Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan bersama yang ditandatangani pada Kamis, 12 November 2026, dengan pendampingan DPD LIRA Sidoarjo. Bertempat di salah satu rumah tokoh masyarakat di japanan,setelah sepakat dan di lanjutkan di Polsek Wonoayu, Polresta Sidoarjo.

Dalam proses tersebut, Fahrizal dari LIRA Sidoarjo mendampingi pihak korban. Pertemuan itu juga melibatkan keluarga kedua belah pihak, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan Bhabinkamtibmas, Aipda Rifai yang menjelaskan sejumlah poin kesepakatan.

Berdasarkan dokumen yang ditandatangani, Siti Nur Kolipah tercantum sebagai pihak pertama, sedangkan Sariyatun sebagai pihak kedua. Salah satu poin kesepakatan menyangkut pemberian kompensasi untuk biaya pengobatan sampai sembuh pihak pertama.

LIRA Tekankan Tanggung Jawab Keluarga dalam pertemuan tersebut, Fahrizal menekankan pentingnya keterlibatan keluarga untuk mengawasi dan mengingatkan anggota keluarganya agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Menurutnya, persoalan yang melibatkan anggota keluarga tidak hanya berdampak kepada pihak yang bersangkutan, tetapi juga dapat memengaruhi lingkungan sekitar. Karena itu, pendekatan kepada keluarga diperlukan untuk mencegah konflik kembali muncul.

Fahrizal juga menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan penyidik Polsek Wonoayu setelah pertemuan tersebut. Langkah itu dilakukan agar perkembangan kesepakatan dapat segera ditindaklanjuti. “Setelah dari sini, kemudian saya langsung telepon penyidik. Saya suruh standby biar tidak berubah pikiran dan sebagainya,” kata Fahrizal dalam pertemuan tersebut.

Ia menegaskan, kesepakatan yang telah dicapai perlu dituangkan secara tertulis agar menjadi pegangan bersama. Pendampingan LIRA juga dilakukan untuk mengawal proses penyelesaian antara kedua belah pihak. Polisi jelaskan Kompensasi dan Kewajiban Lapor.

Dalam kesempatan yang sama, Bhabinkamtibmas, Aipda Rifai menjelaskan poin-poin kesepakatan kepada keluarga kedua belah pihak. Salah satunya mengenai kompensasi biaya pengobatan yang diminta keluarga pihak korban. Aipda Rifai meminta agar kewajiban tersebut dipastikan penyelesaiannya sesuai kesepakatan.

Selain kompensasi, Aipda Rifai juga menjelaskan bahwa pihak yang bersangkutan tetap harus menjalankan kewajiban lapor ke Polsek Wonoayu sesuai jadwal yang ditentukan. “Wajib lapor itu ada jadwal. Hari biasanya itu hari Senin dan hari Kamis,” jelas Aipda Rifai.

Ia menambahkan, perkembangan situasi dan kondisi lingkungan akan menjadi bahan evaluasi kepolisian. Apabila perkembangan dinilai baik dan lingkungan sudah kondusif, pihaknya akan menyampaikan kepada penyidik untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut. “Kalau dari kita memang dipandang sudah perkembangannya baik, lingkungan aman, baru nanti kita sampaikan penyidik untuk mengevaluasi lagi,” ujarnya.

Kesepakatan bersama yang ditandatangani pada 12 November 2026 tersebut memuat penyelesaian secara kekeluargaan, pemberian kompensasi biaya pengobatan, serta pernyataan para pihak untuk tidak saling menuntut atas perkara tersebut.

Salah satu tokoh masyarakat yang kerap di sapa Abah Chamdi menuturkan bahwa kejadian seperti ini  berharap untuk tidak akan terjadi lagi.
“Semoga mediasi ini bisa bermanfaat bagi warga di lingkungan kami dan bisa menjadi pelajaran supaya berhati hati dengan tindakan melawan hukum.” tutupnya .(Hr)

Pesan tersebut bupati melalui Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainurahman dalam Rapat Kerja dan Koordinasi antara Bupati, Dewan Pengawas, dan Civitas Hospitalia RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, Rabu (11/11). Turut hadir dalam rapat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, M.Kes., Ketua Dewan Pengawas dr. Harsono, Pit. Direktur RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo dr. Prima Dessy Kusuma Rakhmawati, M.Kes., Kepala BPKAD Kabupaten Sidoarjo Chusnul Inayah, serta jajaran manajemen dan kepala instalasi. Dalam sambutannya, Ainurahman mengapresiasi dedikasi RSUD R.T. Notopuro dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa setiap capaian harus dibarengi evaluasi dan perbaikan yang terukur.

Menurutnya, pembangunan kesehatan tidak hanya ditandai pembangunan fisik dan penambahan alat kesehatan. Tetapi juga ditunjukkan melalui meningkatnya akses pelayanan serta derajat kesehatan masyarakat.

“Pembangunan kesehatan harus tercermin dalam semakin mudahnya akses terhadap pelayanan dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Apresiasi harus berjalan beriringan dengan evaluasi dan perbaikan yang dapat diukur,” ujarnya.

la menyebut angka harapan hidup masyarakat Sidoarjo meningkat dari 75,63 tahun pada 2024 menjadi 76,08 tahun pada 2025. Hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak 447.882 warga atau 20,09 persen dari target sasaran juga telah memanfaatkan program cek kesehatan gratis.

Sebagai rumah sakit kelas A pendidikan milik Pemkab Sidoarjo, RSUD R.T. Notopuro dinilai memiliki peran strategis dalam pelayanan kesehatan. Hingga pertengahan 2026, rumah sakit tersebut mencatat 24.347 pasien rawat inap, 25.400 kunjungan IGD, 6.054 tindakan operasi termasuk 488 bedah jantung, serta Indeks Kepuasan Masyarakat

sebesar 96,53 dengan predikat sangat baik. Dari sisi keuangan, pendapatan BLUD mencapai Rp331,96 miliar atau 47,42 persen dari target Rp700 miliar.

Dalam kesempatan itu, Ainurahman menyampaikan tiga arahan utama Bupati Sidoarjo. Yakni, meningkatkan efisiensi dan utilitas layanan tanpa mengurangi mutu pelayanan, mempercepat transformasi menuju smart hospital melalui digitalisasi, serta membangun kemandirian BLUD yang tetap berorientasi pada pelayanan publik. “Jangan sampai orientasi pendapatan menggeser kepentingan pasien. Dengan 84 persen pasien berasal dari peserta JKN, akses pelayanan yang adil dan bermutu harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Ainurahman mengingatkan pentingnya menyeimbangkan target kinerja dengan budaya pelayanan yang humanis. Menurutnya, masyarakat tidak hanya menilai capaian angka dan prestasi rumah sakit, tetapi juga keramahan, empati, dan kesantunan petugas dalam melayani.

“Struktur dan kultur harus berjalan bersama-sama. Rumah sakit ini milik masyarakat dan dibangun dari uang rakyat. Karena itu, kita mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik yang bisa kita berikan kepada masyarakat,” tandasnya. Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas RSUD R.T. Notopuro, dr. Harsono menekankan pentingnya penguatan SDM, pengembangan rumah sakit pendidikan, riset terapan, serta pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Al). Menurutnya, komunikasi yang baik antara manajemen dan seluruh jajaran menjadi modal penting untuk menjadikan rumah sakit sebagai pusat rujukan kesehatan yang unggul dan berkelanjutan.

“Rumah sakit kelas A ini harus terus berkembang. Menjadi rumah sakit pendidikan akan memperkuat pelayanan, pendidikan, dan riset sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, Pit. Direktur RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo dr. Prima Dessy Kusuma Rakhmawati M.Kes., menjelaskan bahwa pihaknya terus mengoptimalkan Utilization Review (UR) melalui lima pilar strategi. Yaitu, ketepatan pelayanan klinis, optimalisasi sumber daya, pengelolaan lama rawat inap, koordinasi pelayanan terpadu, serta manajemen berbasis data.

“Optimalisasi Utilization Review menjadi langkah strategis untuk memastikan pelayanan rumah sakit berjalan efektif dan efisien dengan prinsip Right Care, Right Time, Right Cost. Melalui lima pilar ini, kami ingin meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus keselamatan pasien,” ujarnya. (Hr)

Kepala Desa Candipari Moh. Nurhadi SE menjelaskan bahwa keberadaan Pasar Krempyeng tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Pasar tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha melalui kegiatan perdagangan. “Orientasi kita bukan hanya profit. Prinsip utamanya itu memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat berjualan di pasar ini.” ungkap Nurhadi, Rabu (11/11).

la mengungkapkan, gagasan pembentukan Pasar Krempyeng muncul melalui pemikiran bersama. Termasuk dari pedagang lokal dan pihak yang terlibat dalam kegiatan Pujasera. Gagasan tersebut kemudian dikaji sebelum akhirnya dijalankan sebagai pasar mingguan. “Jadi, konsepnya konsep kebersamaan, bukan semata-mata ide dari saya, BPD, dan sebagainya” ujarnya.

Pak Tanto selalu koordinator Pasar Krempyeng menjelaskan bahwa pasar tersebut pada awalnya masih dalam tahap uji coba. Pada minggu pertama, terdapat tujuh pedagang yang berjualan. Jumlah tersebut meningkat menjadi 21 pedagang pada minggu kedua dan terus bertambah pada pekan-pekan berikutnya.

Memasuki pelaksanaan minggu ke-14, sekitar 120 pedagang hadir berjualan. Sementara itu, jumlah pedagang yang telah terdaftar mencapai sekitar 160 orang. Tidak semua pedagang hadir setiap pekan karena memiliki kesibukan masing-masing.

Pedagang yang ingin berjualan perlu mendaftarkan diri kepada koordinator pasar. Pengelola juga menerapkan retribusi kebersihan sebesar Rp5.000 setiap kali berjualan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing pedagang.

Selain menjadi ruang usaha, keberadaan Pasar Krempyeng diharapkan dapat berkembang bersama potensi yang dimiliki Desa Candipari, termasuk wisata Candi Pari dan Candi Sumur. Kepala Desa Candipari juga menyoroti perlunya peningkatan sarana dan prasarana, terutama akses jalan dan area parkir, untuk mendukung aktivitas di kawasan tersebut.

Melalui Pasar Krempyeng, pemerintah desa berharap kegiatan perdagangan ini dapat terus berkembang dan memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk menjalankan usaha. (Hr)

Kegiatan PKP bertema “Optimalisasi pengawasan distribusi bahan pokok penting dan Migas oleh Polresta Sidoarjo guna meningkatkan perlindungan konsumen dalam rangka terwujudnya keprecayaan masyarakat itu dibuka langsung oleh Kepala Sespimma (Kasespimma) Sespim Lemdiklat Polri, Brigadir Jenderal Polisi Victor Togi Tambunan di aula Satlantas Polrestas Sidoarjo. Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih hadir dalam kegiatan tersebut.

Bupati Sidoarjo, H. Subandi menyampaikan rasa bangga dan hormat atas terpilihnya Kota Delta sebagai lokus pembelajaran lapangan dan pengembangan kepemimpinan bagi calon-calon pimpinan tingkat pertama Polri tersebut. Disampaikannya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo beserta seluruh perangkat daerah terkait akan terbuka. sepenuhnya untuk bersinergi dan memberikan data maupun informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penelitian dan pembelajaran Serdik Sespimma Polri Angkatan ke-76 tahun 2026. la berharap kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan menghasilkan gagasan-gagasan konstruktif bagi kemajuan Polri, Kabupaten Sidoarjo, dan bangsa Indonesia.

“Selamat melaksanakan Praktik Kerja Profesi kepada seluruh Serdik Sespimma Polri Angkatan ke-76. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo beserta seluruh perangkat daerah. terkait terbuka sepenuhnya untuk bersinergi dan memberikan data maupun informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penelitian dan pembelajaran rekan-rekan sekalian,” ucapnya.

Bupati H. Subandi mengatakan Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi memiliki tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi. Kelancaran rantai distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) serta minyak dan gas bumi (migas) menjadi urat nadi stabilitas ekonomi dan sosial di wilayahnya.

Apabila terjadi hambatan distribusi, penimbunan, maupun penyimpangan harga dan takaran, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat luas.

“Selama ini, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, TNI, dan instansi terkait melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) maupun Satgas Pangan telah berjalan dengan sangat baik. Pengawasan terpadu di pasar-pasar tradisional, distributor, hingga stasiun pengisian bahan bakar terus kami lakukan demi memastikan stok aman, harga terjangkau, dan hak-hak konsumen terlindungi,” ucapnya.

Namun demikian lanjut Bupati H. Subandi, dinamika tantangan di lapangan terus berkembang. Oleh karena itu, kehadiran para Serdik Sespimma Polri Angkatan ke-76 di Kabupaten Sidoarjo ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru, analisis yang tajam, serta rekomendasi strategis yang aplikatif. la berharap melalui kegiatan PKP dan diskusi lintas sektoral ini, para peserta didik dapat memotret kondisi riil tata kelola dan pola pengawasan distribusi bapokting serta migas di wilayah hukum Polresta Sidoarjo. Selain itu dapat merumuskan langkah-langkah deteksi dini dan pencegahan yang efektif terhadap potensi pelanggaran hukum di bidang perdagangan dan energi serta memperkuat pola kolaborasi lintas sektor antara kepolisian, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat guna menjamin perlindungan konsumen secara berkelanjutan.

“Perlindungan konsumen yang optimal adalah kunci utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap institusi negara, baik pemerintah daerah maupun Polri. Ketika masyarakat merasa aman dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dan terlindungi dari praktik kecurangan, maka stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) akan terjaga dengan sendirinya,” ujarnya.

Sementara itu Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri, Brigadir Jenderal Polisi Victor Togi Tambunan mengatakan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin tinggi. Salah satunya tuntutan pelayanan masyarakat terhadap Poiri. Oleh karenanya Polri dituntut bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. la juga ingatkan bahwa Polri harus terus bersama masyarakat.

“Seiring dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan pelayanan yang semakin tinggi, Polri dituntut bekerja secara profesionalisme serta memberikan pelayanan-pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat,” ucapnya.

Disampaikannya bahwa Sespimma Polri berkomitmen mencetak perwira Polri yang adaptif dan profesional melalui penyelenggaraan Praktek Kerja Profesi. Kegiatan tersebut menjadi bagian inti dari kurikulum pendidikan Sespima Polri yang dirancang khusus untuk menggembleng para peserta didik menjadi manajer dan pemimpin di tingkat pertama. Melalui program PKP, para perwira siswa dibekali pengetahuan serta keterampilan manajemen praktis. Fokus utamanya mencakup kemampuan membangun kerja sama tim yang solid hingga keterampilan memecahkan berbagai persoalan kepolisian secara efektif di lapangan, khususnya pada tingkat Polres.

“Sebagai manajer tingkat pertama dan pimpinan tingkat pertama, diharapkan serdik memiliki profesionalisme dalam melaksanakan tugas, memiliki kemampuan berpikir secara analisis, mampu memecahkan masalah yang ada dalam organisasi, serta mampu menjadi konsultan yang dapat memberikan solusi,” ujarnya.

Brigadir Jenderal Polisi Victor Togi Tambunan juga berharap peserta didik dapat dengan sungguh-sungguh dan serius melaksanakan PKP. Para serdik diharapkan selalu bertindak secara efektif, efisien, dan menghasilkan kualitas hasil PKP yang terbaik, dan bisa bermanfaat bagi Polresta Sidoarjo. Selain itu ia juga meminta Polresta Sidoarjo dapat membantu kebutuhan data bagi peserta didik.

“Praktek kerja profesi ini akan dilaksanakan selama 5 hari pada 5 Polres, yaitu di Polres Sidoarjo, Polres Gresik, Polres Mojokerto, Polres Mojokerto Kota, dan Polres Jombang, jadi manfaatkan kesempatan ini untuk melihat bagaimana Polresta Sidoarjo memberikan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana data-data yang dimiliki dan kalian proses melalui teori dan pengetahuan yang sudah diberikan, sehingga ada rekomendasi-rekomendasi yang sifatnya positif, yang harapannya Polres juga terbantu dengan masukan yang diberikan itu,” pintanya.

Sementara itu Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby Adimas Candra Putra juga berharap melalui kegiatan PKP seperti ini para peserta didik dapat melakukan pengkajian dan analisis secara komprehensif terhadap pengawasan distribusi bahan pokok penting dan migas. Dengan begitu perlindungan konsumen dapat semakin meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri juga semakin kuat.

“Silahkan manfaatkan kegiatan ini sebagai kesempatan untuk belajar, berdiskusi, memperluas wawasan, menggali informasi sebanyak-banyaknya dari para narasumber dan pahami permasalahan secara objektif, serta rumuskan rekomendasi yang konkret dan aplikatif,” ujarnya.

la juga berharap hasil FGD kali ini tidak hanya menjadi dokumen akademis, tetapi juga menghasilkan pemikiran dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas Polri baik di bidang operasional maupun pembinaan.

“Sekali lagi mohon izin kami mengucapkan terima kasih banyak, Jenderal, kepada Bapak Kasespima Sespim Lemdiklat Polri, segenap unsur Forkopimda yang hadir, para narasumber, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan hari ini. Semoga melalui kegiatan ini semakin terbangun sinergitas yang kuat dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang aman,” ucapnya. (Hr)

Upacara dihadiri jajaran Forkopimda Sidoarjo serta diikuti ratusan peserta dari unsur TNI, Polri, ASN, organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan pelajar.

Dalam sambutannya, Subandi menyampaikan bahwa 81 tahun lalu di tanah Surabaya dan sekitarnya, rakyat dari berbagai penjuru bangkit mempertahankan kemerdekaan yang baru berusia tiga bulan. Mereka bukan prajurit yang dilengkapi dengan persenjataan modern. Mereka adalah petani, santri, pedagang, pemuda kampung dan ibu-ibu di dapur umum. Mereka berjuang karena yakin bahwa kemerdekaan tidak boleh diserahkan kembali.

“Sidoarjo adalah bagian dari sejarah itu. Warga Sidoarjo ikut menjadi pejuang, menyiapkan logistik, menjaga jalur, dan mendoakan dari kampung mereka. Hari ini kita mendoakan mereka semua, baik yang namanya tercatat dalam buku sejarah maupun yang hanya dikenal oleh keluarganya,” ujar Subandi.

Bupati mengangkat tiga pesan utama Hari Pahlawan, yakni Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, dan Melanjutkan Perjuangan. la menegaskan bahwa semangat kepahlawanan masa kini harus diwujudkan melalui kejujuran, kebersamaan, serta kerja nyata untuk kepentingan masyarakat.

Pada pesan Pahlawanku Teladanku, keberanian pada zaman sekarang diwujudkan melalui kejujuran dalam mengelola anggaran. Karena itu, tahun ini pemkab memperketat pengawasan terhadap 93 paket pekerjaan konstruksi senilai Rp 290,3 miliar. Tujuannya, setiap rupiah benar-benar menjadi jalan, jembatan, dan fasilitas yang bermanfaat.

Segenap ASN juga terus bekerja keras untuk memberikan pelayanan sepenuh hati. Atas kerja keras itu, Sidoarjo dinilai Kemendagri sebagai daerah kinerja tertinggi nasional pada April lalu. Kabupaten Sidoarjo juga masuk tujuh besar nasional dalam kualitas pelayanan publik versi Ombudsman RI. “Penghargaan ini bukan untuk dibanggakan, melainkan sebagai pengingat bagi kita untuk terus menjadi lebih baik,” tegasnya. Selanjutnya, melalui pesan Melangkah Bersama, Subandi mengajak seluruh elemen masyarakat berkolaborasi mendukung pembangunan daerah. la menyebutkan, realisasi investasi Kabupaten Sidoarjo pada 2025 mencapai hampir Rp19 triliun atau 155,8 persen dari target. Sementara itu, perekonomian Sidoarjo tumbuh 5,63 persen. Di bidang infrastruktur, sebanyak 13 ruas jalan telah dibeton. Tahun ini, percepatan perbaikan infrastruktur juga diperkuat melalui program PIWK di 18 kecamatan sambil terus menangani banjir melalui normalisasi sungai dan rumah pompa.

Menurut Subandi, capaian pembangunan tersebut tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak. Mulai pekerja, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, hingga pengusaha.

Sementara itu, pada pesan ketiga, Melanjutkan Perjuangan, ia mengingatkan bahwa tantangan bangsa saat ini telah berubah. Dahulu, perjuangan dilakukan untuk melawan penjajahan. Kini, masyarakat dihadapkan pada tantangan kemiskinan, pengangguran, dan ketertinggalan.

Berdasarkan data, tingkat pengangguran terbuka di Sidoarjo pada 2025 tercatat sebesar 5,75 persen, sedangkan tingkat kemiskinan mencapai 4,40 persen. Pemkab Sidoarjo, lanjutnya, akan terus berupaya mengatasi persoalan tersebut melalui berbagai program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satunya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan program beasiswa yang menjangkau 2.000 penerima pada 2025. Jumlah itu ditargetkan meningkat menjadi 4.000 penerima pada 2026. Selain itu, bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Pemkab Sidoarjo telah merehabilitasi 450 rumah tidak layak huni serta mempertahankan cakupan jaminan kesehatan masyarakat.

Subandi berpesan kepada para pelajar dan generasi muda Sidoarjo. “Kuliahlah sebagai pewaris perjuangan ini. Pahlawan masa kini adalah pelajar yang rajin dan jujur, pemuda yang membuka lapangan kerja dan warga yang menolong tetangga tanpa pamrih,” ujarnya.

la juga menyampaikan terima kasih kepada para veteran dan keluarga pahlawan atas pengorbanan yang telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

“Marilah kita berdoa semoga arwah para pahlawan diterima di sisi Allah SWT dan semoga kita mampu melanjutkan cita-cita mereka yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur serta Sidoarjo metropolitan yang inklusif, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan. Pahlawanku teladanku, melangkahlah bersama melanjutkan perjuangan,” ucap Subandi.

Pada upacara tersebut, turut diserahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya yang diberikan oleh Presiden Republik Indoneisa kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas secara terus-menerus untuk masyarakat Sidoarjo lebih sejahtera. (Hr)

NIAS, Suaralintasindonesia.com || Pemerintah Kabupaten Nias melaksanakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di Lapangan Upacara Kantor Bupati Nias. Upacara berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan sebagai bentuk penghormatan serta penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.(10/11/2026).

Dalam upacara tersebut, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nias, Yulianus Zai, S.Sos., M.Si., bertindak sebagai Inspektur Upacara, sedangkan Komandan Upacara adalah Danramil 02/Gido, Kapten Inf. Maulana Yahya.

Pada kesempatan tersebut, Inspektur Upacara membacakan Amanat Menteri Sosial Republik Indonesia dengan tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan.”

Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar momentum untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi pengingat akan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dalam melanjutkan cita-cita perjuangan para pahlawan melalui pengabdian dan karya nyata.

Nilai-nilai kepahlawanan seperti keberanian, pengorbanan, persatuan, kepedulian, dan semangat mendahulukan kepentingan bangsa harus terus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk perjuangan masa kini diwujudkan melalui kerja keras, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kepada masyarakat, serta upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Amanat tersebut juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial dalam membangun bangsa. Pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat mengambil peran sesuai kapasitas dan tanggung jawab masing-masing.

Melalui momentum Hari Pahlawan Tahun 2026, seluruh masyarakat diajak untuk meneladani semangat perjuangan para pahlawan dengan bekerja sungguh-sungguh, saling membantu, menjaga persatuan, serta tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Upacara tersebut diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Camat se-Kabupaten Nias, Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, mewakili Rektor Universitas Nias, unsur TNI/Polri, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias, sumber Kominfo Kabupaten Nias.

Melalui peringatan Hari Pahlawan ini, Pemerintah Kabupaten Nias mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat nasionalisme, memperkuat persatuan, dan mengambil bagian dalam pembangunan demi terwujudnya Kabupaten Nias yang maju dan berkelanjutan.(Restu A)

NIAS, Suaralintasindonesia.com || Pemerintah Kabupaten Nias mengikuti secara daring Entry Meeting dan Koordinasi Pemeriksaan Lapangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Provinsi Sumatera Utara, bertempat di Ruang Rapat Idanogawo, Lantai I Kantor Bupati Nias.Senin, 09 November 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam pemantapan ketahanan pangan komoditas tebu/gula, kelapa sawit/minyak goreng, dan daging ruminansia Tahun 2025 sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 pada Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia.

Entry Meeting dan koordinasi tersebut dilaksanakan sebagai langkah awal dalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan BPK RI di Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mengoordinasikan dukungan dan keterlibatan pemerintah daerah serta perangkat daerah terkait dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan.

Dari Pemerintah Kabupaten Nias, turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, Inspektur Daerah Kabupaten Nias, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias, Kepala Dinas Koperasi UKMPK Kabupaten Nias, serta Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, sumber Kominfo Kabupaten Nias.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Nias mendukung pelaksanaan pemeriksaan BPK RI dengan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah serta memastikan ketersediaan data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan kewenangan masing-masing. (Restu A)

NIAS, Suaralintasindonesia.com || Pemerintah Kabupaten Nias mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan kenaikan harga gula dan tarif angkutan udara serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan dilaksanakan secara daring dari Ruang Rapat Duria Balaki Lounge, Lantai II Kantor Bupati Nias.Senin, 9 November 2026.

Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., serta dihadiri secara langsung oleh Deputi Badan Pusat Statistik (BPS), Deputi Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Direktur Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian/Lembaga, para Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia beserta jajaran.

Dari Pemerintah Kabupaten Nias, turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, Inspektur Daerah Kabupaten Nias, para Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias, perwakilan Dinas Koperasi UKMPK Kabupaten Nias, serta perwakilan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias.

Rapat koordinasi ini membahas perkembangan pengendalian inflasi daerah, khususnya terkait kenaikan harga gula dan tarif angkutan udara yang memerlukan perhatian serta langkah antisipatif dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, koordinasi lintas sektor dan pemantauan perkembangan harga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.

Selain itu, rapat juga membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, sebagai upaya mendorong percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui dukungan kebijakan dan fasilitasi pemerintah daerah.

Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Nias terus memperkuat koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah serta dengan pemerintah pusat dalam mengantisipasi perkembangan harga kebutuhan masyarakat, menjaga stabilitas inflasi daerah, sumber Kominfo Kabupaten Nias.

Dan mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias. (Restu A)

Demikian kata Bupati Sidoarjo Subandi saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Aparatur Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Porong di Royal Hotel Tretes, Pasuruan, Minggu (8/11).

“Harmonisasi dan profesionalisme juga merupakan kunci percepatan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan,” tegas Bupati Subandi dalam acara yang juga dihadiri Pj Camat Porong Aan Ali Fauzan, Sekretaris Kecamatan, para kepala desa, lurah, serta perangkat desa dan kelurahan se-Kecamatan Porong tersebut.

Subandi juga mengapresiasi semangat peserta yang tetap mengikuti pelatihan meski digelar pada hari libur sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan. Seluruh aparatur desa harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 agar tata kelola pemerintahan berjalan profesional dan akuntabel.

Subandi yang pernah menjabat sebagai kepala desa mengingatkan bahwa hubungan yang tidak harmonis antara kepala desa dan perangkat desa dapat menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, ia meminta camat dan sekretaris kecamatan untuk terus melakukan pembinaan serta memperkuat koordinasi di tingkat desa dan kelurahan.

“Saya ingin antara pemerintah desa dan kelurahan dengan perangkatnya terbangun harmonisasi yang baik. Kalau kepala desa dan lurah beserta perangkatnya tidak sinkron, maka pemerintahan akan terganggu dan pembangunan menjadi terhambat,” tegas Subandi.

la juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang mulai dari Musyawarah Desa (Musdes), penyusunan RAPBDes hingga penetapan APBDes.

Menurutnya, kepala desa harus memiliki roadmap pembangunan yang jelas agar seluruh program dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Subandi mengungkapkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk terus mendukung pembangunan desa melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

“Insyaallah tahun 2027 BKK untuk desa kurang lebih sebesar Rp600 juta per desa. Ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.

Selain BKK, Subandi juga menyoroti program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) sebagai instrumen percepatan pembangunan yang memperkuat peran camat dalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

“PIWK kami hadirkan untuk memperkuat peran camat dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan percepatan pembangunan wilayah. Dengan PIWK, kebutuhan mendesak seperti perbaikan jalan, normalisasi saluran, dan infrastruktur dasar lainnya dapat ditangani lebih cepat. Jika kecamatan memiliki PIWK dan desa didukung BKK, maka percepatan pembangunan akan semakin dirasakan langsung oleh masyarakat,” urainya.

Sementara itu, Pj Camat Porong Aan Ali Fauzan mengatakan kegiatan bimtek menjadi bagian dari komitmen Kecamatan Porong dalam meningkatkan kompetensi aparatur desa dan kelurahan melalui pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan. Selama dua hari, peserta mendapatkan materi terkait pengadaan barang dan jasa, administrasi pemerintahan, pengelolaan pembangunan, serta peningkatan profesionalisme aparatur.

Menjelang musim hujan, Subandi juga mengajak seluruh kepala desa, lurah, dan masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya gotong royong dan kerja bakti sebagai bagian dari kearifan lokal dalam menjaga lingkungan.

Subandi berharap bimtek tersebut dapat menjadi bekal bagi aparatur desa dan kelurahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung percepatan pembangunan di wilayah masing-masing.

“Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bekal untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kelurahan. Pada akhirnya, tujuan kita adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan di Kecamatan Porong maupun Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya. (Hr)

Sejumlah wilayah rawan banjir menjadi perhatian. Di antaranya, Tanggulangin, Porong, Candi, Waru, Jabon, Krembung, hingga kawasan Sidoarjo Kota. Untuk mendukung penanganan di lapangan, Pemkab Sidoarjo menyiapkan 17 unit pompa air, 4 perahu karet, 51 kendaraan operasional, ambulans, 10 sepeda motor trail, serta 12 unit mobil pemadam kebakaran. Selain itu, tersedia pula 40 tenda pengungsian, 2 dapur umum, 20 genset, 50 gergaji mesin, dan 17 unit peralatan pompa.

Kesiapan tersebut juga didukung 32 rumah air yang tersebar di enam kecamatan. Yakni, Taman, Tanggulangin, Sidoarjo, Waru, Candi, dan Porong. Pemkab Sidoarjo turut menyiapkan satu posko siaga utama BPBD serta empat posko bencana di wilayah Tanggulangin, Porong, Candi, dan Jabon yang akan diaktifkan apabila terjadi bencana banjir.

Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan kesiapan Pemkab tersebut saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Alun-alun Sidoarjo, Jumat (6/11). Kegiatan itu diikuti sekitar 400 peserta dari unsur TNI, Polri, BPBD, perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sidoarjo, Basarnas Surabaya, PLN Sidoarjo, PMI Sidoarjo, serta relawan.

Subandi menginstruksikan seluruh kecamatan untuk mengaktifkan posko bencana dan meningkatkan koordinasi lintas sektor. la menekankan pentingnya kesiapan seluruh unsur agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

“Saya instruksikan masing-masing kecamatan mengaktifkan posko bencana. Kolaborasi harus terus ditingkatkan, termasuk melalui forum dan pelatihan kebencanaan. Bencana ini tidak bisa diperkirakan sehingga harus kita tanggulangi dengan kesiapsiagaan,” tegasnya.

Selain menyiapkan peralatan, upaya pengendalian banjir terus dilakukan melalui normalisasi sungai dan saluran air, terutama di wilayah Tanggulangin, Porong, dan Candi. Titik-titik rawan banjir di kawasan perkotaan juga telah dipetakan untuk mendukung langkah antisipasi.

“Saat ini normalisasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) terus dilakukan. Koordinasi dengan para camat juga terus dilakukan,” ungkapnya.

Di wilayah Kedungpeluk, Kecamatan Candi, juga sudah dibangun dam berukuran besar disertai normalisasi yang dilakukan untuk pengendalian banjir. Namun, Subandi mengakui penanganan banjir di sejumlah wilayah Sidoarjo masih menghadapi tantangan karena wilayah Sidoarjo ini adalah wilayah Delta atau genangan.

“Kalau air rob meluap, air tidak bisa langsung kita keluarkan. Kita harus menunggu sampai kondisi air memungkinkan, baru dilakukan pembuangan,” jelasnya.

Subandi menambahkan, karakteristik ancaman bencana di wilayah Delta Sidoarjo lebih didominasi banjir. Meski demikian, kesiapsiagaan juga diarahkan untuk menghadapi potensi bencana lain, seperti angin puting beliung, kebakaran, dan kekeringan.

Subandi menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang telah bahu-membahu dalam penanganan bencana di Kabupaten Sidoarjo. “Saya berharap sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi terkait, dan relawan terus diperkuat sehingga upaya mitigasi dan penanganan bencana dapat berjalan optimal serta memberikan perlindungan bagi masyarakat,” tutupnya.

Berdasarkan data dari BMKG, musim hujan di Sidoarjo diperkirakan berlangsung mulai Desember 2026 hingga Maret 2027. Puncak hujan diprediksi pada Februari 2027. Durasi musim hujan tahun ini diperkirakan lebih singkat. Sementara itu, fenomena El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga Februari 2027 sehingga pola cuaca cenderung sulit diprediksi.

Selama Januari hingga 1 November 2026, di Kabupaten Sidoarjo tercatat 28 kejadian bencana. Terdiri atas empat kejadian banjir, 21 kejadian angin kencang, dan tiga kejadian kekeringan. Dampak angin kencang tercatat terjadi di 14 kecamatan dan 63 desa, dengan 288 rumah mengalami kerusakan ringan. (Hr)

Denda akan otomatis terhapus saat dibayarkan tanpa membuat pengajuan. Wajib pajak hanya membayar pokoknya tanpa dikenakan denda keterlambatan pembayaran pajak. Kebijakan itu ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meringankan beban masyarakat.

Program pembebasan denda pajak daerah itu mencakup Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sampai masa pajak tahun 2026. Selain itu, pembebasan denda pajak daerah juga berlaku untuk Pajak Daerah Lain/PDL yang meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti BPJT Makanan dan Minuman, PBJT Tenaga Listrik, PBJT Jasa Perhotelan, PBJT Jasa Parkir, dan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan. Pembebasan denda PDL berlaku sampai dengan Tahun Pajak 2025 dan masa pajak Januari 2026 sampai dengan September 2026.

Bupati Sidoarjo H Subandi menyampaikan bahwa kebijakan itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekaligus langkah strategis dalam mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan penghapusan denda atau insentif pajak dirancang untuk meringankan beban finansial warga sekaligus mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sidoarjo.

“Program ini kami hadirkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat melunasi kewajiban pajaknya tanpa terbebani denda. Kami berharap masyarakat memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya,” ujarnya.

Subandi menegaskan bahwa pajak daerah merupakan salah satu pilar utama menopang roda pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, keberlanjutan berbagai program daerah sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

“Pajak adalah kontribusi kita bersama untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan lainnya. Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk mendukung pembangunan Sidoarjo yang berkelanjutan,” tuturnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, setiap rupiah hasil pajak akan dikembalikan dalam bentuk perbaikan fasilitas umum. Misalnya, pemerataan infrastruktur jalan, peningkatan layanan kesehatan, hingga optimalisasi fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bukan sekadar formalitas hukum, melainkan bentuk gotong royong nyata dalam mewujudkan Sidoarjo yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

“Kepatuhan pajak merupakan wujud nyata dari semangat gotong royong dan kepedulian bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam pembangunan,” ucapnya.

Sementara itu, untuk memudahkan pembayaran, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai kanal pembayaran yang tersedia. Mulai perbankan, gerai ritel modern, hingga platform digital seperti QRIS dan virtual account. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman resmi pajak daerah Sidoarjo leat tautan digital: bit.ly/BPPDKabSidoarjo maupun pemindaian QR code yang telah disediakan oleh BPPD Kabupaten Sidoarjo. (Hr)

Pesan tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo H. Subandi saat menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama antara Perumda Delta Tirta Sidoarjo dengan PT. BPR Delta Artha Sidoarjo sekaligus konsultasi publik penyusunan Rencana Bisnis Perumda Delta Tirta Sidoarjo Tahun 2027-2031 di Kantor Perumda Delta Tirta Sidoarjo, Kamis (5/11).

Momentum penting dalam memperkuat komitmen peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Serta dalam proses penyusunan rencana bisnis lima tahun ke depan untuk bisa benar-benar maksimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat Sidoarjo.

Subandi menegaskan, persoalan kebocoran air dan belum optimalnya jaringan distribusi harus menjadi perhatian utama. Menurutnya, Perumda Delta Tirta perlu melakukan pembenahan secara menyeluruh dengan perencanaan yang terukur dan target yang jelas.

“Persoalan kebocoran air ini sangat penting. Saya minta seluruh jajaran Perumda Delta Tirta benar-benar melakukan pembenahan. Target yang sudah ditetapkan harus dipenuhi, karena ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia mendorong penerapan digitalisasi melalui pemanfaatan dashboard pemerintah daerah untuk memantau kondisi jaringan, tingkat kebocoran, serta kebutuhan pelayanan air bersih di setiap wilayah.

“Sekarang kita sudah masuk era digitalisasi. Saya ingin data Perumda Delta Tirta bisa terintegrasi dalam dashboard pemerintah daerah, sehingga kita bisa melihat di mana kebocoran, wilayah mana yang membutuhkan jaringan, serta kebutuhan apa yang harus segera dipenuhi,” ujarnya.

Selain itu, Bupati meminta jajaran direksi untuk tidak hanya berfokus pada perencanaan di atas kertas, tetapi juga turun langsung ke lapangan dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Pembenahan jaringan, penggunaan material sesuai standar, serta peningkatan kualitas pelayanan harus menjadi komitmen bersama.

Dalam rencana bisnis 2027-2031, Perumda Delta Tirta menargetkan peningkatan cakupan layanan air bersih dari sekitar 30 persen menjadi lebih dari 50 persen. Penambahan sambungan pelanggan baru juga ditargetkan mencapai hingga 90 ribu sambungan secara bertahap.

Upaya tersebut akan dilakukan melalui optimalisasi jaringan distribusi, termasuk pengaturan tekanan air (pressure management) untuk menekan kebocoran dan meningkatkan efisiensi distribusi.

Subandi berharap penyusunan rencana bisnis tersebut dapat menjadi peta jalan yang jelas bagi Perumda Delta Tirta dalam menjawab kebutuhan air bersih masyarakat Sidoarjo yang terus meningkat.

“Harapan kita, Perumda Delta Tirta semakin baik. Pelayanannya harus maksimal, jaringan terus dibenahi, dan kebutuhan air bersih masyarakat bisa terpenuhi. Kita semua memiliki satu visi, yaitu membangun Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik,” katanya.

Melalui penyusunan rencana bisnis ini, Perumda Delta Tirta diharapkan mampu memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, serta menghadirkan layanan air bersih yang lancar, prima, dan merata bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo. (Hr)

NIAS, Suaralintasindonesia.com || Bupati Nias, Yaatulo Gulo, S.E., S.H., M.Si., secara resmi membuka kegiatan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2026, bertempat di Aula Duria Balaki Lounge Lantai II Kantor Bupati Nias. Kamis, 05 November 2026.

Kegiatan ini dihadiri oleh Panitia Seleksi (Pansel) Uji Kompetensi JPT Pratama Kabupaten Nias Tahun 2026, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, serta Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Nias.

Dalam laporannya, Kepala BKPSDM Kabupaten Nias, Efori Telaumbanua, S.T., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja serta mencocokkan kompetensi, kualifikasi, dan rekam jejak pejabat dengan jabatan yang sedang maupun yang akan diemban, sehingga penempatan pejabat dapat dilakukan berdasarkan kesesuaian kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Pelaksanaan Uji Kompetensi ini berlangsung selama dua hari, yakni tanggal 05 sampai dengan 06 November 2026, dengan peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias yang telah menduduki jabatan selama lebih dari dua tahun.

Adapun Panitia Seleksi Uji Kompetensi JPT Pratama Kabupaten Nias Tahun 2026 diketuai oleh Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si., selaku Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. Sekretaris Pansel, Prof. Dr. Yeni Absah, S.E., M.Si., merupakan Guru Besar Universitas Sumatera Utara, dengan anggota yakni Dr. Tuhoni Telaumbanua, M.Si., Akademisi sekaligus Asesor Nasional, Sulaiman Harahap, S.H., M.S.P., CGCAE, selaku Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Utara, serta Dr. Muhammad Suib, S.Pd., M.M., selaku Asisten Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kedua anggota Pansel dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut mengikuti kegiatan secara daring.

Mengawali arahannya, Bupati Nias menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi kepada seluruh anggota Panitia Seleksi, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti kegiatan secara daring, atas kesediaan dan partisipasinya dalam pelaksanaan Uji Kompetensi JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

Selanjutnya, Bupati Nias meminta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mengikuti uji kompetensi atau job fit agar memaparkan secara jelas, ringkas, dan sistematis berbagai hal yang telah dilaksanakan selama menduduki jabatan saat ini, termasuk capaian dan prestasi yang telah diraih serta dampaknya terhadap peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan pada perangkat daerah yang dipimpin. Peserta juga diminta untuk menyampaikan secara jujur apabila terdapat target kinerja yang belum tercapai, sekaligus menjelaskan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan apabila kembali dipercaya mengemban jabatan JPT Pratama.

Bupati Nias menegaskan bahwa hasil uji kompetensi akan menjadi salah satu bahan pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan penataan dan penetapan jabatan selanjutnya. Preferensi atau aspirasi karier yang disampaikan oleh masing-masing peserta tidak secara mutlak menjadi dasar penetapan, namun tetap menjadi bahan pemetaan yang akan disesuaikan dengan hasil job fit serta kebutuhan organisasi. Lebih lanjut ditegaskan bahwa penilaian akhir uji kompetensi merupakan akumulasi dari beberapa aspek, meliputi penilaian rekam jejak, penulisan makalah, dan wawancara.

Mengakhiri arahannya, Bupati Nias berpesan agar Panitia Seleksi melaksanakan seluruh tahapan penilaian secara profesional, objektif, dan komprehensif sehingga menghasilkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara kepada seluruh peserta, diharapkan agar dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, sumber Kominfo Kabupaten Nias.

Menyampaikan seluruh capaian kinerja berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mengungkapkan aspirasi dan rencana pengembangan karier ke depan secara terbuka.

Melalui pelaksanaan Uji Kompetensi ini, penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat terwujud sesuai dengan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kebutuhan organisasi, guna memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Nias. (Restu A)

NIAS, Suaralintasindonesia.com || Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Samson P. Zai, S.H., M.H., menghadiri sekaligus memimpin pelaksanaan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Camat Bawolato dari pejabat lama Firyusuf Hulu, S.E., kepada pejabat baru Zulkarnain Rahman Zebua, S.E., bertempat di Aula Kantor Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias. Rabu, 04 November 2026.

Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya, serta mengucapkan selamat kepada pejabat baru atas amanah yang diberikan.

Kepada Camat Bawolato yang baru, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias menekankan pentingnya konsolidasi dan adaptasi secara cepat, memperkuat komunikasi dan kolaborasi, sumber Kominfo Kabupaten Nias.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik, menyukseskan program prioritas pemerintah, serta menjaga netralitas dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas. (Restu A)

Pelatihan itu juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi, khususnya dalam menjalankan fungsi administrasi dan pengelolaan keuangan.

Kegiatan dilaksanakan secara bertahap dengan total 225 peserta. Untuk tahap pertama diikuti 45 bendahara dari Kecamatan Sedati, Waru, Taman, dan Sukodono. Untuk tahap dua dan tiga berikutnya masing-masing dibagi menjadi dua kelas.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Mochammad Hudori mengatakan, bendahara memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tata kelola koperasi. Tidak hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran, bendahara juga bertanggung jawab memastikan laporan keuangan tersusun secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan tetap harus dikelola secara profesional, yaitu dengan tertib administrasi dan transparan dalam mengelola keuangan,” katanya.

la juga menekankan bahwa bendahara perlu memahami prinsip pengelolaan keuangan, penyusunan laporan, administrasi perpajakan, serta ketentuan dan standar yang berlaku.

“Kompetensi yang diperoleh melalui kegiatan ini hendaknya dapat diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga koperasi semakin sehat, profesional, transparan, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya para anggotanya,” pesannya.

Melalui peningkatan kompetensi tersebut, Hudori berharap pengelolaan KDKMP di Kabupaten Sidoarjo semakin profesional, sehat, dan mampu berkembang secara berkelanjutan. Dengan begitu, keberadaan koperasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Saya berharap pelatihan ini dapat menjadikan KDKMP lebih bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi koperasi yang sehat,” pungkasnya. (Hr)

SIDOARJO | Suaralintasindonesia.com -Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar apel akbar perpanjangan perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Apel diikuti 3.794 pegawai dan dipimpin oleh Pj Sekda Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman di Lapangan Timur GOR Delta Sidoarjo, Senin (2/11).

Seluruh pegawai PPPK paruh waktu dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti apel. Hadir pula jajaran Forkopimda Kabupaten Sidoarjo. Apel akbar PPPK tersebut menjadi momentum penegasan komitmen pemerintah daerah terhadap keberlanjutan kerja sekaligus peningkatan kualitas kinerja pegawai PPPK paruh waktu.

Dalam sambutan tertulisnya, Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH., MKn menyampaikan bahwa pegawai PPPK paruh waktu memiliki peran penting dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Dedikasi serta kontribusi mereka selama ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.

“Pemerintah daerah menyampaikan komitmen kuat untuk terus memperjuangkan kejelasan status dan keberlanjutan kerja bagi pegawai PPPK paruh waktu. Salah satunya melalui mekanisme perpanjangan perjanjian kerja bagi 3.794 orang,” ungkapnya dalam sambutan yang dibacakan Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Ainur Rahman.

la menegaskan, perpanjangan perjanjian kerja tersebut merupakan langkah dalam menata sistem kepegawaian yang lebih tertib, akuntabel, dan berbasis kompetensi. Seluruh proses diharapkan berjalan transparan, objektif, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Di hadapan ribuan pegawai, Ainur Rahman juga menekankan bahwa PPPK paruh waktu bukan sekadar pelengkap dalam sistem Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka adalah bagian penting yang turut menentukan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo.

“Kalian bukanlah pelengkap dalam sistem ASN. Kalian adalah aktor yang juga memberikan peran dan wajah bagaimana pelayanan yang ada di Sidoarjo. Bangga dengan status kalian. Tunjukkan kebanggaan itu dalam bentuk kerja dan kinerja,” tegasnya.

Dalam sambutanya, Bupati Subandi juga mengingatkan seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme, tanggung jawab, serta kualitas kinerja sesuai tugas masing-masing. Para kepala OPD diminta memberikan arahan dan pembinaan kepada pegawai PPPK paruh waktu agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Selain keberlanjutan kontrak, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pegawai. Ainur Rahman menyampaikan bahwa Bupati Sidoarjo H Subandi bersama Wakil Bupati Hj Mimik Idayana dan DPRD memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan PPPK paruh waktu sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Tidak usah khawatir tentang kesejahteraan. Pimpinan kita, Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, dan DPRD mempunyai komitmen bagaimana meningkatkan kesejahteraan Njenengan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah,” ungkapnya.

la menjelaskan, rencana peningkatan kesejahteraan tersebut telah menjadi bagian. dari Rancangan APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2027 yang masih dalam pembahasan. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Melalui apel akbar perpanjangan perjanjian kerja ini, Pemkab Sidoarjo berharap seluruh PPPK paruh waktu semakin termotivasi untuk mengabdi, menjaga integritas, serta memperkuat kebersamaan dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo. (Hr)

NIAS, Suaralintasindonesia.com ||

Pemerintah Kabupaten Nias melaksanakan Upacara Pengibaran Bendera Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias di Lapangan Upacara Kantor Bupati Nias. Senin, 02 November 2026.

Upacara diikuti oleh Staf Ahli Bupati Nias, para Kepala Perangkat Daerah, para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, serta ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Nias.

Bertindak sebagai Pembina Upacara, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup (PKP2LH) Kabupaten Nias, Bernard Nazara, S.T., M.E. Adapun petugas upacara berasal dari ASN Dinas PKP2LH Kabupaten Nias.

Dalam arahannya, Bernard Nazara mengawali dengan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh ASN Dinas PKP2LH yang telah melaksanakan tugas sebagai petugas upacara dengan baik. Ia berharap kekompakan, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari.

Selanjutnya, terkait bidang perhubungan, ia menyampaikan informasi mengenai program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026 yang berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 30 November 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, ia mengimbau seluruh ASN agar dapat menyebarluaskan informasi tersebut kepada keluarga, kerabat, dan masyarakat sehingga kesempatan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Bernard Nazara juga menyampaikan arahan terkait pelaksanaan rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias. Ia menjelaskan bahwa proses rotasi dan mutasi yang telah dilaksanakan sebelumnya telah melalui tahapan dan mekanisme sesuai ketentuan serta disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Oleh karena itu, kepada ASN yang mengalami rotasi maupun mutasi, ia mengharapkan agar dapat menerima dan melaksanakan amanah di tempat tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab, menunjukkan dedikasi, serta memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi.

Ia menegaskan bahwa setiap penempatan dalam jabatan merupakan bagian dari kebutuhan organisasi dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, seluruh ASN diharapkan dapat terus menjaga profesionalisme, meningkatkan kinerja, dan membangun kerja sama di lingkungan kerja masing-masing, sumber Kominfo Kabupaten Nias.

Upacara Pengibaran Bendera berlangsung dengan tertib dan khidmat. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat pengabdian ASN dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya Nias Maju Berkelanjutan. (HL)

GUNUNGSITOLI , Suaralintasindonesia.com || Sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan terhadap para pendidik agama, Tokoh masyarakat Nias (Dr. HC. Yusman Dawolo, M.Kom.I) atau yang akrab disapa (Bang YD) memberikan bingkisan kepada 40 Ketua Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) se-Kota Gunungsitoli dalam acara wisudawan tahfidz Al-Quran, yang terlaksana di Gedung Serbaguna A’luck, Kelurahan Pasar, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara. Minggu (1/11/2026).

“Pemberian bingkisan tersebut merupakan wujud apresiasi atas dedikasi, ketulusan, dan pengabdian para Ketua TPQ yang selama ini berperan penting dalam membimbing anak-anak untuk mengenal, membaca, memahami, serta mencintai Al-Qur’an sejak usia dini”, Ucapnya.

Menurut Yusman Dawolo, Para guru dan pengelola TPQ memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter generasi muda. Mereka bukan sekadar mengajarkan kemampuan membaca Al-Qur’an, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap sesama.

“Para Ketua TPQ dan guru mengaji adalah orang-orang yang memiliki jasa besar dalam membangun fondasi moral dan spiritual generasi penerus. Pengabdian mereka sangat berarti bagi masa depan anak-anak dan masyarakat”, Ungkapnya.

Yusman Dawolo menegaskan penghargaan kepada para pendidik Al-Qur’an tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk besar dan mewah. Perhatian sederhana yang diberikan dengan ketulusan merupakan bentuk penghormatan terhadap perjuangan mereka.

Dia juga berharap perhatian terhadap keberadaan TPQ semakin meningkat, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Sebab, pendidikan agama merupakan investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang berilmu, berakhlak, berkarakter, dan memiliki landasan keimanan yang kuat.

“Kalau kita ingin melihat masa depan daerah yang lebih baik, maka pendidikan anak-anak harus menjadi perhatian bersama. Tidak cukup hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi kita juga harus membangun karakter, moral, dan spiritual generasi penerus”, Pungkasnya.

Melalui kegiatan tersebut, Yusman Dawolo berharap semangat para pengelola dan pendidik TPQ semakin kuat dalam menjalankan pengabdian. Baginya, menghargai guru Al-Qur’an berarti ikut menghargai perjuangan dalam menyiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kaya iman, berakhlak mulia, dan memiliki kepedulian sosial.

“Semakin banyak anak memperoleh kesempatan belajar, menghafal, mencintai, dan mengamalkan Al-Qur’an sehingga tumbuh menjadi generasi Qur’ani yang membawa kebaikan bagi keluarga, masyarakat, dan masa depan bangsa”, Pintanya.

“Sebab, Membangun generasi Qura’ni adalah investasi untuk masa depan umat juga negara”, Tutup Yusman Dawolo. (Restu A)

Kabupaten Tangerang,Suarlintasindonesi.com— Unit Reskrim Polsek Cikupa Polresta Tangerang menangkap seorang pria berinisial AN (39) di dalam sebuah bus di Pelabuhan Merak, Kamis (29/10/2026). AN ditangkap karena diduga terlibat kasus penganiayaan berat yang terjadi di sebuah bengkel dinamo di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.

“Terduga pelaku berhasil diamankan kurang dari delapan jam setelah kejadian,” kata Kapolsek Cikupa AKP Syamsul Bahri, Jumat (30/10/2026).

Syamsul kemudian menjelaskan kronologis peristiwa tersebut. Kata dia, korban dari aksi AN adalah seorang pria berinisial NY (27), warga Perumahan PWS, Tigaraksa. Korban dan terduga pelaku merupakan rekan kerja di bengkel tersebut.

“Pada hari kejadian, terduga pelaku tiba-tiba menyiramkan cairan diduga kimia atau diduga air keras ke kepala korban yang sedang duduk,” beber Syamsul.

Korban yang terkejut sempat berusaha melakukan perlawanan, namun terduga pelaku berhasil menghindar. Korban kemudian berusaha menjauh, lalu terduga pelaku mengambil batangan pipa besi yang ada di bengkel dan memukul korban di bagian dada dan punggung.

“Setelah itu korban berlari menjauh dengan kondisi tubuh kemerahan akibat siraman diduga air keras,” ujar Syamsul.

Beberapa orang yang berada di sekitar lokasi kemudian membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara terduga pelaku melarikan diri.

Kepolisian yang mendapat informasi langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran. Dan dalam waktu singkat, terduga pelaku berhasil diamankan diduga saat hendak kabur ke wilayah Sumatra.

Kanit Reskrim Polsek Cikupa Ipda Syaiful Rusdiansyah menerangkan, terduga pelaku mengaku nekat melakukan aksi tersebut lantaran dendam. Terduga pelaku mengaku kesal karena sering diejek korban dengan sebutan “Si Cepu”. Namun polisi masih terus menggali keterangan guna memastikan kebenaran motif tersebut.

“Untuk cairan yang disiramkan, pengakuan terduga pelaku mengaku membeli di daerah Palembang seharga Rp20 ribu,” ucap Syaiful.

Dari kasus tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa satu botol bekas cairan diduga kimia atau diduga air keras, batangan pipa besi, pakaian, dan plastik hitam.

Terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di kepolisian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terduga pelaku dikenakan Pasal 467 ayat (2) KUHP dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara.

(Bidhumas)

Editor : Kang Ir

Diterbitkan Oleh: PT Media Suara Lintas Indonesia Grop