Betonisasi jalan sepanjang 700 meter dengan lebar 5 meter itu ditarget tuntas pada Desember 2026 ini. Wabup Mimik Idayana melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan peninggian jalan tersebut berjalan sesuai target dan kualitas spek.

“Sampai minggu ke-10 ini, progres mencapai 18 persen dari target. Bulan Desember tanggal 18 (2026) harus selesai. Sumber daya manusianya (SDM) harus ditambah,,” tegasnya.

Wabup Mimik Idayana meminta kontraktor pelaksana pekerjaan memperhatikan. kualitas pekerjaannya. Semisal dalam pemasangan box culvert untuk saluran drainase. Untuk saat ini dia pastikan bahan box culvert untuk saluran drainase sudah memenuhi standar SNI.

“Tapi, ada beberapa yang harus dibenerin karena banyak sekali box culvert ini pasangnya kurang pas. Kurang rapat,” ucapnya.

Dalam sidaknya, Wabup Mimik Idayana juga meminta pemindahan tiang-tiang listrik yang menghalangi pemasangan box culvert saluran drainase. Jika tidak, posisinya akan mengganggu aliran air hujan. Dia pun meminta Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo untuk menormalisasi saluran yang berada persis di sebelah Jalan. Kedungbanteng tersebut. Baik kanan maupun kiri jalan.

Wabup Mimik Idayana menegaskan akan terus memantau setiap progres pengerjaan betonisasi Jalan Kedungbanteng itu. Bahkan, dia memastikan sidak lagi saat proses pengecoran jalan dimulai. Harus dipastikan bahan yang digunakan sesuai spesifikasi yang ada dalam RAB.

“Nanti saat pengecorannya saya diinfo, saya mau cek itu,” ucapnya.

Di lokasi, Wabup Mimik Idayana menyempatkan diri minta maaf kepada warga Kedungbanteng yang terdampak proyek betonisasi tersebut. Peninggian Jalan Kedungbanteng mencapai 40 cm sampai 60 cm. Karena itu, dia meminta warga secara mandiri dapat meninggikan rumahnya masing-masing untuk menyesuaikannya dengan jalan.

“Karena jalan ini lebih tinggi daripada rumah penduduk, maka secara otomatis warga harus mandiri meninggikan rumahnya,” ucapnya.

Sementara itu, Konsultan Pengawas Aris mengatakan, proyek betonisasi Jalan Kedungbanteng mulai dikerjakan bulan Agustus lalu. Pengerjaan plengsengan sungai dan pemasangan box culvert saluran drainase ditarget selesai Minggu ke-20. Setelah itu, akan dilakukan pengecoran jalan.

Dia yakin target penyelesaikan pengerjaan dapat tercapai. Namun, Aris mengaku ingin proyek betonisasi Jalan Kedungbanteng dirampungkan sebelum datang musim penghujan.

“Sebenarnya schedule-nya masih panjang. Masih 18 Desember. Nah kita usahakan kalau bisa ada percepatan. November ini sudah selesai supaya nggak sampai hujan,” ucapnya. (Hr)

Hasil pantauan lapangan menunjukkan kondisi ketertiban lingkungan yang memprihatinkan. Material tanah merah tampak berceceran di badan jalan umum. Saat musim kemarau panjang, tanah yang berantakan ini menimbulkan debu berterbangan yang mengganggu kenyamanan warga sekaligus berpotensi menyebabkan kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor.

Guntur dari LSM AJISAKA INDONESIA menyampaikan keprihatinan sekaligus menilai hal ini sebagai bukti lemahnya fungsi pengawasan pemerintah setempat, mulai dari Kepala Desa Saga, Camat Balaraja, hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kabupaten Tangerang yang seharusnya memikul tanggung jawab penuh atas ketertiban lingkungan.

“Tanah merah berceceran di jalan, debu berterbangan ke mana-mana. Ini sangat berbahaya bagi pengguna jalan, khususnya pengendara roda dua,”tegas Guntur.

LSM AJISAKA INDONESIA menegaskan bahwa DLHK Kabupaten Tangerang wajib memastikan setiap kontraktor bekerja secara tertib dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun keselamatan warga.

“Kinerja Dinas Lingkungan Hidup seharusnya mencerminkan kedisiplinan dan kepedulian terhadap lingkungan. Kalau proyek justru membuat jalan kotor dan membahayakan warga, publik berhak bertanya: di mana fungsi pengawasannya?,”tambahnya.

Warga berharap masalah ini segera ditindaklanjuti dan tidak sekadar diabaikan, karena menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan hak masyarakat atas akses jalan yang aman dan bersih.

(Kang Ir)

Diterbitkan Oleh : PT. Media Suara Lintas Indonesia Grop.

Mimik memeriksa secara langsung sejumlah material yang digunakan. Mulai besi, beton, hingga material pendukung lainnya. la meminta agar material yang dinilai tidak sesuai kualitas untuk tidak digunakan dan segera diganti dengan material yang memenuhi spesifikasi. Kualitas pembangunan harus menjadi perhatian utama. Sebab, pekerjaan proyek tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD.

“Karena ini menggunakan anggaran APBD, di mana anggaran APBD ini adalah dari dan untuk masyarakat, jadi kalau membangun harus kualitasnya benar-benar sesuai spesifikasi, Tidak boleh asal-asalan,” tegasnya.

Mimik juga mengecek kualitas bahan konstruksi agar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). “Pengawas harus mengawasi yang benar. Kalau tidak sesuai spesifikasi, bilang dan tolak! Kita pastikan material seperti besi sudah SNI, mutu beton uji tarik dan tekannya terpenuhi, dan pengerjaan dilakukan maksimal,” ujarnya.

Selain kualitas material, Mimik mengecek progres pembangunan yang masih mengalami keterlambatan. Keterlambatan dipengaruhi proses pengadaan sejumlah material pendukung seperti angkur dan scaffolding yang baru tersedia belakangan. Pihak pelaksana menyampaikan material utama telah tersedia dan pekerjaan akan dipercepat melalui penambahan tenaga kerja serta lembur.

“Saya cek secara langsung mulai dari materialnya, sudah SNI semuanya. Sudah sesuai spesifikasi semuanya, cuman ada keterlambatan. Keterlambatan 13% dari target 35% pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi insya Allah akhir Desember 2026 ini sudah selesai semua dan akan dikejar dengan penambahan pekerja, penambahan jam lembur, serta ketersediaan material,” ungkapnya.

Dalam peninjauan Mimik turut melihat sejumlah bagian bangunan. Termasuk area yang nantinya menghubungkan gedung lama dengan gedung lantai 2 melalui skybridge. la juga memberikan sejumlah masukan terkait penataan lingkungan sekitar gedung. Di antaranya, pedestrian, ruang terbuka, masjid, serta pemilihan tanaman agar tidak merusak bangunan maupun fasilitas di sekitarnya.

Dengan percepatan pekerjaan tersebut, Mimik berharap pembangunan Gedung HD lantai 2 RSUD Sidoarjo Barat dapat selesai sesuai target akhir tahun. Kualitas. konstruksi juga memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. (Hr)

Penguatan tersebut ditandai dengan Deklarasi Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis Tingkat Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (29/9). Dalam kegiatan tersebut, Wakil Menteri Kesehatan RI dr Benjamin Paulus Octavianus hadir bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus. Keduanya juga melakukan kunjungan ke RSUD RT Notopuro Sidoarjo dan Balai Pelayanan Sosial PMKS Jalanan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tujuannya, melihat langsung layanan serta penanganan kesehatan masyarakat di Sidoarjo.

Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana hadir mewakili Bupati Sidoarjo H. Suband,i SH., MKn. Dalam sambutannya, dia menekankan bahwa penanggulangan TBC tidak bisa hanya dibebankan kepada tenaga kesehatan. Peran pemerintah desa dan kelurahan, kader, keluarga, serta masyarakat juga menjadi bagian penting untuk mempercepat penemuan kasus dan memutus rantai penularan.

“Penanggulangan TBC bukan hanya urusan tenaga kesehatan. Ini urusan kita bersama. Karena itu, penanggulangannya juga harus dilakukan bersama,” ujarnya.

Menurut Wabup Mimik Idayana, ada tiga hal yang perlu diperkuat. Pertama, memperbanyak penemuan kasus dan memastikan pasien menjalani pengobatan sampai tuntas. Kedua, memutus rantai penularan yang dimulai dari keluarga dan lingkungan sekitar. Ketiga, mengoptimalkan peran lintas sektor melalui pemerintah desa, organisasi perangkat daerah (OPD), kader, maupun masyarakat.

“Pemkab Sidoarjo siap berkolaborasi. Membasmi TBC memang tidak mudah. Tetapi kalau kita bergerak bersama, TBC akan dapat kita tanggulangi bersama,” katanya.

Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, hingga 25 September 2026, sebanyak 3.849 kasus TBC telah ditemukan dan 3.484 kasus telah mendapatkan penanganan pengobatan. Capaian pengobatan sudah mencapai 90,5 persen.

Kondisi tersebut, lanjut Wabup Mimik Idayana, menjadi salah satu fokus yang terus dikejar melalui penguatan penemuan aktif. Pelacakan kontak serumah dan skrining diperluas ke berbagai lokasi yang memiliki risiko penularan. Di antaranya, fasilitas kesehatan, pesantren, tempat kerja, dan permukiman padat. Selain penemuan kasus, Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) juga masih perlu diperkuat.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI dr Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, percepatan penanggulangan TBC membutuhkan penguatan layanan kesehatan sekaligus pelibatan masyarakat. Pemerintah juga terus memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Termasuk, dukungan pemeriksaan untuk mempercepat penemuan kasus.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kabupaten Sidoarjo mendapatkan tambahan tiga unit X-ray portabel. Dengan satu unit yang tersedia sebelumnya, total saat ini ada. empat unit X-ray portabel. Peralatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemeriksaan dan penemuan kasus TBC.

Selain dukungan alat, dr Benjamin menyebut sebanyak 656 kader akan mendapatkan dukungan honor sebesar Rp500 ribu per kader setiap bulan.

“Peran kader sangat penting karena mereka berada dekat dengan masyarakat. Para kader membantu penemuan kasus, pelacakan kontak, serta pendampingan masyarakat. Termasuk mengantisipasi pola hidup yang menjadi faktor risiko penularan,” kata Benjamin.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dr Lakhsmie Herawati Yuwantina menegaskan, penguatan program penanggulangan TBC akan terus dilakukan melalui penemuan aktif, layanan yang terhubung, serta pemberdayaan masyarakat.

“Rumah sakit, klinik, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain didorong untuk memastikan setiap kasus yang ditemukan segera mendapatkan pengobatan dan pemantauan hingga tuntas,” ucapnya. (Hr)

Wabup Mimik Idayana membuka sosialisasi dengan didampingi oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati, para pimpinan OPD, Camat Waru, Kades dan perangkat Desa Tambak Sawah, pejabat UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, perwakilan Bank Jatim, Forum CSR Kabupaten Sidoarjo, serta para pimpinan perusahaan di wilayah Tambak Sawah.

Wabup menjelaskan, layanan satu pintu merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, mudah, dan cepat bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Keberadaan layanan tersebut menjadi penting bagi wilayah Tambak Sawah dan Kecamatan Waru yang memiliki aktivitas ekonomi cukup tinggi. Terlebih, terdapat lebih dari 200 perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Jadi, kebutuhan pelayanan, mulai perpajakan, perizinan, hingga administrasi kendaraan perusahaan, cukup tinggi.

“Ini kita dekatkan semuanya dalam satu tempat. Supaya lebih mudah, lebih cepat, dan tidak perlu bolak-balik. Pemkab Sidoarjo hadir untuk membantu masyarakat dan perusahaan dalam mendapatkan pelayanan,” ujarnya.

Mimik Idayana juga menekankan pentingnya kepatuhan masyarakat dan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pajak daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasilnya kembali dimanfaatkan untuk. mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

“Jangan sampai kita lalai dengan kewajiban kita, yaitu pembayaran pajak. Pajak yang dibayar masyarakat dan perusahaan nantinya dikembalikan melalui berbagai program pembangunan. Salah satunya pembangunan infrastruktur,” jelasnya.

Selain mendorong kepatuhan membayar pajak, Wabup Mimik Idayana juga mengajak masyarakat turut mengawasi pelaksanaan pembangunan di lingkungan masing-masing. la meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan apabila menemukan pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.

“Anggaran pembangunan juga berasal dari masyarakat. Karena itu saya mohon bantuan semuanya untuk saling mengawasi agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Mimik Idayana juga mengapresiasi keberadaan paguyuban perusahaan di Tambak Sawah. Paguyuban itu dinilai dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

la berharap, kebersamaan para pelaku usaha di Tambak Sawah dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Kabupaten Sidoarjo. Kepedulian perusahaan kepada lingkungan. sekitar juga perlu terus ditingkatkan.

“Saya sangat mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang ada di Tambak Sawah. Dari informasi yang saya terima, perusahaan di sini juga peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Termasuk memberikan beasiswa bagi anak-anak yatim serta ikut berkontribusi dalam pembangunan di wilayah masing-masing,” katanya.

Wabup Mimik Idayana berharap sinergi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat terus terjaga sehingga pelayanan publik semakin mudah diakses dan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Yudhi Iriyanto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya BPPD untuk terus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

la menyebut kegiatan layanan satu pintu di Tambak Sawah merupakan kegiatan lanjutan. Sebelumnya, layanan serupa dilaksanakan dengan dukungan pihak perusahaan. Ke depan, BPPD akan terus melakukan penyempurnaan agar pelayanan perpajakan dapat dilakukan secara lebih cepat dan mudah.

“Kami terus berupaya memperbaiki layanan agar masyarakat dan para perusahaan tidak perlu jauh-jauh datang ke Sidoarjo. Kami berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan perusahaan,” ujarnya.

Yudhi menambahkan, BPPD Sidoarjo memiliki target penerimaan pajak daerah yang harus dicapai pada tahun 2026. Untuk itu, dukungan dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha sangat dibutuhkan.

“Kami berharap dengan dukungan dari semuanya, target pajak daerah tahun 2026 dapat tercapai. Tentunya ini untuk mendukung pembangunan Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan,” pungkasnya. (Hr)

Saat ini pembangunan tambahan kapasitas rumah pompa Sidokare tersebut masih dalam pengerjaan. Senin (28/9), progresnya disidak (inspeksi mendadak) Wakil Bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana SAP. Dia menyatakan bahwa Pemkab Sidoarjo telah berusaha maksimal mengatasi banjir. Salah satunya, membangun dan menambah kapasitas rumah pompa seperti ini.

“Saya mohon bisa dipercepat dari target bulan Desember. Karena ini sudah mendekati musim hujan. Kasihan warga sini,” pintanya.

Namun, Wabup Mimik Idayana mengaku kecewa melihat progres pembangunan rumah pompa Sidokare tersebut. Memang, pekerjaan surplus sebesar 0,8 persen. Tapi, sejak kontrak ditandatangani pada 28 Agustus lalu, kontraktor pelaksana hanya mampu menyelesaikan pemancangan mini pile lantai rumah pompa.

Selain itu, konsultan pengawas meminta material yang tidak sesuai spek diganti. Hal itu berakibat penyelesaian pekerjaan rumah pompa Sidokare tersendat. “Kalau ini masih belum selesai, ya sanksinya di-black list. Jangan sampai digunakan lagi,” tegasnya.

Wabup Mimik Idayana mendesak kontraktor pelaksana bekerja secara profesional dan amanah. Tidak main-main dengan penggunaan dana APBD. Harus dipertimbangkan kekuatan maupun fungsinya.

“Saya mohon Inspektorat lebih ketat lagi mengawasi setiap proyek di Kabupaten Sidoarjo. Ke depannya pembangunan ini harus lebih baik lagi,” ujarnya.

Wabup Mimik Idayana meminta Inspektorat Sidoarjo memanggil semua pengawas beserta pelaksana pekerjaan rumah pompa Sidokare senilai Rp 2 miliar lebih itu. Dia memastikan akan terus memantau progres pengerjaannya. “Nanti saya minta Inspektorat memanggil semua pengawas dan pemborong,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Drainase Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (BM SDA) Sidoarjo Herwindo Widiyanto menjelaskan, rumah pompa Sidokare menjadi salah satu upaya penanganan genangan air di kawasan Kecamatan Sidoarjo. Kapasitas penyedotan rumah pompa Sidokare ditambah. Satu unit pompa berkapasitas 1.000 liter per detik akan mengisi rumah pompa Sidokare. Awalnya satu pompa lama dengan kapasitas 200 liter per detik.

“Jadi, nanti dua pompa ini mampu mengurangi volume genangan air sampai 1.200 liter per detik,” ujarnya saat mendampingi Wabup Mimik Idayana.

Herwindo menyebutkan, ada tiga rumah pompa yang kapasitasnya ditambah. Selain rumah pompa Sidokare, ada rumah pompa Lippo dan Banjarpoh. Peningkatan kapasitas itu bertujuan mempercepat penanganan genangan air.

Hingga saat ini, kurang lebih terdapat 38 titik rumah pompa yang telah siaga mengatasi genangan air. Puluhan unit pompa tersebut dalam kondisi baik.

“Kita rutin melakukan perawatan. Seminggu dua kali pompa kita panasi sekaligus dicek fungsinya,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Pengawasan Proyek Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo Yusuf mengungkapkan, saat ini pengerjaan rumah pompa Sidokare telah mencapai 1,6 persen dari rencana 0,8 persen. Jadi, dalam satu bulan ini, pengerjaannya surplus 0,8 persen.

“Satu bulan itu pemancangan untuk mini pile. Jadi, progres 1,6 persen itu ya progres dari mini pile itu,” ucapnya.

Yusuf menambahkan, sebenarnya, pemancangan untuk mini pile tersebut tidak membutuhkan waktu lama. Cukup satu minggu sudah selesai. Namun, material lainnya belum datang seluruhnya untuk melanjutkan pembangunan. Ditambah lagi ada material yang harus dikembalikan untuk diganti. Itulah yang menyebabkan pengerjaan pembangunan terkesan lambat.

“Material yang tidak sesuai ini harus diangkut keluar. Nah, saya sudah komplain. Langsung didatangkan lagi yang sudah sesuai ini. Jadi, material sudah siap. Pekerja tinggal buat merakit pembesiannya,” terang Yusuf. (Hr)

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah preventif untuk memastikan seluruh personel, khususnya petugas keamanan, memiliki kesiapan dalam menghadapi kondisi darurat yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Dalam simulasi tersebut, Insan BRILiaN diperkenalkan dan dilatih mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran, mulai dari mengenali sumber bahaya, memberikan peringatan, melakukan penanganan awal, hingga proses evakuasi secara terarah.

Simulasi juga menjadi sarana untuk menguji sejauh mana kesiapan pegawai dan petugas keamanan dalam mengambil tindakan cepat dan tepat ketika menghadapi keadaan yang membutuhkan respons segera.

Selain simulasi kebakaran, kegiatan tersebut dirangkai dengan pembinaan Satpam. Pembinaan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan, kewaspadaan, profesionalitas, serta kemampuan petugas dalam menjalankan tugas pengamanan di lingkungan BRI BO Melawi.

Pemimpin Cabang BRI BO Melawi menyampaikan bahwa aspek keamanan dan keselamatan merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran pelayanan serta aktivitas operasional perbankan.

Menurutnya, kesiapsiagaan tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas maupun perangkat keamanan, tetapi juga harus didukung dengan kemampuan personel yang memahami tugas dan prosedur ketika menghadapi situasi darurat.

“Simulasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh personel mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi kondisi darurat, khususnya kebakaran. Dengan latihan secara berkala, diharapkan respons petugas dapat lebih cepat, tepat dan terkoordinasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembinaan terhadap Satpam juga menjadi bagian penting dalam menjaga standar keamanan di lingkungan kerja. Satpam tidak hanya dituntut mampu menjaga keamanan, tetapi juga harus memiliki sikap disiplin, responsif dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah maupun masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, BRI BO Melawi berharap kesiapsiagaan seluruh pegawai dan personel keamanan semakin meningkat sehingga potensi risiko dapat diminimalkan dan lingkungan kerja tetap aman serta kondusif.

Kegiatan simulasi ini sekaligus menegaskan komitmen BRI BO Melawi untuk terus memperkuat aspek keamanan, keselamatan dan kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan perbankan kepada masyarakat.

( Redaksi )

Saat dikonfirmasi di lokasi, salah satu pekerja yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku bahwa di lokasi proyek tidak ada pengawas maupun pelaksana yang hadir secara rutin.

“Di sini mah tidak ada pengawasan, tidak ada pelaksana. Kalau mau bertanya soal pengawas maupun mandor, mending langsung saja ke Bos H.B,” ungkap pekerja tersebut.

Dari pantauan juga terlihat jelas bahwa para pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tidak ada yang memakai helm, rompi keselamatan, maupun sepatu bot. Padahal, komponen biaya untuk K3 umumnya telah dialokasikan dalam anggaran proyek.

“Para pekerja di lokasi tidak menggunakan alat pelindung diri, padahal komponen anggaran untuk K3 umumnya telah dialokasikan,” tegas Guntur dari LSM AJISAKA saat melakukan kontrol sosial di lokasi. Senin (28/09/2026)

LSM AJISAKA menegaskan bahwa instansi terkait wajib menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mengawasi setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran negara.

“Jangan sampai terkesan pihak berwenang hanya duduk manis dan membiarkan pekerjaan berjalan tanpa pengawasan yang memadai,” ujar Guntur.

Oleh karena itu, LSM AJISAKA mendesak Lurah dan Camat Balaraja hingga Bupati Tangerang untuk segera turun tangan, melakukan pemeriksaan, dan memberikan teguran serta arahan kepada pihak pelaksana.

Hingga berita ini diturunkan, awak media bersama LSM AJISAKA telah berupaya menghubungi pihak pelaksana melalui pesan WhatsApp, namun belum diperoleh tanggapan resmi.

(Kang Ir/@sli.com)

Diterbitkan Oleh: PT. Media Suara Lintas Indonesia Grop.

Seperti diketahui sebelumnya, Kepala Desa Saga H.Sarnata, S.Pd.,menyampaikan bahwa perbaikan jalan belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, dan realisasi perbaikan paling memungkinkan baru akan menunggu hasil Musrenbang mendatang.

Di tengah kekhawatiran warga yang semakin meningkat karena debu putih yang mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari, khususnya di musim kemarau, akhirnya Pemerintah Desa mengambil langkah sementara dengan mendatangkan satu unit mobil Damkar untuk menyiram jalan pada Minggu malam (27/9/2026) pukul 22.00 WIB.

Namun, langkah tersebut justru dinilai warga tidak menyelesaikan akar masalah.

“Penyiraman bukan solusi. Jalan harus segera diperbaiki secara permanen. Percuma disemprot air, kalau saluran air dan got saja sudah tidak berfungsi dengan baik. Kami minta secepatnya ditangani dengan serius,”tegas salah satu warga dengan nada kecewa.

Warga menjelaskan bahwa paving blok lama di sepanjang jalan tersebut sudah banyak yang rusak dan amblas, sehingga saat musim hujan mudah terjadi genangan air dan banjir. Saluran air di pinggir jalan juga tertutup dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Warga sebenarnya sudah berinisiatif mengurug bagian jalan yang rendah dengan sisa beton agar tidak tergenang air, namun saat musim kemarau justru menimbulkan debu putih yang mengganggu pernapasan dan kebersihan lingkungan.

Menyikapi keluhan masyarakat tersebut, Guntur dari LSM AJISAKA INDONESIA menyampaikan perhatiannya:

“Kami mengapresiasi inisiatif penyiraman, namun langkah itu hanyalah obat sementara. Apa gunanya menyiram jika kerusakan struktur jalan dan saluran air tidak pernah disentuh? Ini seperti menutup lubang dengan kain tipis. Keterbatasan anggaran bukan alasan untuk mengabaikan hak warga atas lingkungan yang layak dan sehat. Kami mendesak Pemerintah Desa Saga dan Kecamatan Balaraja untuk memprioritaskan perbaikan jalan ini dalam Musrenbang berikutnya, dan tidak menunda-nunda lagi. Kesehatan dan kenyamanan warga adalah hak yang tidak boleh ditawar-tawar.”

(Kang Ir/@sli.com)

Diterbitkan Oleh : PT. Media Suara Lintas Indonesia Grop.

RTLH yang didatangi adalah kediaman Ika Yasih, warga Dusun Jambe, Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran. Bupati Subandi didampingi pejabat Dinas Sosial Sidoarjo, Baznas Sidoarjo, perangkat desa, serta RT/RW setempat. Kehadiran mereka sebagai bentuk sinergi dalam upaya percepatan penanganan RTLH serta penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat.

Bupati Subandi menyaksikan langsung kondisi rumah warga yang benar-benar memerlukan perbaikan. Bagian atap dan kamar mandi rumah Ika Yasih menjadi perhatian utama. Kondisinya membahayakan keselamatan penghuni. Terutama bila terjadi hujan atau angin kencang. Renovasi akan dilakukan pada beberapa bagian. Dari perbaikan atap, peninggian lantai, hingga rehab kamar mandi.

“Alhamdulillah. Pagi ini kami melakukan peninjauan langsung ke rumah Ibu Ika yang kondisinya sudah tidak layak huni. Semoga setelah diperbaiki, nantinya rumah ini dapat ditempati dengan lebih aman dan nyaman oleh keluarga,” ujar Bupati Subandi.

Selain kondisi bangunan, Bupati Subandi juga menemukan pohon besar di dekat rumah. Keberadaan pohon besar itu berpotensi membahayakan keselamatan penghuni maupun bangunan. Karena itu, akan dilakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo serta kepala desa untuk ditindaklanjuti dengan penebangan.

“Terdapat pohon besar di sekitar rumah yang berpotensi membahayakan. Sehingga perlu dipotong. Pemotongan tentu harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerusakan pada rumah maupun lingkungan sekitar,” jelasnya.

Menanggapi bantuan yang diterimanya, Ika Yasih mengucapkan rasa syukur dan menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Khususnya, atas perhatian Bupati Subandi yang sangat peduli kepada warganya. “Semoga rumah saya bisa segera direnovasi dan menjadi lebih layak untuk ditempati bersama keluarga,” ucapnya.

Dalam kunjungan pada hari yang sama, Bupati Subandi juga menyerahkan bantuan kursi roda kepada dua warga Kecamatan Buduran, yakni Nur Hadi, warga Desa Buduran. Lelaki 64 tahun itu adalah mantan imam masjid dan loper koran. Kondisinya. kini mengalami syaraf kejepit. Kursi roda juga diberikan kepada Dewi Sariyati, warga Desa Sidokepung, yang mengalami pengapuran pada kaki.

Bupati Subandi mengungkapkan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pada kebutuhan dasar masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan alat bantu mobilitas.

“Bantuan kursi roda ini diharapkan bisa membantu aktivitas sehari-hari penerima manfaat. Semoga mereka bisa lebih mandiri, tetap produktif, dan dapat bersosialisasi dengan tetangga sekitar,” ungkapnya saat berada di kediaman Nur Hadi.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus menunjukkan komitmennya. dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan penanganan RTLH serta penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. (Hr)

Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan hal tersebut saat mengikuti audiensi bersama Forum MBG di Ruang Ops Room Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sidoarjo, Jumat (25/9).

Audiensi itu dihadiri jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo, Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo, serta Ketua Forum Pengusaha SPPG Kabupaten Sidoarjo Ubaidillah Nurdin.

Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo terus mengawal proses pemenuhan SLHS dan perizinan SPPG. la meminta pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap SPPG yang telah menyelesaikan proses perizinannya.

“Tadi kita sampaikan kepada Pak Kanreng dan Pak Kanwil, terutama terkait masalah pengawasan yang ada di lapangan,” ujar Subandi.

Menurut Subandi, Pemkab Sidoarjo memastikan setiap dapur SPPG memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. “Kami terus mengawal proses perizinan SPPG yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jangan sampai kita kecolongan ada SPPG yang tidak mendapatkan SLHS,” katanya.

Subandi juga mengusulkan agar SPPG yang belum menyelesaikan pemenuhan SLHS tidak beroperasi terlebih dahulu. “SLHS ini bagian dari syarat agar perizinan operasional SPPG itu bisa beroperasi. Kalau SLHS-nya belum selesai, saya mengusulkan kepada BGN agar operasional SPPG yang belum selesai SLHS-nya jangan beroperasi dulu,” ujar Subandi.

Selain memastikan pemenuhan SLHS, Subandi meminta satgas turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan MBG. Pengawasan itu mencakup penerimaan bahan makanan, pengolahan, pengemasan hingga pendistribusian makanan.

la juga meminta SPPG yang telah menyelesaikan perizinan menjalani pemeriksaan ulang untuk memastikan kondisi sanitasinya tetap memenuhi kelayakan..

“Yang izinnya sudah selesai juga dicek kembali, apakah sanitasinya layak atau tidak. Ini penting untuk menjaga kesehatan,” ujar Subandi.

Subandi kemudian mendorong perbaikan tata kelola SPPG, la mengusulkan agar pemilik SPPG yang beroperasi di Sidoarjo berdomisili sekaligus merupakan warga Sidoarjo sehingga koordinasi dan pengawasan di lapangan lebih mudah dilakukan.

la juga meminta setiap pendirian SPPG mengikuti aturan dan mekanisme yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) serta berkoordinasi dengan Pemkab Sidoarjo sejak awal.

“Sudah, ke depan ini ayo dibenahi. Jangan sampai SPPG itu didirikan hanya karena berdasarkan titipan teman. Semua harus didirikan berdasarkan aturan dan mekanisme yang sudah ditentukan oleh BGN dan Pemkab Sidoarjo diberi tahu,” ujar Subandi.

Menurutnya, koordinasi sejak awal diperlukan agar pendirian dan operasional SPPG berjalan sesuai ketentuan. “Kalau tidak sesuai prosedur, nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Pemkab Sidoarjo yang disorot. Hal seperti itu jangan sampai terjadi,” katanya.

Sementara itu, Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo mengatakan pihaknya baru mengetahui dugaan SLHS palsu setelah menerima laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Penanganan persoalan tersebut menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan kepolisian.

“Terkait SLHS palsu, kami juga baru mengetahui. Baru ada setelah laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Yang pasti kewenangannya ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan kepolisian. Terkait ini, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,” ujar Teguh.

Teguh juga menyampaikan perkembangan penanganan korban keracunan massal pada 1 September 2026. la mengatakan BGN masih memproses penggantian biaya pengobatan bagi para korban.

la menyebut jumlah korban mencapai sekitar 700 orang. BGN berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo untuk mengumpulkan dan merekap nota pembayaran dari rumah sakit yang menangani para korban.

“Untuk korban yang sekitar 700-an, itu sudah kami komunikasikan terus kepada rekan-rekan Dinas Kesehatan untuk melakukan rekapan nota dari rumah sakit-rumah sakit yang terdampak. Jadi pada intinya BGN yang akan menanggung semuanya,” katanya.

Menurut Teguh, BGN masih menunggu rekapan biaya dari rumah sakit sebagai dasar untuk memproses penggantian biaya pengobatan.

“Hanya saja, kita butuh waktu untuk merekap nota dari rumah sakit-rumah sakit tersebut. Kalau tidak ada rekapan itu, kami juga tidak bisa memprosesnya. Jadi, semuanya akan diganti oleh BGN,” ujarnya.

Teguh mengatakan BGN masih menunggu informasi lanjutan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo untuk memproses penggantian biaya tersebut.

“Kami sudah komunikasi dan menunggu informasi lanjutan. Saat ini prosesnya sudah ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo,” katanya.

Ketua Forum Pengusaha SPPG Kabupaten Sidoarjo Ubaidillah Nurdin mengapresiasi pendampingan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dalam proses pemenuhan SLHS. Pendampingan tersebut membantu pengelola memenuhi berbagai persyaratan, mulai dari kelayakan sarana dan prasarana, kebersihan dapur hingga proses pengolahan makanan.

“Pendampingan Dinas Kesehatan sangat membantu proses pemenuhan SLHS,” ujar Ubaidillah.

Ubaidillah menyebut 117 SPPG tergabung dalam Forum Pengusaha SPPG Kabupaten Sidoarjo. Dari jumlah tersebut, 15 SPPG sebelumnya belum memiliki SLHS. Kini, 10 SPPG telah menyelesaikan pemenuhan SLHS, sedangkan lima lainnya masih berproses.

“Dari 15 yang sebelumnya belum memiliki SLHS, sekarang 10 sudah selesai dan lima masih dalam proses. Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan,” katanya.

Ubaidillah berharap lima SPPG yang masih berproses segera menyelesaikan. pemenuhan SLHS. la menilai koordinasi dengan Dinas Kesehatan penting agar setiap persyaratan dapat dipenuhi sebelum SPPG menjalankan operasional.

Di sisi lain, Ubaidillah menjelaskan pembagian peran dalam operasional SPPG. la mengatakan mitra dan yayasan tidak menjalankan dapur secara langsung. Tim SPPG yang mengelola operasional dapur sesuai ketentuan.

“Perlu diketahui, mitra dan yayasan tidak secara langsung mengoperasikan dapur. Kita hanya membantu agar operasional dapur berjalan baik dan benar,” katanya. (Hr)

Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan hal tersebut saat mengikuti audiensi bersama Forum MBG di Ruang Ops Room Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sidoarjo, Jumat (25/9).

Audiensi itu dihadiri jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo, Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo, serta Ketua Forum Pengusaha SPPG Kabupaten Sidoarjo Ubaidillah Nurdin.

Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo terus mengawal proses pemenuhan SLHS dan perizinan SPPG. la meminta pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap SPPG yang telah menyelesaikan proses perizinannya.

“Tadi kita sampaikan kepada Pak Kanreng dan Pak Kanwil, terutama terkait masalah pengawasan yang ada di lapangan,” ujar Subandi.

Menurut Subandi, Pemkab Sidoarjo memastikan setiap dapur SPPG memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. “Kami terus mengawal proses perizinan SPPG yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jangan sampai kita kecolongan ada SPPG yang tidak mendapatkan SLHS,” katanya.

Subandi juga mengusulkan agar SPPG yang belum menyelesaikan pemenuhan SLHS tidak beroperasi terlebih dahulu. “SLHS ini bagian dari syarat agar perizinan operasional SPPG itu bisa beroperasi. Kalau SLHS-nya belum selesai, saya mengusulkan kepada BGN agar operasional SPPG yang belum selesai SLHS-nya jangan beroperasi dulu,” ujar Subandi.

Selain memastikan pemenuhan SLHS, Subandi meminta satgas turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan MBG. Pengawasan itu mencakup penerimaan bahan makanan, pengolahan, pengemasan hingga pendistribusian makanan.

la juga meminta SPPG yang telah menyelesaikan perizinan menjalani pemeriksaan ulang untuk memastikan kondisi sanitasinya tetap memenuhi kelayakan..

“Yang izinnya sudah selesai juga dicek kembali, apakah sanitasinya layak atau tidak. Ini penting untuk menjaga kesehatan,” ujar Subandi.

Subandi kemudian mendorong perbaikan tata kelola SPPG, la mengusulkan agar pemilik SPPG yang beroperasi di Sidoarjo berdomisili sekaligus merupakan warga Sidoarjo sehingga koordinasi dan pengawasan di lapangan lebih mudah dilakukan.

la juga meminta setiap pendirian SPPG mengikuti aturan dan mekanisme yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) serta berkoordinasi dengan Pemkab Sidoarjo sejak awal.

“Sudah, ke depan ini ayo dibenahi. Jangan sampai SPPG itu didirikan hanya karena berdasarkan titipan teman. Semua harus didirikan berdasarkan aturan dan mekanisme yang sudah ditentukan oleh BGN dan Pemkab Sidoarjo diberi tahu,” ujar Subandi.

Menurutnya, koordinasi sejak awal diperlukan agar pendirian dan operasional SPPG berjalan sesuai ketentuan. “Kalau tidak sesuai prosedur, nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Pemkab Sidoarjo yang disorot. Hal seperti itu jangan sampai terjadi,” katanya.

Sementara itu, Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo mengatakan pihaknya baru mengetahui dugaan SLHS palsu setelah menerima laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Penanganan persoalan tersebut menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan kepolisian.

“Terkait SLHS palsu, kami juga baru mengetahui. Baru ada setelah laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Yang pasti kewenangannya ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan kepolisian. Terkait ini, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,” ujar Teguh.

Teguh juga menyampaikan perkembangan penanganan korban keracunan massal pada 1 September 2026. la mengatakan BGN masih memproses penggantian biaya pengobatan bagi para korban.

la menyebut jumlah korban mencapai sekitar 700 orang. BGN berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo untuk mengumpulkan dan merekap nota pembayaran dari rumah sakit yang menangani para korban.

“Untuk korban yang sekitar 700-an, itu sudah kami komunikasikan terus kepada rekan-rekan Dinas Kesehatan untuk melakukan rekapan nota dari rumah sakit-rumah sakit yang terdampak. Jadi pada intinya BGN yang akan menanggung semuanya,” katanya.

Menurut Teguh, BGN masih menunggu rekapan biaya dari rumah sakit sebagai dasar untuk memproses penggantian biaya pengobatan.

“Hanya saja, kita butuh waktu untuk merekap nota dari rumah sakit-rumah sakit tersebut. Kalau tidak ada rekapan itu, kami juga tidak bisa memprosesnya. Jadi, semuanya akan diganti oleh BGN,” ujarnya.

Teguh mengatakan BGN masih menunggu informasi lanjutan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo untuk memproses penggantian biaya tersebut.

“Kami sudah komunikasi dan menunggu informasi lanjutan. Saat ini prosesnya sudah ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo,” katanya.

Ketua Forum Pengusaha SPPG Kabupaten Sidoarjo Ubaidillah Nurdin mengapresiasi pendampingan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dalam proses pemenuhan SLHS. Pendampingan tersebut membantu pengelola memenuhi berbagai persyaratan, mulai dari kelayakan sarana dan prasarana, kebersihan dapur hingga proses pengolahan makanan.

“Pendampingan Dinas Kesehatan sangat membantu proses pemenuhan SLHS,” ujar Ubaidillah.

Ubaidillah menyebut 117 SPPG tergabung dalam Forum Pengusaha SPPG Kabupaten Sidoarjo. Dari jumlah tersebut, 15 SPPG sebelumnya belum memiliki SLHS. Kini, 10 SPPG telah menyelesaikan pemenuhan SLHS, sedangkan lima lainnya masih berproses.

“Dari 15 yang sebelumnya belum memiliki SLHS, sekarang 10 sudah selesai dan lima masih dalam proses. Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan,” katanya.

Ubaidillah berharap lima SPPG yang masih berproses segera menyelesaikan. pemenuhan SLHS. la menilai koordinasi dengan Dinas Kesehatan penting agar setiap persyaratan dapat dipenuhi sebelum SPPG menjalankan operasional.

Di sisi lain, Ubaidillah menjelaskan pembagian peran dalam operasional SPPG. la mengatakan mitra dan yayasan tidak menjalankan dapur secara langsung. Tim SPPG yang mengelola operasional dapur sesuai ketentuan.

“Perlu diketahui, mitra dan yayasan tidak secara langsung mengoperasikan dapur. Kita hanya membantu agar operasional dapur berjalan baik dan benar,” katanya. (Hr)

Tahun ini merupakan penyelenggaraan Festival Gamelan Kahuripan yang keempat. Pesertanya mencapai 33 grup dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Jumlah itu meningkat 10 grup dibandingkan tahun sebelumnya yang diikuti 23 grup.

“Alhamdulillah pada tahun keempat ini peserta yang ikut lebih banyak. Artinya, minat generasi muda akan kesenian gamelan ini juga meningkat,” jelas Ketua Dewan Kesenian Daerah (Dekesda) Sidoarjo Ribut Wijoto saat sambutan di Pendopo Delta Wibawa, Sabtu (26/9).

Festival Gamelan Kahuripan tahun ini mengusung tema “Gamelan untuk Meditasi: Eksplorasi Pendengaran melalui Membunyikan Gamelan Jawa”.

Menurut Ribut, festival gamelan menjadi ruang bagi para pelajar untuk tidak hanya menampilkan kemampuan bermusik. Tetapi juga mengeksplorasi gamelan sebagai bagian dari pengalaman belajar seni dan budaya.

la menyebutkan bahwa gamelan telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Keberadaan gamelan menunjukkan bahwa kesenian tersebut merupakan bagian dari kebudayaan dunia sekaligus memiliki kontribusi terhadap peradaban.

“Gamelan bukan hanya bagian dari kebudayaan kita, tetapi juga bagian dari kebudayaan dunia dan memiliki kontribusi terhadap peradaban dunia,” ujarnya.

Ribut juga menjelaskan bahwa gamelan memiliki perjalanan panjang dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Dalam sejarah perkembangan Islam di Tanah Jawa, gamelan turut digunakan oleh Walisongo sebagai bagian dari pendekatan dakwah kepada masyarakat.

“Gamelan juga memiliki peran besar dalam masuknya Islam di Tanah Jawa dan Nusantara. Walisongo menggunakan gamelan saat melakukan dakwah Islam di Tanah Jawa,” katanya.

Menurutnya, gamelan juga memiliki makna filosofis sebagai simbol hubungan manusia dengan Tuhan. Karena itu, gamelan tidak hanya dapat dipandang sebagai seni pertunjukan, tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Ridho Prasetyo mengatakan, Festival Gamelan Kahuripan bukan sekadar pertunjukan seni.

Event itu menjadi ruang pertemuan antara seni, pendidikan, masyarakat, dan generasi muda.

“Festival Gamelan Kahuripan ini bukan hanya sekadar pertunjukan seni semata, tetapi juga ajang mempertemukan seni, pendidikan, masyarakat, dan generasi muda dalam satu semangat agar kesenian tetap hidup, dipelajari, dikembangkan, dan diwariskan,” ujar Ridho yang hadir mewakili Bupati Sidoarjo Subandi.

Menurutnya, gamelan juga memiliki nilai penting dalam membentuk karakter peserta didik. Di dalam proses bermain gamelan terdapat nilai kebersamaan, kerukunan, kedisiplinan, kepekaan dalam mendengarkan, kemampuan menjaga harmoni, serta kesetiaan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

“Warisan budaya bukan hanya menjadi peninggalan harta benda, tetapi harus terus hadir sebagai pengalaman yang dijalani. Anak-anak perlu mengenal tembang dan karawitan, belajar tentang proses, keberanian, sekaligus membangun kebanggaan terhadap identitas daerah kita,” katanya.

la mengatakan, generasi muda perlu dikenalkan dengan tradisi yang tumbuh di lingkungan mereka. Melalui festival ini, para siswa tidak hanya belajar tampil di hadapan publik, tetapi juga menjalani proses kerja sama, kedisiplinan, serta membangun kepekaan terhadap lingkungan budaya di sekitamya.

“Jangan sampai anak-anak kita mengenal budaya luar, namun tidak mengenal budaya Kabupaten Sidoarjo sendiri,” tegasnya.

Ridho menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus mendorong kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem kebudayaan di Sidoarjo. Gamelan juga diharapkan tidak berhenti sebagai warisan yang dilestarikan, tetapi dapat menjadi sumber inspirasi lahimya karya-karya baru.

“Jadikan gamelan sebagai sumber pelestarian dan lahimya karya-karya baru. Mari kita maknai festival ini sebagai ikhtiar membangun generasi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan memiliki akar budaya yang kuat,” ujarnya.

Pihak berharap kegiatan Festival Gamelan Kahuripan dapat semakin memperkuat kecintaan generasi muda terhadap seni dan budaya daerah. “Sekaligus memastikan warisan budaya tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman,” tandasnya. (Hr)

Hal tersebut disampaikan saat membuka Bimtek Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan BPD se-Kecamatan Sedati di Savana Hotel Malang, Jumat malam (25/9). Kegiatan tersebut turut dihadiri Pih. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo M. Ainur Rohman, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Probo Agus Sunarno, Anggota DPRD Sidoarjo M. Rafi Wibisono, Ketua Paguyuban BPD Sidoarjo H. Mulyono Wijayanto, dan Camat Sedati beserta. jajaran.

Subandi mengatakan, Kepala Desa dan BPD memiliki peran yang saling melengkapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. “Pemerintah Desa tidak bisa bekerja sendiri, harus ada mitra. Kepala Desa dan BPD adalah mitra pemerintahan. Untuk percepatan pembangunan, minimal kinerja BPD dan Kepala Desa ini betul-betul berjalan,” ujar Subandi.

la mengingatkan Kepala Desa, khususnya yang baru menjalankan amanah, agar memahami regulasi pemerintahan desa. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain penguatan kapasitas, Subandi menyampaikan pentingnya percepatan perencanaan pembangunan desa. la meminta Camat, Sekretaris Kecamatan, dan Kasi Pemerintahan aktif melakukan pendampingan sehingga penyusunan APBDes maupun perencanaan pembangunan desa tidak terlambat.

“Mulai hari ini road map perencanaannya diberikan. Ini sudah bulan sembilan, sudah triwulan tiga. Biar nanti perencanaan pada tahun 2027 tidak tertinggal dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tertinggal segera bisa dimasukkan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Subandi juga menyampaikan sejumlah arah pembangunan di Kecamatan Sedati. Salah satunya, kelanjutan betonisasi jalan Segoro Tambak hingga Tambak Cemandi dan Kalanganyar. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga menyiapkan pengembangan akses kawasan pesisir Sedati dengan harapan dapat mendukung potensi wisata, termasuk wisata mancing.

Subandi juga meminta Kepala Desa tidak berhenti pada urusan administrasi, tetapi mampu merespons persoalan warga secara cepat dengan melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait.

“Saya kepingin PAD yang ada di Sidoarjo ini betul-betul berdampak langsung kepada pembangunan masyarakat. Saya ndak mau kakehan administrasi dan lainnya, dengan komunikasi dan koordinasi yang bagus serta kita kudu gercep dalam menyelesaikan persoalan dan melayani masyarakat,” tegasnya.

la juga mengingatkan agar Kepala Desa dan BPD diminta kembali bekerja secara profesional sebagai mitra dalam menjalankan pemerintahan dan mewujudkan program pembangunan.

“Pilkades sudah selesai. Mari kita bangun harmonisasi bahwa BPD dan Kepala Desa betul-betul sejalan untuk membangun pemerintahan dan menyelesaikan visi dan misi Kepala Desa,” pesan Subandi.

Sementara itu, Camat Sedati Dedi Kurniawan Wibowo menegaskan bahwa Bimtek bertujuan memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Sedati berjalan sesuai aturan melalui pemahaman tugas, fungsi, dan kewenangan yang jelas. “Bimtek ini menjadi bagian dari upaya untuk menyelaraskan tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sinergi dan keharmonisan antara Kepala Desa dengan BPD maupun lembaga lainnya perlu terus diperkuat, sehingga pembangunan di wilayah Kecamatan Sedati dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Dedi.

Melalui Bimtek ini, Subandi berharap terjadi perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan desa. Terutama pada percepatan perencanaan, penguatan koordinasi, peningkatan pelayanan, serta pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. (Hr)

Dalam peninjauan tersebut, Wabup Mimik Idayana didampingi oleh jajaran Dinas Kesehatan Sidoarjo, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) Sedati, Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, project manager, serta konsultan pengawas.

Wabup Mimik Idayana menyaksikan langsung sejumlah bagian bangunan RSUD Sedati. Berdasar hasil pengecekan, progres pembangunan rumah sakit tersebut telah mencapai 25,471 persen.

Dia mengatakan, pembangunan RSUD Sedati menjadi perhatian masyarakat yang selama ini menantikan penyelesaian fasilitas kesehatan tersebut. Karena itu, progres pembangunan akan terus dipantau agar dapat diselesaikan sesuai target.

“Alhamdulillah, progresnya sudah mencapai 25,471 persen. Insya Allah kurang 52 hari lagi sudah terselesaikan sampai lantai dua. Bismillah, mudah-mudahan sesuai dengan target dan semuanya aman,” ujar Wabup Mimik Idayana.

Dia juga memastikan kualitas hasil pengecekan di lapangan menunjukkan kondisi bangunan dalam keadaan aman. Sudah dites, tidak ada kendala apa pun. Pengecekan secara langsung penting dilakukan untuk memastikan kondisi pembangunan sesuai dengan informasi yang diterima. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi berdasar kondisi riil di lapangan.

Sementara itu, Project Manager RSUD Sedati Basirul Fuad mengatakan, hasil sidak wakil bupati mencakup kualitas, kekuatan, dan mutu bangunan.

“Kualitas dan kekuatannya tadi dicek langsung sama Ibu Wabup. Alhamdulillah hasilnya juga baik,” ujarnya.

Basirul menjelaskan, berdasar progres per 20 September 2026, pembangunan telah mencapai sekitar 25 persen. Lebih tinggi dari target 23 persen. Dengan capaian

tersebut, pihaknya optimistis pembangunan dapat selesai pertengahan November 2026.

“Pekerjaan yang berat-berat ini sudah selesai. Tinggal pekerjaan unit-unit yang progresnya besar sehingga kami optimistis bisa selesai sesuai target,” katanya.

Wabup Mimik Idayana berharap, seluruh pihak yang terlibat melanjutkan pekerjaan dengan menjaga kualitas dan mengejar target penyelesaian pembangunan. Dia juga memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan fasilitas pendukung. Termasuk, musala di lingkungan RSUD Sedati.

“Titip musalanya harus yang terbaik agar bisa menjadi tempat untuk beribadah dan mendoakan kesembuhan pasien,” pesannya.

Wabup Mimik Idayana menegaskan, pembangunan RSUD Sedati diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat. Khususnya dalam mendukung akses pelayanan kesehatan di wilayah Sedati dan sekitarnya. (Hr)

Jumat (25/9) di ruang Delta Wicaksana Setda Sidoarjo, mekanisme pengadaan tanah FO Gedangan kembali dibahas. Pemkab Sidoarjo sangat berhati-hati dalam proses pengadaan lahan FO Gedangan. Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn ingin proses pengadaan tanah FO Gedangan sesuai tata kelola dan kepatuhan pada aturan perundang-undangan. Untuk itu, Pemkab Sidoarjo mengundang BPKP Perwakilan Provinsi Jatim dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna membahasnya lagi.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Subandi mengatakan, Pemkab Sidoarjo telah melakukan mitigasi risiko hukum, administrasi, serta tata kelola aset dan keuangan daerah dalam proses pengadaan lahan untuk FO Gedangan.

Sebelumnya, Pemkab Sidoarjo juga telah berkoordinasi dan meminta pendampingan BPKP Provinsi Jatim. Hasilnya, diperoleh arahan untuk mengutamakan mekanisme pengadaan tanah secara bertahap melalui penlok yang diterbitkan Bupati Sidoarjo. Pertimbangan itu didasari adanya risiko penolakan masyarakat dan ketidakpastian hukum di kemudian hari jika memakai pengadaan lahan secara langsung terhadap ganti rugi lahan FO Gedangan.

“Proses pengadaan tanah Flyover Gedangan kita putuskan memakai mekanisme dengan tahapan. Tidak mekanisme langsung. Ini sesuai mitigasi risiko hukum dan administrasi yang kita peroleh dari BPKP Jatim,” jelasnya.

Bupati Subandi juga mengatakan, mekanisme dengan tahapan dalam proses pengadaan tanah FO Gedangan merujuk pada Permen ATR/BPN No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Menurut Pasal 146 Permen ATR/BPN tersebut, BPKP Jatim merekomendasikan penggunaan tahapan pengadaan tanah dalam proses ganti rugi lahan warga yang terdampak FO Gedangan.

Selain itu dalam ketentuan Permen ATR/BPN No. 19 Tahun 2021 itu disebutkan bahwa pengadaan lahan FO Gedangan termasuk kategori pengadaan tanah skala kecil. Karena, pengadaan tanah FO Gedangan tidak lebih dari 2 hektar.

“Sesuai dengan Permen ATR/BPN No. 19 Tahun 2021, pengadaan di bawah 5 hektar kita memakai mekanisme tahapan pengadaan tanah. Karena, kebutuhan pengadaan tanah FO Gedangan hanya 2 hektar sekian,” ujarnya.

Sementara itu, Yohannes, perwakilan dari BPKP Jatim yang hadir dalam pertemuan, menjelaskan, mekanisme tahapan pengadaan tanah dalam proses ganti rugi lahan warga yang terdampak FO Gedangan sudah sesuai dengan Permen ATR/BPN No. 19 Tahun 2021, yaitu pasal 146 dan 148.

Dalam pasal 146 itu disebutkan bahwa pengadaan tanah skala kecil dapat dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme tahapan pengadaan tanah. Selain itu, ketentuan Pasal 148 menyebutkan, pengadaan tanah menggunakan penlok apabila memenuhi kondisi yang diperkirakan akan mendapat penolakan dari masyarakat serta lokasi pengadaan tanah tidak memungkinkan untuk dipindah.

“BPKP juga menyarankan seperti di pasal 148 tadi. Bahwa memenuhi syarat diadakan secara tahapan walaupun luasannya di bawah 5 hektar. Pertimbangan kita, itu risiko yang paling minim walaupun secara tahapan akan lebih panjang. Tapi, itu akan lebih minim risikonya dibanding dengan pengadaan secara langsung,” tegas ya. (Hr)

Penguatan tersebut dilakukan melalui penugasan tiga Ketua TP PKK Kecamatan, yakni Ny. Miftakhul Anis Alam di Kecamatan Gedangan, Ny. Yusrita Anidha Dedy di Kecamatan Sedati, dan Ny. Yuliati Kusdianto di Kecamatan Krian. Ketiganya diharapkan segera membangun komunikasi dan koordinasi dengan camat, kepala desa, seluruh kader PKK, Posyandu, pemerintah desa dan kelurahan, serta berbagai unsur di wilayah masing-masing.

Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo Sriatun Subandi mengucapkan selamat kepada Ketua TP. PKK Kecamatan yang dilantik. la meminta agar dapat menjalankan amanah. dan tanggung jawab bersama menggerakkan seluruh kader PKK. Selain itu, mendukung pembangunan di wilayah masing-masing.

Menurut Sriatun, PKK memiliki posisi strategis. Sebab, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Setiap kegiatan yang dijalankan harus mampu memberikan manfaat nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat.

“PKK sangat dekat dengan masyarakat. Karena itu, kegiatan yang dilaksanakan jangan hanya menjadi rutinitas, tetapi harus mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Saat ini tantangan semakin beragam sehingga peran Tim Penggerak PKK perlu diperkuat,” ujarnya saat sambutan di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (25/9).

Para Ketua TP PKK Kecamatan juga didorong membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan kader PKK, kader Posyandu, pemerintah desa dan kelurahan, serta seluruh unsur di wilayah. Kolaborasi tersebut diperlukan agar program PKK dapat berjalan aktif dan mendukung program pembangunan daerah.

“PKK juga diharapkan tidak hanya menjalankan kegiatan internal seperti arisan, tetapi berkembang menjadi gerakan pemberdayaan masyarakat yang aktif, inovatif dan mampu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak,” lanjut Sriatun.

“Jangan menyepelekan kegiatan PKK. Untuk desa dan kelurahan yang ada, kegiatan Tim Penggerak PKK harus terus bergerak dan memberikan kontribusi. PKK bukan hanya organisasi, tetapi merupakan gerakan bersama yang hadir dan bekerja di tengah masyarakat,” tambahnya.

Selain menjalankan 10 Program Pokok PKK, penguatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program. “Insya Allah tahun depan akan ada SIM PKK yang diharapkan berjalan seiring dengan visi dan misi PKK Kabupaten Sidoarjo serta didukung struktur kepengurusan yang tertata,” jelasnya.

Sriatun juga meminta para Ketua TP PKK Kecamatan terus meningkatkan semangat pengabdian, tidak ragu melakukan inovasi, dan tidak cepat puas terhadap capaian yang telah dilakukan.

“Jangan ragu untuk berinovasi dan jangan puas dengan apa yang sudah dilakukan. Terus berbenah untuk pelayanan masyarakat,” pesannya.

Dengan semangat kebersamaan dan koordinasi yang baik, Sriatun berharap TP PKK Kecamatan mampu menjalankan amanah secara optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi Kabupaten Sidoarjo.

“Penguatan peran PKK tersebut menjadi bagian dari upaya membangun keluarga yang berdaya dan masyarakat yang semakin sejahtera, menuju Sidoarjo yang maju, sejahtera dan berdaya saing,” tutupnya. (Hr)

Tangerang , suaralintasindonesia.com—Media online AlapAlapNews.com kembali menunjukkan kepedulian sosial terhadap masyarakat melalui kegiatan Jumat Berkah dengan membagikan nasi kotak kepada pengguna jalan dan jamaah salat Jumat di sekitar Jalan H. Mansyur, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Jumat (25/9/2026).

Kegiatan tersebut merupakan agenda sosial yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan sebagai bentuk kepedulian dan upaya berbagi rezeki kepada masyarakat. Pembagian nasi kotak berlangsung tertib dan mendapat sambutan positif dari masyarakat yang melintas maupun jamaah yang selesai menunaikan ibadah salat Jumat.

Koordinator kegiatan Jumat Berkah, Henny, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara konsisten setiap bulan. Dana yang digunakan untuk kegiatan sosial itu berasal dari sebagian hasil usaha yang sengaja disisihkan untuk mendukung program berbagi kepada masyarakat.

“Kegiatan ini kami laksanakan setiap bulan dengan dana yang berasal dari sebagian hasil usaha yang kami sisihkan. Kami berharap apa yang kami berikan dapat menjadi amal kebaikan dan bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya,” ujar Henny.

Menurutnya, kegiatan Jumat Berkah tidak semata-mata bertujuan membagikan makanan, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kepedulian dan semangat berbagi di tengah masyarakat.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berjalan secara berkesinambungan serta memberikan manfaat yang semakin luas, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Semoga kegiatan ini dapat memberikan kebahagiaan, membantu sesama, serta menjadi ladang amal bagi semua pihak yang terlibat. Kami juga berharap semangat berbagi ini dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk peduli terhadap sesama,” tambahnya.

Sementara itu, Bob Fallah C.BJ, C.PA, Direktur PT DIB Nusantara Media sekaligus selaku pimpinan perusahaan media AlapAlapnews, Bidikrealita, KabarPublik.net Realita62, FaktalidikNews, Desas-DesusKasus, InfoPlus9 dan KabarRealita62,  mengatakan bahwa kegiatan berbagi tersebut berjalan dengan lancar.

Menurut Bob, kegiatan sosial yang dilakukan tidak terbatas pada pembagian nasi kotak. Pihaknya juga secara rutin berupaya memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk anak yatim-piatu dan kaum dhuafa.

“Alhamdulillah, kegiatan berbagi nasi kotak berjalan dengan lancar. Bukan hanya berbagi nasi kotak, kami juga sering berbagi kepada anak yatim-piatu dan dhuafa,” kata Bob.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh donatur serta pihak-pihak yang telah mendukung keberlangsungan kegiatan sosial tersebut.

“Terima kasih kepada para donatur yang sudah mendukung kegiatan ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT,” ucapnya.

Kegiatan Jumat Berkah tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen AlapAlapNews dan jaringan medianya untuk tidak hanya menjalankan fungsi sebagai media informasi, tetapi juga turut hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Melalui kegiatan yang dilakukan secara rutin tersebut, AlapAlapNews berharap semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama dapat terus tumbuh serta menginspirasi lebih banyak pihak untuk melakukan aksi sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Diterbitkan Oleh : PT. Media Suara Lintas Indonesia Grop.

Saat dikonfirmasi di lokasi, salah satu pekerja yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.

“Saya tidak tahu Pak. Saya masih baru, tidak tahu siapa mandornya dan juga siapa pelaksananya,” ungkapnya.

Belum Ada Papan Informasi Publik
Hingga proyek berjalan, Papan Informasi Publik (PIP) yang memuat data proyek, nilai anggaran, pelaksana, dan jadwal pekerjaan belum terpasang. Padahal, informasi ini wajib dipajang sebagai wujud transparansi penggunaan anggaran publik.

Dugaan Pelanggaran Standar Teknis
Pantauan di lapangan juga menemukan dugaan ketidakpatuhan terhadap standar teknis: sebelum pemasangan beton, dasar galian tanah diduga tidak dilapisi urugan pasir sebagaimana ketentuan. Padahal lapisan pasir berfungsi meratakan dudukan dan menjaga kekokohan struktur jangka panjang.

K3 Diabaikan, Pekerja Tanpa APD
Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga diabaikan. Para pekerja terlihat tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD), padahal komponen anggaran untuk K3 seharusnya sudah dialokasikan dalam proyek pembangunan.

“Pekerja di lokasi terlihat tidak menggunakan alat pelindung diri, padahal komponen anggaran untuk K3 umumnya telah dialokasikan,” ujar Guntur dari LSM AJISAKA saat melakukan kontrol sosial di lokasi.

Pelaksana dan Pengawas Tidak Hadir
Pelaksana maupun pengawas proyek tidak terlihat berada di lokasi saat pekerjaan berlangsung. Minimnya pengawasan ini dinilai berpotensi menurunkan kualitas hasil kerja serta membuka celah terjadinya penyimpangan.

LSM AJISAKA Desak Pihak Berwenang Turun Tangan
Mengingat proyek dibiayai anggaran publik yang seharusnya terbuka terhadap pengawasan masyarakat, LSM AJISAKA mendesak Camat Kresek Eka Fathussidki, S.STP hingga Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid untuk segera turun tangan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait. LSM AJISAKA bersama awak media berharap pihak berwenang segera memberikan teguran dan arahan agar proyek berjalan sesuai aturan, berkualitas, dan benar-benar bermanfaat bagi warga. Transparansi, pengawasan ketat, serta kepatuhan terhadap standar teknis dan keselamatan adalah kunci setiap penggunaan anggaran negara.

(Kang Ir)

Diterbitkan Oleh : PT. Media Suara Lintas Indonesi Grup.

Tulungagung | SLI.COM- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan terus memperkuat implementasi kebijakan Bela Negara dan Pembinaan Tenaga Ahli melalui kegiatan Sosialisasi Regulasi Kebijakan di Bidang Bela Negara dan Pembinaan Tenaga Ahli di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pemahaman serta menyamakan persepsi para pemangku kepentingan mengenai kebijakan Bela Negara dan Pembinaan Tenaga Ahli.

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan menilai bahwa perkembangan lingkungan strategis telah menghadirkan bentuk-bentuk ancaman yang semakin kompleks.

Ancaman terhadap negara tidak selalu diwujudkan melalui penggunaan kekuatan bersenjata, tetapi dapat hadir dalam bentuk yang memengaruhi pola pikir masyarakat, melemahkan persatuan bangsa, mengganggu stabilitas nasional serta mengikis nilai-nilai Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia.

Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan yang diwakili oleh Brigadir Jenderal TNI R. Yoga Raharja, S.E., M.M., M.I.Pol. Dalam sambutannya menekankan bahwa, “Pembinaan Kesadaran Bela Negara Merupakan Investasi Strategis Bangsa. Bela Negara Bukan Sekadar Kewajiban Konstitusional, Tetapi Menjadi Karakter, Budaya, dan Semangat Kolektif Seluruh Anak Bangsa Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya, pada Kamis 24 September 2026.

Pelaksanaan sosialisasi ini berpedoman pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara, serta Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2025 mengenai Pembinaan Tenaga Ahli.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi dari sejumlah narasumber, diantaranya Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Bela Negara dan Pembinaan Tenaga Ahli, Direktorat Sumber Daya Manusia Potensi Pertahanan Kemhan, Dr. S. R. M. Indah Permata Sari, S.T., M.M. Materi yang disampaikan memberikan pemahaman mengenai kebijakan dan regulasi di bidang Bela Negara serta arah pembinaan dan pendayagunaan Tenaga Ahli dalam mendukung kepentingan pertahanan negara.

Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam melaksanakan pembinaan Bela Negara secara terarah, terpadu, berkelanjutan dan terukur.

Materi berikutnya disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Eddy Supriyanto S.STP., M.PSDM., memberikan pemaparan mengenai peran pemerintah daerah dalam membangun kesadaran kebangsaan dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan Bela Negara di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya, Pabandya Wanwil Kodam V/Brawijaya Letkol Inf Poniman, menyampaikan materi terkait peran dan kontribusi kewilayahan dalam mendukung pembinaan kesadaran Bela Negara. Perspektif kewilayahan menjadi penting dalam membangun keterlibatan masyarakat serta memperkuat ketahanan nasional di daerah.

Sementara itu, Analis Kebijakan Madya Perumusan Kebijakan Bela Negara dan Pembinaan Tenaga Ahli, Direktorat Sumber Daya Manusia Potensi Pertahanan Kemhan, Letkol Arm Muhamad Tatang, S.Sos., M.M., memberikan pemaparan lebih lanjut mengenai aspek kebijakan dan implementasi Pembinaan Tenaga Ahli, termasuk pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai unsur masyarakat dan profesi.

Melalui kegiatan di Tulungagung, Kementerian Pertahanan mendorong seluruh peserta untuk menjadikan forum sosialisasi sebagai ruang bertukar gagasan, berbagi praktik baik, menyamakan persepsi serta memperkuat jejaring kolaborasi.

Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi penting karena pembentukan karakter dan kesadaran Bela Negara membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, nilai-nilai Bela Negara diharapkan dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kegiatan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi, komitmen dan sinergi yang semakin kuat dalam mendukung terwujudnya Indonesia yang aman, berdaulat, maju dan berdaya saing.

Kementerian Pertahanan juga menegaskan bahwa Bela Negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata setiap warga negara sesuai profesi, kemampuan dan bidang pengabdiannya.

Dengan demikian, kesadaran Bela Negara diharapkan tidak berhenti sebagai pemahaman, tetapi berkembang menjadi sikap dan tindakan nyata dalam menjaga persatuan, memperkuat ketahanan nasional dan mendukung kepentingan pertahanan negara.

Sumber: Direktorat SDM Ditjen Pothan Kemhan