum sekali lagi, terima kasih banyak dan bagi kami walaupun bapak sudah pensiun bapak adalah keluarga besar Polri yang setiap saat kami tunggu masukannya, dukungannya terhadap institusi Polri tentu terus kita harapkan. Terima kasih,” tutup Sigit.