<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>suaralintasindo, Pengarang di</title>
	<atom:link href="https://suaralintasindonesia.com/author/suaralintasindo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suaralintasindonesia.com/author/suaralintasindo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2026 11:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.12</generator>

<image>
	<url>https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-WhatsApp_Image_2023-10-18_at_16.43.04__1_-removebg-preview-32x32.png</url>
	<title>suaralintasindo, Pengarang di</title>
	<link>https://suaralintasindonesia.com/author/suaralintasindo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">212561293</site>	<item>
		<title>Menelusuri Peredaran Obat Keras Ilegal di Tegal: Berkedok Warung Sembako hingga Dugaan Keterlibatan Koordinator Lapangan</title>
		<link>https://suaralintasindonesia.com/2026/08/15/menelusuri-peredaran-obat-keras-ilegal-di-tegal-berkedok-warung-sembako-hingga-dugaan-keterlibatan-koordinator-lapangan/</link>
					<comments>https://suaralintasindonesia.com/2026/08/15/menelusuri-peredaran-obat-keras-ilegal-di-tegal-berkedok-warung-sembako-hingga-dugaan-keterlibatan-koordinator-lapangan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[suaralintasindo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 11:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BERITA UTAMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suaralintasindonesia.com/?p=74600</guid>

					<description><![CDATA[TEGAL &#124; SLI.COM- Dugaan peredaran obat keras golongan G, seperti Tramadol dan Hexymer, di wilayah...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TEGAL | SLI.COM- Dugaan peredaran obat keras golongan G, seperti Tramadol dan Hexymer, di wilayah Kota dan Kabupaten Tegal kembali menjadi sorotan. Aktivitas penjualan obat keras tanpa izin tersebut dinilai mengkhawatirkan karena diduga menyasar kalangan remaja dan pelajar.</p>
<p>Informasi yang dihimpun dari penelusuran di sejumlah lokasi menunjukkan adanya dugaan penjualan Obat Keras Terbatas (OKT) di beberapa kecamatan. Sejumlah toko dan warung yang diduga menjadi tempat transaksi disebut beroperasi secara terselubung dengan menggunakan kedok usaha kelontong atau warung sembako.</p>
<p>Beberapa wilayah yang menjadi perhatian antara lain Kecamatan Kramat, Adiwerna hingga Margasari. Dugaan aktivitas serupa juga disebut terdapat di sejumlah kawasan strategis, seperti Jalan Gereja Mejasem Barat, kawasan Terminal Singkil, serta sepanjang Jalan Raya Suradadi, Kabupaten Tegal.</p>
<p>Menurut informasi dari sumber lapangan, pola penjualan dilakukan secara tertutup. Pelanggan yang telah dikenal disebut dapat melakukan transaksi, sedangkan kepada pembeli umum tempat tersebut seolah hanya menawarkan kebutuhan sehari-hari.</p>
<p>Dalam penelusuran tersebut, muncul pula informasi yang menyebut adanya seseorang berinisial atau bernama Wadi alias Madi, yang disebut sebagai pihak yang diduga mengendalikan aktivitas tersebut. Ia juga disebut mendapat bantuan seorang warga lokal yang dikenal dengan sapaan Black, yang diduga berperan sebagai koordinator lapangan.</p>
<p>Namun, informasi mengenai peran dan keterlibatan kedua nama tersebut masih berupa dugaan berdasarkan keterangan sumber lapangan dan memerlukan verifikasi serta klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait.</p>
<p>Fenomena tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa wilayah Tegal berpotensi dimanfaatkan sebagai jalur distribusi obat keras ilegal di kawasan Pantura Jawa Tengah. Lokasi yang diduga digunakan pun disebut berada di sekitar terminal, pasar, jalan utama, hingga kawasan pinggiran yang dinilai dapat memudahkan aktivitas berpindah-pindah.</p>
<p>Pakar hukum Hengky Chandra, S.H., M.H., menilai peredaran obat keras tanpa izin merupakan persoalan serius yang perlu mendapatkan perhatian aparat penegak hukum dan instansi terkait.</p>
<p>“Peredaran obat tanpa pengawasan apoteker dapat menimbulkan risiko fatal bagi kesehatan masyarakat. Aparat harus segera bertindak,” ujarnya.</p>
<p>Sebelumnya, aparat dan pemerintah daerah disebut telah melakukan sejumlah langkah penertiban, termasuk membongkar warung yang diduga menjadi tempat penjualan obat ilegal serta melakukan penggerebekan terhadap sejumlah lapak yang berkedok warung sembako. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh, aktivitas serupa diduga kembali muncul dengan pola berpindah-pindah lokasi.</p>
<p>Masyarakat berharap Polri melalui Polres Tegal dan Polda Jawa Tengah, bersama Dinas Kesehatan serta instansi terkait, meningkatkan pengawasan dan melakukan penindakan apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum.</p>
<p>Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah peredaran obat keras tanpa izin semakin meluas, terutama apabila benar menyasar remaja dan pelajar yang rentan menjadi konsumen.</p>
<p>Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh klarifikasi resmi dari pihak Polres Tegal, Polda Jawa Tengah, maupun pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut. Seluruh dugaan dan informasi mengenai keterlibatan pihak tertentu masih menunggu verifikasi serta penjelasan dari pihak terkait.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://suaralintasindonesia.com/2026/08/15/menelusuri-peredaran-obat-keras-ilegal-di-tegal-berkedok-warung-sembako-hingga-dugaan-keterlibatan-koordinator-lapangan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74600</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Diduga Kuat Mulyono Telah Serobot Lahan Milik Nadi Irawan Sepanjang 50 Meter</title>
		<link>https://suaralintasindonesia.com/2026/08/14/diduga-kuat-mulyono-telah-serobot-lahan-milik-nadi-irawan-sepanjang-50-meter/</link>
					<comments>https://suaralintasindonesia.com/2026/08/14/diduga-kuat-mulyono-telah-serobot-lahan-milik-nadi-irawan-sepanjang-50-meter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[suaralintasindo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 10:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suaralintasindonesia.com/?p=74579</guid>

					<description><![CDATA[PULAU RIMAU &#124;&#124; SLI.COM-  Dugaan penyerobotan lahan yang dilaporkan Nadi Irawan terhadap Mulyono terbukti secara...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>PULAU RIMAU || SLI.COM-  Dugaan penyerobotan lahan yang dilaporkan Nadi Irawan terhadap Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan. Tim gabungan Kecamatan Pulau Rimau bersama Pemerintah Desa Teluk Betung telah melakukan pengukuran lapangan secara resmi pada Sabtu (16/9/2023) pukul 08.00 WIB di Parit 8 RT 03 Dusun 4, Desa Teluk Betung.</p>
<p>Pengukuran berjalan transparan, disaksikan langsung kedua belah pihak dan saksi-saksi, serta dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Kasi Pemerintahan Jesi Azwaris, S.S atas nama Kepala Desa Teluk Betung.</p>
<p>Hasil pemeriksaan langsung di lapangan mengonfirmasi secara nyata:</p>
<p>&#8220;Benar Saudara Mulyono telah menggali tanah melanggar batas di atas tanah milik Saudara Cik Nang (Nadi Irawan) sepanjang 50 meter.&#8221;</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-74580" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/08/IMG-20260812-WA0002.jpg" alt="" width="1280" height="963" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/08/IMG-20260812-WA0002.jpg 1280w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/08/IMG-20260812-WA0002-150x113.jpg 150w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/08/IMG-20260812-WA0002-500x376.jpg 500w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/08/IMG-20260812-WA0002-768x578.jpg 768w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/08/IMG-20260812-WA0002-1024x770.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
<p>Pengukuran ulang juga mencatat rincian batas yang sah:</p>
<p>&#8211; Lahan warisi Mulyadi: 86 meter</p>
<p>&#8211; Lahan milik Cik Nang (warisan ke Nadi Irawan): 200 meter</p>
<p>&#8211; Lahan Gunadi: 50 meter</p>
<p>&#8211; Total dari titik nol Heru hingga lahan Cik Nang: 286 meter</p>
<p>Ditemukan pula selisih ukuran mencurigakan: dari titik nol Cik Nang hingga tikungan Jalan B2 Air Senda terukur 860 meter, padahal seharusnya hanya 800 meter. Terdapat kelebihan 60 meter yang tidak jelas asal-usulnya.</p>
<p>Tindakan ini jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku:</p>
<p>&#8211; Pasal 32 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria: Setiap orang wajib menghormati hak milik orang lain dan tidak boleh mengganggu atau mengambil alih tanpa hak.</p>
<p>&#8211; Pasal 211 KUHP: Barang siapa dengan sengaja memakai tanah milik orang lain secara melawan hukum, dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-74581" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/08/IMG-20260812-WA0000.jpg" alt="" width="960" height="1280" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/08/IMG-20260812-WA0000.jpg 960w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/08/IMG-20260812-WA0000-113x150.jpg 113w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/08/IMG-20260812-WA0000-375x500.jpg 375w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/08/IMG-20260812-WA0000-768x1024.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p>
<p>&#8211; Pasal 212 KUHP: Penggalian atau perubahan batas tanah secara sepihak dapat dikenakan pidana tambahan.</p>
<p>&#8211; Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: Perubahan fisik tanah harus sesuai batas sah dan tidak boleh merugikan pihak lain.</p>
<p>Berita Acara Pengukuran ini adalah bukti otentik yang sah dan memiliki kekuatan hukum penuh. Pemerintah Desa Teluk Betung telah menegaskan dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar:</p>
<p>&#8211; Penyelesaian sengketa secara musyawarah tingkat desa</p>
<p>&#8211; Pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri</p>
<p>&#8211; Laporan dugaan tindak pidana ke Kepolisian</p>
<p>Nadi Irawan kini memiliki bukti kuat untuk menuntut pemulihan batas tanah dan ganti rugi atas kerusakan yang telah dilakukan Mulyono. (Rilis@sli.com)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://suaralintasindonesia.com/2026/08/14/diduga-kuat-mulyono-telah-serobot-lahan-milik-nadi-irawan-sepanjang-50-meter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74579</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Disebut Suplai Solar ke Tambang Ilegal, Ami Is Angkat Bicara: Itu Fitnah yang Tidak Berdasar !</title>
		<link>https://suaralintasindonesia.com/2026/02/26/disebut-suplai-solar-ke-tambang-ilegal-ami-is-angkat-bicara-itu-fitnah-yang-tidak-berdasar/</link>
					<comments>https://suaralintasindonesia.com/2026/02/26/disebut-suplai-solar-ke-tambang-ilegal-ami-is-angkat-bicara-itu-fitnah-yang-tidak-berdasar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[suaralintasindo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 13:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suaralintasindonesia.com/?p=74542</guid>

					<description><![CDATA[Melawi &#124; Menanggapi pemberitaan di sejumlah media online terkait dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM)...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-74545" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG-20260226-WA0043.jpg" alt="" width="720" height="720" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG-20260226-WA0043.jpg 720w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG-20260226-WA0043-150x150.jpg 150w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG-20260226-WA0043-500x500.jpg 500w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>Melawi | Menanggapi pemberitaan di sejumlah media online terkait dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi untuk aktivitas tambang ilegal di Desa Nanga Nuak, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, pihak terkait menyampaikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi yang dinilai meresahkan masyarakat.</p>
<p>Ami Is, sosok yang dituding dalam pemberitaan tersebut, dengan tegas membantah adanya aktivitas penimbunan maupun penyaluran solar ke sektor pertambangan ilegal. Ia menilai informasi yang beredar dibangun dari asumsi tanpa verifikasi lapangan yang memadai.</p>
<p>“Saya menegaskan bahwa tuduhan penimbunan solar di lanting kios saya sama sekali tidak benar. Drum-drum yang terlihat bertumpuk di lokasi itu adalah drum kosong, bukan berisi solar seperti yang diberitakan,” ujar Ami Is saat memberikan keterangan, Kamis (26/02/2026).</p>
<p>Ami Is menjelaskan, keberadaan drum-drum kosong tersebut diperuntukkan sebagai tambahan pelampung lanting guna membantu menopang lanting yang sudah sarat, bukan sebagai wadah penyimpanan BBM subsidi secara ilegal. Ia menyayangkan adanya narasumber yang menyimpulkan sepihak tanpa memastikan kondisi fisik drum.</p>
<p>“Sangat tidak adil jika tumpukan drum kosong langsung disimpulkan sebagai penimbunan. Kami paham kondisi masyarakat yang sedang kesulitan mendapatkan solar, dan kami tidak mungkin melakukan perbuatan melanggar hukum apalagi merugikan warga sendiri,” tambahnya.</p>
<p>Terkait tuduhan bahwa dirinya mengumpulkan solar dari APMS dan SPBU di wilayah Ella Hilir melalui antrean untuk dijual kembali dengan harga tinggi, Ami Is menyebutnya sebagai fitnah yang tidak berdasar.</p>
<p>“Tuduhan menyuplai ke tambang emas ilegal itu fitnah. Kami bekerja sesuai aturan. Jika ada yang meragukan, silakan cek langsung ke lokasi. Pintu kami terbuka untuk dikonfirmasi agar tidak menjadi bola liar yang merusak nama baik saya dan keluarga,” tegasnya.</p>
<p>Menanggapi desakan sebagian warga agar Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penyelidikan, Ami Is menyatakan dukungannya dan kesiapan untuk bekerja sama demi memastikan kebenaran di lapangan.</p>
<p>“Kami mendukung penuh langkah aparat untuk kroscek. Justru kami ingin persoalan ini terang benderang agar tidak ada lagi fitnah di tengah masyarakat. Kami siap menunjukkan bukti bahwa tidak ada solar yang ditimbun di sini,” pungkasnya.</p>
<p>Melalui klarifikasi ini, pihak Ami Is berharap media massa dan masyarakat dapat lebih bijak dalam menyerap informasi serta mengedepankan asas praduga tak bersalah demi menjaga ketenangan dan keadilan bersama.Rilis@Tim</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://suaralintasindonesia.com/2026/02/26/disebut-suplai-solar-ke-tambang-ilegal-ami-is-angkat-bicara-itu-fitnah-yang-tidak-berdasar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74542</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Saat Ramadhan di Kendal Masih Marak Praktek  Judi Togel, Warga Desak Polisi Bertindak</title>
		<link>https://suaralintasindonesia.com/2026/02/21/saat-ramadhan-di-kendal-masih-marak-praktek-judi-togel-warga-desak-polisi-bertindak/</link>
					<comments>https://suaralintasindonesia.com/2026/02/21/saat-ramadhan-di-kendal-masih-marak-praktek-judi-togel-warga-desak-polisi-bertindak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[suaralintasindo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 05:12:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HUKUM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suaralintasindonesia.com/?p=74424</guid>

					<description><![CDATA[Kendal &#124; suaralintasindonesi.com- Praktik perjudian togel di wilayah Kabupaten Kendal masih berlangsung selama bulan suci...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-74425" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG-20260221-WA00161.jpg" alt="" width="768" height="576" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG-20260221-WA00161.jpg 768w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG-20260221-WA00161-150x113.jpg 150w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG-20260221-WA00161-500x375.jpg 500w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></p>
<p>Kendal | suaralintasindonesi.com- Praktik perjudian togel di wilayah Kabupaten Kendal masih berlangsung selama bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah. Sejumlah lokasi bahkan terpantau beroperasi secara terbuka di ruang publik, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat dan memicu kritik terhadap aparat penegak hukum.</p>
<p>Berdasarkan pantauan awak media pada Jumat (20/2/2026), sedikitnya empat kios di Komplek Pasar Kendal diduga menjual togel jenis kupon maupun putihan secara terang-terangan. Aktivitas tersebut berlangsung pada sore hingga malam hari, tanpa terlihat adanya tindakan penertiban.</p>
<p>Hasil penelusuran lapangan juga menemukan beberapa titik lain yang diduga menjadi lokasi transaksi perjudian, yakni Pasar Srogo Kecamatan Brangsong, Desa Sumberrejo, serta Komplek JBL Kecamatan Kaliwungu. Modus yang digunakan antara lain penjualan togel putihan dan kupon bergambar kuda lari jenis HK.</p>
<p>Warga menilai keberadaan praktik tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai ketertiban umum dan nilai moral, terlebih terjadi saat bulan Ramadhan.</p>
<p>“Biasanya buka setiap hari mulai pukul 16.00 sampai 22.00 WIB. Sudah lama, tapi seperti dibiarkan,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.</p>
<p>Masyarakat mempertanyakan kinerja aparat kepolisian setempat yang dinilai belum menunjukkan tindakan tegas. Mereka khawatir pembiaran ini menimbulkan asumsi negatif di tengah publik serta membuat praktik perjudian semakin berkembang.</p>
<p>Selain itu, warga juga meminta aparat menutup lokasi yang diduga sebagai pusat aktivitas jaringan togel di jalur Pantura, dekat Jembatan Kalikuto Desa Sambungsari Kecamatan Weleri. Tempat tersebut disebut-sebut dikelola oleh seseorang berinisial Yogo yang diduga terkait jaringan bandar judi.</p>
<p>Warga berharap kepolisian segera melakukan penindakan terhadap pelaku maupun bandar perjudian agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, sekaligus menjadi bentuk penegakan hukum yang tegas di bulan Ramadhan.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://suaralintasindonesia.com/2026/02/21/saat-ramadhan-di-kendal-masih-marak-praktek-judi-togel-warga-desak-polisi-bertindak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74424</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sapa Nasabah dengan Nuansa Merah, BRI Sanggau Tebar Semangat Keberuntungan di Tahun Baru Imlek 2577</title>
		<link>https://suaralintasindonesia.com/2026/02/19/sapa-nasabah-dengan-nuansa-merah-bri-sanggau-tebar-semangat-keberuntungan-di-tahun-baru-imlek-2577/</link>
					<comments>https://suaralintasindonesia.com/2026/02/19/sapa-nasabah-dengan-nuansa-merah-bri-sanggau-tebar-semangat-keberuntungan-di-tahun-baru-imlek-2577/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[suaralintasindo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 09:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADVETORIAL]]></category>
		<category><![CDATA[LAIN-LAIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suaralintasindonesia.com/?p=74389</guid>

					<description><![CDATA[Sanggau &#124; suaralintasindonesia.com- Suasana berbeda tampak di Kantor Cabang BRI Sanggau pagi ini. Gemerlap lampion...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-74394" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260219_135945.jpg" alt="" width="588" height="571" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260219_135945.jpg 588w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260219_135945-150x146.jpg 150w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260219_135945-500x486.jpg 500w" sizes="(max-width: 588px) 100vw, 588px" /></p>
<p>Sanggau | suaralintasindonesia.com- Suasana berbeda tampak di Kantor Cabang BRI Sanggau pagi ini. Gemerlap lampion merah dan dekorasi oriental yang megah menyambut setiap nasabah yang datang. Bukan tanpa alasan, kemeriahan ini merupakan bentuk apresiasi BRI terhadap keberagaman budaya dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili (2026).</p>
<p>Para staf dan jajaran pimpinan BRI Sanggau tampil kompak mengenakan busana bernuansa merah dan batik motif khusus. Pemandangan ini menciptakan atmosfer perbankan yang hangat, inklusif, dan kental dengan semangat kekeluargaan.</p>
<p>Pesan Keberuntungan dan Harapan Baru Pemimpin Cabang ( Pinca ) BRI Sanggau, Tri Adhi Tanuwidjaya, menyampaikan bahwa momentum Imlek tahun ini, yang bertepatan dengan Shio Kuda Api, menjadi simbol energi besar untuk pertumbuhan ekonomi.</p>
<p>&#8220;Selamat Hari Raya Imlek 2026 bagi seluruh masyarakat Sanggau yang merayakan. Semoga di tahun Kuda Api ini, keberuntungan, kesehatan, dan kemakmuran senantiasa menyertai kita semua. Kami berharap semangat baru ini menjadi pemicu bagi kita untuk bangkit mencapai kesuksesan yang lebih besar,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Lebih dari Sekadar Transaksi</p>
<p>Aksi ini bukan sekadar seremoni rutin. Sebagai bank yang mengusung visi The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia, BRI Sanggau berkomitmen pada tiga pilar utama:</p>
<p>Kedekatan Emosional: Memberikan layanan yang menghargai nilai budaya nasabah.</p>
<p>Pemberdayaan UMKM: Menjadikan geliat ekonomi Imlek sebagai mesin penggerak usaha lokal di Sanggau.</p>
<p>Inklusivitas: Menegaskan bahwa BRI hadir untuk semua lapisan masyarakat tanpa sekat latar belakang.</p>
<p>Menjaga Harmoni di Kota Sanggau Pihak BRI juga menekankan pentingnya sinergi antara perbankan dan masyarakat dalam membangun daerah. Keharmonisan antar warga di Sanggau yang majemuk adalah modal utama untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat.</p>
<p>&#8220;Kami berkomitmen untuk selalu hadir mendampingi langkah nasabah, memberikan solusi keuangan yang cerdas, serta terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, aman, dan nyaman,&#8221; tutup Tri Adhi Tanuwidjaya.</p>
<p>Melalui kemeriahan Imlek ini, BRI Sanggau membuktikan bahwa mereka bukan sekadar lembaga keuangan, melainkan mitra yang menyatu dengan denyut nadi kehidupan sosial masyarakat. Redaksi</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://suaralintasindonesia.com/2026/02/19/sapa-nasabah-dengan-nuansa-merah-bri-sanggau-tebar-semangat-keberuntungan-di-tahun-baru-imlek-2577/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74389</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Cikancung, Anggaran Fantastis untuk Koordinasi Pihak Ke 3, BumDes dan Ketahanan Pangan Disorot</title>
		<link>https://suaralintasindonesia.com/2026/02/13/dugaan-penyalahgunaan-dana-desa-cikancung-anggaran-fantastis-untuk-koordinasi-pihak-ke-3-bumdes-dan-ketahanan-pangan-disorot/</link>
					<comments>https://suaralintasindonesia.com/2026/02/13/dugaan-penyalahgunaan-dana-desa-cikancung-anggaran-fantastis-untuk-koordinasi-pihak-ke-3-bumdes-dan-ketahanan-pangan-disorot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[suaralintasindo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 09:07:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BERITA UTAMA]]></category>
		<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suaralintasindonesia.com/?p=74355</guid>

					<description><![CDATA[Kab. Bandung &#124; suaralintasindonesia.com- Alokasi Dana Desa di Desa Cikancung, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, menjadi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Kab. Bandung | suaralintasindonesia.com- Alokasi Dana Desa di Desa Cikancung, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, menjadi sorotan setelah adanya dugaan penyalahgunaan anggaran. Berikut adalah rincian nilai anggaran kucuran dari pusat dan perkiraan nilai anggaran yang diduga di-mark-up dari tahun 2022 hingga 2025:</p>
<p style="text-align: left;"><em><strong>Tahun 2022: Rp 1.583.312.000 (Desa Berkembang) </strong></em>Anggaran yang Diduga di-Mark-Up : Keadaan Darurat &amp; Mendesak Rp 718.100.000,- Penyelenggaraan Posyandu Rp 78.600.000,- Penguatan Ketahanan Pangan Rp 215.596.600,-</p>
<p style="text-align: left;"><em><strong>Tahun 2023: Rp 1.391.672.000 (Desa Berkembang) </strong></em>Anggaran yang Diduga di-Mark-Up : Keadaan mendesak Rp 162.000.000,- Keadaan darurat Rp 50.000.000,- Penyelenggaraan Posyandu: Rp 69.500.000,- Penguatan Ketahanan Pangan: Rp 278.334.400,-</p>
<p style="text-align: left;"><em><strong>Tahun 2024: Rp 1.529.521.000 (Desa Maju) </strong></em>Anggaran yang Diduga di-Mark-Up : Operasional Pemerintah desa 3x Rp 41.230.800,- Keadaan mendesak Rp 216.000.000,- Penanggulangan Bencana Rp 27.910.000,- Penyediaan Sarana Perkantoran: Rp 297.000.000,- Penyelenggaraan Posyandu: Rp 136.900.000,- Penguatan Ketahanan Pangan: Rp 278.300.000,-</p>
<p style="text-align: left;"><em><strong>Tahun 2025: Rp 1.345.795.000 (Desa Maju)</strong></em> Anggaran yang Diduga di-Mark-Up : Penyelenggaraan Posyandu: Rp 45.019.200,- Penyertaan Modal: Rp 175.900.000,- Koordinasi dengan Pihak Ketiga: Rp 17.120.200,-</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-74358" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260213_160237.jpg" alt="" width="1080" height="695" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260213_160237.jpg 1080w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260213_160237-150x97.jpg 150w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260213_160237-500x322.jpg 500w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260213_160237-768x494.jpg 768w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260213_160237-1024x659.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>
<p>Dalam hal ini Kepala desa dapat dijerat dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001:<br />
Pasal 2 dan Pasal 3: Setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara.<br />
Ancaman Hukuman: Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.<br />
Kasus Terkait: Kades yang terbukti memberikan uang koordinasi (bahkan jika dalihnya untuk memuluskan proyek) dapat dijerat kasus suap atau tindak pidana korupsi karena penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukan.</p>
<p style="text-align: left;">Beberapa kali upaya konfirmasi dan klarifikasi telah dilakukan terhadap Kepala Desa Cikancung, namun yang bersangkutan menolak panggilan telepon dan tidak membalas pesan WhatsApp yang dikirimkan.</p>
<p style="text-align: left;">Hasil investigasi di lapangan ini akan segera dilaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Bandung, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang ada di Provinsi Jawa Barat. Tujuannya adalah agar kepala desa segera dipanggil dan diproses hukum jika terbukti melakukan penyalahgunaan anggaran Dana Desa. Rilis@team investigasibpan.ri</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://suaralintasindonesia.com/2026/02/13/dugaan-penyalahgunaan-dana-desa-cikancung-anggaran-fantastis-untuk-koordinasi-pihak-ke-3-bumdes-dan-ketahanan-pangan-disorot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74355</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kades Kadongdong Kec Banjarwangi Garut Bungkam Saat Dikonfirmasi, Diduga Salahgunakan Add Selama 2 Periode Kepemimpinannya</title>
		<link>https://suaralintasindonesia.com/2026/02/12/kades-kadongdong-kec-banjarwangi-garut-bungkam-saat-dikonfirmasi-diduga-salahgunakan-add-selama-2-periode-kepemimpinannya/</link>
					<comments>https://suaralintasindonesia.com/2026/02/12/kades-kadongdong-kec-banjarwangi-garut-bungkam-saat-dikonfirmasi-diduga-salahgunakan-add-selama-2-periode-kepemimpinannya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[suaralintasindo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 09:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BERITA UTAMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suaralintasindonesia.com/?p=74341</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Garut &#124; suaralintasindonesia.com- Gubernur Jawa Barat (KDM/Dedi Mulyadi) secara resmi menerbitkan surat edaran (SE)...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Garut | suaralintasindonesia.com- Gubernur Jawa Barat (KDM/Dedi Mulyadi) secara resmi menerbitkan surat edaran (SE) yang mewajibkan seluruh jajaran pemerintah daerah di Jawa Barat, mulai dari tingkat kabupaten/kota, camat, lurah/Kades Kadongdong Kec Banjarwangi Garut Bungkam Saat Dikonfirmasi, Masyarakat Resah Diduga Kades Salahgunakan Add h, hingga kepala desa, untuk mempublikasikan penggunaan anggaran secara transparan.</p>
<p>Langkah tersebut ditegaskan Dedi Mulyadi melalui Surat Edaran (SE) Nomor: 02/KU.01.03.08/BAPP tentang Penyebarluasan Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 Kabupaten/Kota serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026.</p>
<p>Berikut adalah poin-poin penting terkait kebijakan tersebut:</p>
<p>Publikasi Wajib : Penggunaan anggaran belanja wajib diumumkan secara terbuka kepada publik.</p>
<p>Media Publikasi : Informasi anggaran wajib dipublikasikan melalui media sosial (YouTube, Facebook, Instagram, dll.) dan papan informasi.</p>
<p>Capaian Kinerja : Selain rincian anggaran, setiap instansi wajib melaporkan capaian kinerja setiap bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban.</p>
<p>Tujuan : Untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi uang pajak rakyat.</p>
<p>Efisiensi : Publikasi media sosial dinilai lebih efektif dan efisien di era digital.</p>
<p>Kebijakan ini diambil untuk mencegah potensi korupsi dan memastikan uang yang dikelola pemerintah yang berasal dari pajak masyarakat digunakan secara tepat guna.</p>
<p>Ironisnya yang terjadi di Desa Kadongdong Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut Jawa Barat, Jangankan transparan dan pasang papan informasi publik, saat mau dikonfirmasi oleh awak media terkait penggunaan anggaran DD saja seolah menghindar bahkan salam pun dari awak media sama sekali tidak menjawabnya. Tentunya ini merupakan suatu pembangkangan instruksi Gubernur Jawa Barat dan mengabaikan UU no 14 tahun 2008 tentang KIP sistim (Keterbukaan Informasi Publik).</p>
<p>Sesuai dengan hasil temuan team investigasi dilapangan yang diperkuat oleh keterangan masyarakat adalah terkait penggunaan anggaran DD selama 2 periode Kepala Desa tersebut menjabat, banyak sekali kejanggalan dalam penggunaan anggaran dari tahun ketahun diduga terjadi Mal Administrasi yang tujuannya untuk memperkaya diri.</p>
<p>1. Informasi Penyaluran Dana Desa mulai dari Tahun 2021 Menyerap Anggaran Rp.1.361.647.000,-</p>
<p>Dengan tahapan penyaluran menyandang status sebagai Desa BERKEMBANG, adapun pencairan dibagi menjadi 3 termin diantaranya sebagai berikut :</p>
<p>1. Rp 660.158.800,-</p>
<p>2. Rp 462.158.800,-</p>
<p>3. Rp 239.329.400,-</p>
<p>Kemudian Detail data penyaluran yaitu sebagai berikut : Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 54.725.000,- Pembangunan Rehab Peningkatan Rp 118.852.250,-Pembangunan/Rehab Peningkatan Rp 646.884.000,- Prasarana jalan desa, Pemutakhiran Profil Desa  Rp 57.258.000,- Penanggulangan Bencana  Rp 33.000.000,- Keadaan Mendesak Rp 198.000.000,-Pembangunan pos, pengawasan desa  Rp 57.237.750,- Peningkatan kapasitas perangkat Desa Rp 13.382.500,- Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Rp 33.419.500,-</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-74229" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173131.jpg" alt="" width="1080" height="606" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173131.jpg 1080w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173131-150x84.jpg 150w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173131-500x281.jpg 500w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173131-768x431.jpg 768w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173131-1024x575.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>
<p>2. Untuk Informasi Penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2022 nilai anggaran nya bertambah yakin sebesar Rp. 1.795.594.000,- Tahapan Penyalurannya masih menyandang</p>
<p>status Desa BERKEMBANG dibagi menjadi tiga termin dalam pencairan nya sebagai berikut :</p>
<p>1. Rp 1.150.237.600,-</p>
<p>2. Rp 430.237.600,-</p>
<p>3. Rp 215.118.800,-</p>
<p>Detail data penyaluran : Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp. 283.727.240,- Pembangunan Peningkatan Pengerasan Jalan Usaha Tani Rp. 80.000.000,-Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp. 30.000.000,- Keadaan Mendesak Rp. 720.000.000,-Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat Rp.55.145.453,- (perayaan hari keagamaan) Peningkatan kapasitas perangkat Desa Rp.10.000.000,- Pelatihan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Rp.25.000.000,-</p>
<p>3. Informasi Penyaluran Dana Desa Tahun Anggara 2023 yaitu sebesar Rp. 1.464.104.000,-</p>
<p>Tahapan Penyaluran masih ber-Status Desa BERKEMBANG dibagi menjadi 3 termin yaitu sebagai berikut:</p>
<p>1.Rp 601.231.200,-</p>
<p>2.Rp 439.231.200,-</p>
<p>3.Rp 423.641.600,-</p>
<p>Detail data penyaluran ; Pembangunan Saluran Irigasi Tersier Sederhana Rp. 71.529.100,- Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa Rp.75.000.000,- (lumbung pangan) Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa Rp.91.698.200,- Pembangunan Pengerasan Jalan Desa  Rp.614.589.000,- Pembangunan Rehabilitasi Posyandu PKD Rp.149.725.600,- Keadaan Mendesak Rp.162.000.000P,- pengembangan Sistem Informasi Desa      Rp.15.000.000,- Festival Kepemudaan  Olahraga  Desa Rp.25.000.000,-</p>
<p>4. Informasi Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Sebasar</p>
<p>Rp.1.497.492.000,- Tahapan Penyaluran masih Status Desa BERKEMBANG dibagi menjadi dua termin pencairan sebagai berikut :</p>
<p>1 Rp.695.276.600,-</p>
<p>2 Rp.802.215.400,-</p>
<p>Detail data penyaluran : Pembangunan Perpustakaan/Taman Bacaan Desa Sanggar Belajar Desa Rp.91.573.000, Pembangunan peningkatan pengadaan Sarana prasarana Posyandu Polindes PKD Rp.110.853.000,- Pembangunan Peningkatan Pengerasan Jalan Usaha Tani Rp.300.499.000,- Pembangunan Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp.178.659.275,- Pembangunan peningkatan pengerasan Jalan Desa Rp. 479.332.225,- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) Rp.12.705.500,- Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp. 44.820.000,- Keadaan Mendesak Rp. 151.200.000</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-74343" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260212_120900.jpg" alt="" width="1061" height="799" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260212_120900.jpg 1061w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260212_120900-150x113.jpg 150w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260212_120900-500x377.jpg 500w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260212_120900-768x578.jpg 768w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260212_120900-1024x771.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1061px) 100vw, 1061px" /></p>
<p>5. Informasi Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Rp.1.375.252.000,-</p>
<p>Kemudian tahapan Penyaluran dengan status Desa BERKEMBANG dicairkan 2 termin :</p>
<p>1 Rp.739.982.400,-</p>
<p>2 Rp.635.269.600,-</p>
<p>Pembangunan peningkatan pengerasan jalan Usaha tani Rp.121.511.000,-Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa Rp.50.000.000,-Keadaan Mendesak Rp.59.400.000,-Pembangunan Saluran Irigasi Tersier sederhana Rp.187.901.000,- Penyertaan Modal Rp.50.000.000,-</p>
<p>Dari kesian rentetan penerimaan anggaran dana desa luput dari pengawasan BPD karena Ketua BPD masih keluarganya kades sendiri. Seperti halnya yang disampaikan oleh tokoh masyarakat, mengenai anggaran perpustakaan desa sampai saat itu tidak pernah ada, padahal anggaran ratusan juta, begitu juga dengan ketahanan pangan dan pengelolaan BumDes tidak dirasakan oleh masyarakat, karena mulai dari kandang dan pengelolaan nya hanya oleh kades dan keluarganya.</p>
<p>Untuk itu masyarakat berharap pihak inspektorat kabupaten Garut, Kejari maupun APH segera audit ulang, penggunaan anggaran dana desa selama kades menjabat, pungkas salah satu tokoh masyarakat yang tidak mau disebut namanya.</p>
<p>Saat berita ini diterbitkan Kapala Desa Bungkam dan tidak menjawab saat dikonfirmasi baik melalui pesan wa maupun sambungan telpon selulernya. Rilis@team investigasi</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://suaralintasindonesia.com/2026/02/12/kades-kadongdong-kec-banjarwangi-garut-bungkam-saat-dikonfirmasi-diduga-salahgunakan-add-selama-2-periode-kepemimpinannya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74341</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kepala Desa Kadongdong Bungkam Terkait Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa, Masyarakat Geram</title>
		<link>https://suaralintasindonesia.com/2026/02/12/kepala-desa-kadongdong-bungkam-terkait-dugaan-penyalahgunaan-dana-desa-masyarakat-geram/</link>
					<comments>https://suaralintasindonesia.com/2026/02/12/kepala-desa-kadongdong-bungkam-terkait-dugaan-penyalahgunaan-dana-desa-masyarakat-geram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[suaralintasindo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 05:11:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BERITA UTAMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suaralintasindonesia.com/?p=74336</guid>

					<description><![CDATA[Garut, Jawa Barat&#124; suaralintasindonesia.com-Dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) kembali mencuat di Desa Kadongdong, Kecamatan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Garut, Jawa Barat| suaralintasindonesia.com-Dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) kembali mencuat di Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Kepala Desa (Kades) Kadongdong,  diduga melakukan penyelewengan dana selama dua periode kepemimpinannya.</p>
<p>Sorotan Masyarakat dan Media,<br />
Keresahan masyarakat memuncak karena Kades Kadongdong enggan memberikan keterangan saat dikonfirmasi oleh awak media terkait penggunaan anggaran desa. Sikap bungkam ini dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap instruksi Gubernur Jawa Barat dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).</p>
<p>Tim investigasi di lapangan menemukan sejumlah kejanggalan dalam penggunaan ADD selama dua periode kepemimpinan Kades Kadongdong. Diduga terjadi Maladministrasi yang mengarah pada upaya memperkaya diri sendiri.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-74229" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173131.jpg" alt="" width="1080" height="606" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173131.jpg 1080w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173131-150x84.jpg 150w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173131-500x281.jpg 500w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173131-768x431.jpg 768w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173131-1024x575.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>
<p>Berikut adalah rincian penyaluran Dana Desa dari tahun 2021 hingga 2025 yang berhasil dihimpun:</p>
<p>1.Tahun 2021: Rp. 1.361.647.000,-<br />
2.Tahun 2022: Rp. 1.795.594.000,-<br />
3.Tahun 2023: Rp. 1.464.104.000,-<br />
4.Tahun 2024: Rp. 1.497.492.000,-<br />
5.Tahun 2025: Rp. 1.375.252.000,-</p>
<p>Meskipun dana desa cukup besar, status desa tetap BERKEMBANG setiap tahunnya. Masyarakat menyoroti beberapa kejanggalan dalam penggunaan anggaran, di antaranya:</p>
<p>&#8211; Anggaran Perpustakaan: Masyarakat mengungkapkan bahwa perpustakaan desa tidak pernah ada, padahal anggaran yang dialokasikan mencapai ratusan juta rupiah.<br />
&#8211; Ketahanan Pangan dan BUMDes: Program ketahanan pangan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Kandang dan pengelolaannya diduga hanya dinikmati oleh Kades dan keluarganya.</p>
<p>Penggunaan dana desa untuk kegiatan festival dan peringatan hari kemerdekaan dan keagamaan, sangat fantastis dan berulang kali dianggarkan.</p>
<p>Masyarakat berharap Inspektorat Kabupaten Garut, Kejaksaan Negeri (Kejari), dan Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan audit ulang terhadap penggunaan ADD selama Kades Kadongdong menjabat.</p>
<p>Hingga berita ini diterbitkan, Kades Kadongdong tetap bungkam dan tidak menjawab saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp maupun sambungan telepon selulernya. Rilis@team investigasi</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://suaralintasindonesia.com/2026/02/12/kepala-desa-kadongdong-bungkam-terkait-dugaan-penyalahgunaan-dana-desa-masyarakat-geram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74336</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wartawan Up Pemberitaan Terkait Dugaan Penyalahgunaan ADD Desa Cihanjuang Dapatkan Teror &#038; Intimidasi dari Orang Suruhan Kades</title>
		<link>https://suaralintasindonesia.com/2026/02/11/wartawan-up-pemberitaan-terkait-dugaan-penyalahgunaan-add-desa-cihanjuang-dapatkan-teror-intimidasi-dari-orang-suruhan-kades/</link>
					<comments>https://suaralintasindonesia.com/2026/02/11/wartawan-up-pemberitaan-terkait-dugaan-penyalahgunaan-add-desa-cihanjuang-dapatkan-teror-intimidasi-dari-orang-suruhan-kades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[suaralintasindo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 10:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BERITA UTAMA]]></category>
		<category><![CDATA[LAIN-LAIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suaralintasindonesia.com/?p=74318</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta &#124; suaralintasindonesia.com-  Seorang wartawan yang menerbitkan berita terkait penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2021...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-74321" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/26-02-11-17-00-58-245_deco.jpg" alt="" width="1920" height="2560" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/26-02-11-17-00-58-245_deco.jpg 1920w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/26-02-11-17-00-58-245_deco-113x150.jpg 113w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/26-02-11-17-00-58-245_deco-375x500.jpg 375w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/26-02-11-17-00-58-245_deco-768x1024.jpg 768w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/26-02-11-17-00-58-245_deco-1152x1536.jpg 1152w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/26-02-11-17-00-58-245_deco-1536x2048.jpg 1536w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/26-02-11-17-00-58-245_deco-1024x1365.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>
<p>Jakarta | suaralintasindonesia.com-  Seorang wartawan yang menerbitkan berita terkait penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2021 &#8211; 2025 Desa Cihanjuang Kec. Cimanggung, Kab Sumedang mengaku mendapatkan intimidasi dan panggilan teror berulang dari beberapa orang yang tidak dikenal mengatasnamakan LSM, wartawan, serta residivis. Dalam sehari, wartawan tersebut menerima 2-3 kali panggilan dengan ajakan bertemu tanpa tujuan yang jelas, Mereka menyatakan tindakan ini dilakukan atas perintah Kepala Desa Cihanjuang. Sebenarnya berita yang ditulis telah melalui proses konfirmasi sesuai standar profesional pers. Bahkan Konfirmasi juga terhadap Kepala Desa tersebut, bahkan kades menyuruh wartawan tersebut untuk menghubungi yang diklaim saudaranya berinisial UM yang juga berprofesi sebagai wartawan, bahkan menjabat sebagai ketua jurnalis Islam Jawa Barat.</p>
<p>Namun sampai berita ini terbit kedua kalinya tidak ada konfirmasi dari UM yang diklaim sebagai saudaranya Kades tersebut.</p>
<p>Padahal kami sebagai awak media mempunyai tupoksi sosial control dan dilindungi oleh UU No 40 Tahun 1999. Tentunya sangat aneh ketika ada wartawan yang sedang menjalankan profesinya, dikaitkan lagi dengan rekan seprofesi, tentu ini merupakan tindakan melawan hukum  serta melecehkan kode etik profesi atau pembek-upan.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-74229" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173131.jpg" alt="" width="1080" height="606" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173131.jpg 1080w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173131-150x84.jpg 150w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173131-500x281.jpg 500w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173131-768x431.jpg 768w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173131-1024x575.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>
<p>Adapun Beberapa poin kejanggalan yang di up pemberitaan dibeberapa media onlen Nasional tersebut diantaranya sebagai berikut :</p>
<p>&#8211; 2021: Bantuan pusat sebesar Rp300 juta untuk relokasi bencana menjadi perhatian utama.</p>
<p>&#8211; 2022: Dana Desa Rp1.320.314.340 ditemukan keganjilan, termasuk Dana Keadaan Mendesak Rp529.200.000, Rp13.750.000 yang seharusnya tercover bencana, serta penyertaan modal BUMDes Rp100 juta tambah Rp35.310.500.</p>
<p>&#8211; 2023: Dana Desa Rp1.333.305.000 menunjukkan kekeliruan administrasi, dengan pemeliharaan jalan Rp177.282.000, penyertaan modal BUMDes Rp100 juta, dan Dana Keadaan Mendesak untuk BLTDD Rp331.200.000.</p>
<p>&#8211; 2024: Dana Desa Rp1.603.277.000 memiliki kejanggalan pada pemeliharaan air bersih pipanisasi (Rp30.870.000) dan tandon air hujan (Rp31.000.500), serta program GAKIN/RTLH hanya untuk validasi semata.</p>
<p>Wartawan tersebut menyatakan telah memverifikasi setiap data dan siap mengikuti proses hukum jika diperlukan, karena pemberitaan tersebut merupakan hasil investigasi kelapangan langsung bahkan semua itu sesuai dengan keterangan dari warga masyarakatnya, agar dapat melanjutkan tugas mengawal transparansi keuangan secara publik.</p>
<p>Atas tindakan tersebut melalui divisi hukum dan advokasi kami akan mengambil langkah untuk melindungi wartawan dari  intimidasi, ancaman teror yang dilakukan oleh beberapa Oknum yang mengatasnamakan, LSM, wartawan bahkan ada residivis mantan narapidana yang mengaku disuruh Oleh Kepala Desa Cihanjuang dan kami sudah mengantongi indentitas mereka Jelas Kepala Divisi Hukum &amp; Advokasi DPP PPRI INDONESIA.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-74228" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_172841.jpg" alt="" width="1080" height="758" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_172841.jpg 1080w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_172841-150x105.jpg 150w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_172841-500x351.jpg 500w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_172841-768x539.jpg 768w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_172841-1024x719.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>
<p>Adapun tindakan yang akan kami tempuh adalah :</p>
<p>1. Melaporkan kasus ke kepolisian, Komisi Perlindungan Data Pribadi, dan Dewan Pers sesuai peraturan hukum yang berlaku.</p>
<p>2. Mengumpulkan dan menyimpan bukti intimidasi serta penyebaran data pribadi untuk keperluan proses hukum. ( Karena Kades telah menyebarluaskan No Kontak pribadi wartawan kepada pihak lain tanpa seijin pemilik nya )</p>
<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016</p>
<p>&#8211; Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) Melarang melakukan transmisi, memindahkan, atau menyebarkan informasi elektronik milik orang lain tanpa hak atau melawan hukum.<br />
&#8211; Pasal 48: Sanksinya bisa mencapai penjara paling lama 8 hingga 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,- hingga Rp5.000.000.000,-.</p>
<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013</p>
<p>&#8211; Sanksinya: Penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,- jika data yang disebarkan adalah data kependudukan.</p>
<p>Jika tindakan tersebut dilakukan dalam rangka menyalahgunakan kekuasaan atau dengan kasus penyalahgunaan anggaran desa, bisa juga dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dana desa dan etika pelayanan publik. Selain itu, intimidasi terhadap wartawan juga dapat dikenai sanksi berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan pidana penjara hingga 2 tahun atau denda hingga Rp500 juta.</p>
<p>Sampai beri kedua ini diterbitkan baik kepala desa maupun para oknum-oknum yang disuruh kepala desa Cihanjuang, untuk meneror wartawan tersebut sudah tidak dapat dihubungi bahkan sudah memblokir nomor. Rilis@team</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://suaralintasindonesia.com/2026/02/11/wartawan-up-pemberitaan-terkait-dugaan-penyalahgunaan-add-desa-cihanjuang-dapatkan-teror-intimidasi-dari-orang-suruhan-kades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74318</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kuat Diduga Kades Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Abaikan Instruksi Gubernur Jawa Barat, Masyarakat Meminta APH lakukan Audit</title>
		<link>https://suaralintasindonesia.com/2026/02/05/kuat-diduga-kades-cihanjuang-kecamatan-cimanggung-abaikan-instruksi-gubernur-jawa-barat-masyarakat-meminta-aph-lakukan-audit/</link>
					<comments>https://suaralintasindonesia.com/2026/02/05/kuat-diduga-kades-cihanjuang-kecamatan-cimanggung-abaikan-instruksi-gubernur-jawa-barat-masyarakat-meminta-aph-lakukan-audit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[suaralintasindo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 10:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BERITA UTAMA]]></category>
		<category><![CDATA[LAIN-LAIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suaralintasindonesia.com/?p=74215</guid>

					<description><![CDATA[Sumedang &#124; suaralintasindonesia.com- Gubernur Jawa Barat (KDM/Dedi Mulyadi) secara resmi menerbitkan surat edaran (SE) yang...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sumedang | suaralintasindonesia.com- Gubernur Jawa Barat (KDM/Dedi Mulyadi) secara resmi menerbitkan surat edaran (SE) yang mewajibkan seluruh jajaran pemerintah daerah di Jawa Barat, mulai dari tingkat kabupaten/kota, camat, lurah, hingga kepala desa, untuk mempublikasikan penggunaan anggaran secara transparan. Langkah tersebut ditegaskan Dedi Mulyadi melalui Surat Edaran (SE) Nomor: 02/KU.01.03.08/BAPP tentang Penyebarluasan Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 Kabupaten/Kota serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026.</p>
<p>Berikut adalah poin-poin penting terkait kebijakan tersebut:</p>
<p><strong>Publikasi Wajib:</strong> Penggunaan anggaran belanja wajib diumumkan secara terbuka kepada publik.</p>
<p><strong>Media Publikasi:</strong> Informasi anggaran wajib dipublikasikan melalui media sosial (YouTube, Facebook, Instagram, dll.) dan papan informasi.</p>
<p><strong>Capaian Kinerja:</strong> Selain rincian anggaran, setiap instansi wajib melaporkan capaian kinerja setiap bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban.</p>
<p><strong>Tujuan:</strong> Untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi uang pajak rakyat.</p>
<p><strong>Efisiensi:</strong> Publikasi media sosial dinilai lebih efektif dan efisien di era digital. Kebijakan ini diambil untuk mencegah potensi korupsi dan memastikan uang yang dikelola pemerintah—yang berasal dari pajak masyarakat—digunakan secara tepat guna.</p>
<p>Demikian intruksi Gubernur Jawa Barat yang wajib dilaksanakan oleh para Kepala Desa diseluruh Jabar, tentunya mengacu pada UU No 14 tahun 2008 tentang sistem Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ) ironisnya yang terjadi di Desa Cihanjuang, Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang Jawa Barat. Seolah tidak melaksanakan intruksi gubernur sesuai dengan surat edaran (SE) Nomor: 02/KU.01.03.08/BAPP tentang Penyebarluasan Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 Kabupaten/Kota serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026.</p>
<p>Hal ini diungkapkan oleh tokoh masyarat cihanjuang Kecamatan Cimanggung  saat diwawancarai oleh team investigasi dilapangan. Ada dugaan Mal Adaministrari terkait penggunaan anggaran baik Dana Desa, Banprov serta bantuan-bantuan lainnya mulai dari masa kepemimpinan Kadesnya yang sudah menjabat 3 periode ini tapi tidak terlihat pembangunan sebagaimana mestinya. <em><strong>Seperti halnya saat terjadi musibah longsor/bencana alam tahun 2021, pemerintah pusat memberikan bantuan untuk relokasi senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) diduga tidak diterapkan atau tidak dialokasikan. </strong></em></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-74229" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173131.jpg" alt="" width="1080" height="606" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173131.jpg 1080w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173131-150x84.jpg 150w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173131-500x281.jpg 500w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173131-768x431.jpg 768w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173131-1024x575.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>
<p>Hal inilah yang menimbulkan kecurigaan dari masyarat sehingga sampai kemeja redakdsi untuk melakukan investigasi langsung ke lapangan. Selain itu tokoh  masyarakat juga meminta pihak Inpektorat, BPKP, Kejari maupun APH segera mengaudit penggunaan dana desa maulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 antaranya yaitu ; <em><strong>Anggaran DD tahun 2022 dengan status desa MANDIRI sebesar Rp. 1.320.314.000 </strong></em></p>
<p>Adapun tahapan pencairan dibagi menjadi dua termin dengan penyaluran sebagai berikut :1. Rp 1.003.868.400 76.03 2. Rp 316.445.600 23.97</p>
<p><em><strong>Adapun detail data penyaluran dan uraian kegiatan realisasinya sebagai berikut :</strong></em></p>
<p>Penyelenggaraan Posyandu Rp 45.000.000, Penyelenggaraan Posyandu  Rp 16.400.000, Penyelenggaraan Posyandu  Rp 54.060.000, Penyelenggaraan Posyandu  Rp 9.900.000, Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan  Rp 4.595.000, Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan  Rp 7.145.000, Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) Rp 10.800.000, Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) Rp 55.200.000, Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) Rp 2.240.000</p>
<p>P<em><strong>enyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 18.450.000, Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 1.775.000,Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 5.800.000, Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 4.975.000, Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 27.580.000,</strong></em> Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) Rp 17.685.000, Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) Rp 6.000.000, <em><strong>Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM Rp 100.070.000,Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) Rp 3.820.000,</strong></em> Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 67.020.000, Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) Rp 99.695.000, Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Rp 19.034.000, Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Rp 13.770.000, Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Rp 5.770.000, Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Rp 5.620.000, Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Rp 5.670.000, Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Rp 5.820.000,</p>
<p><em><strong>Keadaan Mendesak Rp 529.200.000, Keadaan Mendesak Rp 13.750.000, Penyertaan Modal Rp 100.000.000, </strong></em>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa Rp 9.690.000, Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa Rp 9.640.000, Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa Rp 12.640.000, <em><strong>Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) Rp 31.500.000.</strong></em></p>
<p><em><strong>Kemudian Anggaran DD tahun 2023 dengan status desa MANDIRI menyerap anggaran sebesar Rp. 1.333.305.000</strong></em></p>
<p>Adapun detail tahapan penyaluran masih dengan status desa mandiri dicaikan menjadi 2 termin yaitu : 1). Rp 931.187.250 69.84, 2). Rp 402.117.750 30.16</p>
<p><em><strong>Adapun Uraian Kegiatan Realisasinya sebagai berikut : </strong></em>Pembangunan/Reahabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan Tanah (Talud) Rp 14.856.000, Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) Rp 60.000.000, <em><strong>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Rp 13.445.000, Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Rp 36.598.000, Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Rp 56.446.000, Pemeliharaan Jalan Desa Rp.177.282.000</strong></em>, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Rp 9.750.000, Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) Rp 2.775.000, Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 2.350.000, Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) Rp 4.475.000,</p>
<p>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) Rp 4.175.000, Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 825.000, Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 14.400.000, Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 45.000.000, Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) Rp 10.800.000, Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) Rp 25.000.000, Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) Rp 55.200.000, Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) Rp 18.000.000</p>
<p><em><strong>Penyertaan Modal Rp 100.000.000, Keadaan Mendesak Rp 331.200.000, </strong></em>Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Rp 14.100.000, Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Rp 4.641.500</p>
<p>Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Rp 4.650.000, Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Rp 5.100.000, Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Rp 5.100.000, Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Rp 26.208.000, Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Rp 5.100.000, <em><strong>Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) Rp 85.600.000, Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 123.800.000,</strong></em> Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp 21.349.000,Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp 7.650.000, Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) Rp 5.200.000, <em><strong>Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) Rp 30.904.500.</strong></em></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-74230" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173158.jpg" alt="" width="969" height="610" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173158.jpg 969w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173158-150x94.jpg 150w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173158-500x315.jpg 500w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173158-768x483.jpg 768w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260205_173158-540x340.jpg 540w" sizes="(max-width: 969px) 100vw, 969px" /></p>
<p><em><strong>Kemudian Informasi Penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2024 menyerap anggaran sebesar Rp. 1.603.277.000. </strong></em>Dengan tahapan penyaluran masih status Desa MANDIRI dicairkan menjadi dua termin diantaranya sebagai berikut : 1). Rp 961.966.200 60.00 dan 2). Rp 641.310.800 40.00</p>
<p><strong>Adapun detail data penyaluran diuraikan dalam rangkaian kegiatan Realisasi :</strong><br />
Pembangunan/Reahabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan Tanah (Talud) Rp 24.746.000, Pembangunan/Reahabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan Tanah (Talud) Rp 16.394.000, Pembangunan/Reahabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan Tanah (Talud) Rp 34.135.000, Pembangunan/Reahabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan Tanah (Talud) Rp 27.040.000, Pembangunan/Reahabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan Tanah (Talud) Rp 45.752.000,<br />
Pembangunan/Reahabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan Tanah (Talud) Rp 20.130.000, <em><strong>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) Rp 2.850.000</strong></em><br />
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Rp 34.906.000<br />
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Rp 38.093.000<br />
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Rp 40.397.000<br />
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Rp 43.736.000<br />
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Rp 34.776.000<br />
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Rp 22.685.000<br />
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Rp 41.290.000<br />
Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll Rp 24.580.000<br />
<em><strong>Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) Rp 30.870.000</strong></em><br />
<em><strong>Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) Rp 31.090.500</strong></em><br />
<em><strong>Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) Rp 100.000.000</strong></em><br />
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) Rp 19.800.000<br />
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa  (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) Rp 54.000.000<br />
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD  Rp 24.750.000<br />
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD  Rp 16.535.500<br />
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Rp 9.436.000<br />
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) Rp 4.650.000,<br />
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) Rp 6.050.000<br />
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) Rp 5.750.000<br />
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 9.900.000<br />
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 7.325.000<br />
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 45.000.000<br />
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) Rp 4.800.000<br />
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) Rp 1.200.000<br />
<em><strong>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) Rp 112.500.00</strong><strong>0</strong></em><br />
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) Rp 9.060.000<br />
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp 16.000.000<br />
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp 23.098.000<br />
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp 9.000.000.</p>
<p><em><strong>Kemudian selanjutnya pada tahun 2025 menyerap anggaran Dana Desa sebesar</strong></em><br />
<em><strong>Rp. 1.419.432.000, </strong></em>Dengan pagu anggaran yang sama dengan tahapan penyaluran masih menyandang Status Desa  MANDIRI, yang dicairkan menjadi 2 termin yaitu : 1. Rp 851.659.200 60.00 dan 2. Rp 567.772.800 40.00</p>
<p><em><strong>Dengan detail data penyaluran sebagai berikut ;</strong></em><br />
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Rp 14.690.500<br />
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Rp 39.334.500<br />
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Rp 14.900.500<br />
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Rp 25.967.500<br />
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Rp 13.589.500<br />
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Rp 35.775.200<br />
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Rp 12.365.000<br />
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Rp 23.395.000<br />
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) Rp 6.450.000<br />
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) Rp 6.050.000<br />
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) Rp 4.350.000<br />
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) Rp 10.000.000<br />
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) Rp 10.000.000<br />
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) Rp 600.000<br />
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) Rp 2.400.000<br />
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan <em><strong>Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) Rp 60.000.000</strong></em><br />
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD  Rp 19.096.500<br />
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD  Rp 19.095.000<br />
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa  (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) Rp 21.600.000<br />
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) Rp 27.000.000, Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 4.950.000, Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 39.375.000<br />
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) Rp 2.300.000, Pembangunan/Reahabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan Tanah (Talud) Rp 14.602.500</p>
<p><em><strong>Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) Rp 90.000.000</strong></em><br />
<em><strong>Penyertaan Modal Rp 60.000.000</strong></em><br />
Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Rp 4.325.000, Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Rp 4.325.000,<br />
Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Rp 4.325.000,<br />
Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Rp 4.325.000,<br />
<em><strong>Peningkatan kapasitas perangkat Desa Rp 12.000.000</strong></em><br />
<em><strong>Keadaan Mendesak Rp 106.200.000</strong></em></p>
<p>Dari rentetan penggunaan anggaran mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 tersebut,  banyak terjadi Mal Administrasi yang diduga kuat banyak penyalahgunaan yang dilakukan oleh Kepala Desa jelas tokoh masyarakat yang namanya minta dirahasiakan.  seperti penyertaan modal setiap tahun pasti dianggaran tapi kenyataan BumDes malah tidak ada lagi dana bergulir untuk kesejahteraan perekonomian masyarakat. Atas dasar itulah masyarakat meminta agar pihak-pihak terkait, baik inspektorat kabupaten Sumedang maupun APH segera mengaudit dugaan penyalahgunaan Anggaran tersebut. Tentunya sesuai dengan instruksi gubernur dalam transparansi penggunaan anggaran dan akuntabel.</p>
<p>Saat dikonfirmasi oleh awak media kades sedang rapat musrembang di kantor kecamatan dan berjanji akan menghubungi setelah selesai rapat jelasnya, namun setelah selesai rapat sebagaimana yang diutarakan kades, seolah menghindar untuk menjelaskan dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut diatas. Bahkan kades mengatakan saya juga punya saudara wartawan U kalau tidak percaya silahkan menghubunginya jelas kades solah mengalihkan pertanyaan awak media. Selang waktu beberapa menit Kades menelpon namun saat di angkat langsung dirijack dengan alasan kepencet.</p>
<p>Saat berita ini diterbitkan Kades Desa Cihanjuang tidak dapat memberikan keterangan. bahkan pesan wa pun tidak menjawabnya. rilis@teaminvestigasi</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://suaralintasindonesia.com/2026/02/05/kuat-diduga-kades-cihanjuang-kecamatan-cimanggung-abaikan-instruksi-gubernur-jawa-barat-masyarakat-meminta-aph-lakukan-audit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74215</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lagi Lagi Komplek Pasar Kendal Tak Jadi Sarang Judi Togel Putihan, APH Diminta Bertindak Tegas</title>
		<link>https://suaralintasindonesia.com/2025/12/25/lagi-lagi-komplek-pasar-kendal-tak-jadi-sarang-judi-togel-putihan-aph-diminta-bertindak-tegas/</link>
					<comments>https://suaralintasindonesia.com/2025/12/25/lagi-lagi-komplek-pasar-kendal-tak-jadi-sarang-judi-togel-putihan-aph-diminta-bertindak-tegas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[suaralintasindo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 14:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BERITA KHUSUS]]></category>
		<category><![CDATA[LAIN-LAIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suaralintasindonesia.com/?p=73755</guid>

					<description><![CDATA[Kendal &#124; suaralintasindonesia.com-  Maraknya perjudian jenis Toto Gelap (togel) di wilayah Kendal makin menjadi jadi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-73756" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251225-WA00341.jpg" alt="" width="1080" height="591" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251225-WA00341.jpg 1080w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251225-WA00341-150x82.jpg 150w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251225-WA00341-500x274.jpg 500w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251225-WA00341-768x420.jpg 768w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251225-WA00341-1024x560.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>
<p>Kendal | suaralintasindonesia.com-  Maraknya perjudian jenis Toto Gelap (togel) di wilayah Kendal makin menjadi jadi sepertinya ada dugaan pembiaran oleh APH setempat, pasalnya beberapa waktu yang lalu di pasar Srogo Brangsong sempat viral dimedia terkait Togel Putihan tapi belum berhasil diamankan oleh pihak APH.</p>
<p>Ironisnya praktik judi ilegal putihan tanpa kupon hanya sobekan kertas putih jarak radius tak jauh dari Mapolsekta Kendal, dalam pantauan awak media ada 4 titik ruko dilokasi pasar yang menjual judi togel putihan dan dibuka sekira pukul 22:45 Wib, pada Rabu (24/12/2025) malam.</p>
<p>Menurut hasil investigasi yang dihimpun dari warga praktik judi togel tersebut sudah berlangsung lama, sudah tahunan sepertinya sudah menjamur tanpa tersentuh hukum, &#8220;ujar warga yang enggan di catut namanya kepada awak media.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-73757" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251225-WA00371.jpg" alt="" width="1280" height="950" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251225-WA00371.jpg 1280w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251225-WA00371-150x111.jpg 150w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251225-WA00371-500x371.jpg 500w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251225-WA00371-768x570.jpg 768w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251225-WA00371-1024x760.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
<p>Dalam pasal 303 KUHP disebut bagi menyelenggara diancam pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 25 juta bagi siapapun: Sengaja menawarkan/memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian.</p>
<p>Sengaja ikut perusahaan judi, sengaja memberi kesempatan judi ke khalayak umum meski tersembunyi. Dalam pasal tersebut sudah jelas di atur dalam UUD pasal 303 tentang perjudian.</p>
<p>Sejak berita ini diturunkan<br />
Masyarakat bersama awak media mendesak Polres Kendal dan Polda Jateng segera bertindak menertibkan judi ilegal yang sangat meresahkan ini.</p>
<p>(Red/Tiem)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://suaralintasindonesia.com/2025/12/25/lagi-lagi-komplek-pasar-kendal-tak-jadi-sarang-judi-togel-putihan-aph-diminta-bertindak-tegas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73755</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Proyek Pasar Bangsri Lewat Batas Waktu – Apa Sebenarnya Yang Terjadi? Pekerja Tanpa Perlindungan, Konfirmasi Belum Ditemukan</title>
		<link>https://suaralintasindonesia.com/2025/12/25/proyek-pasar-bangsri-lewat-batas-waktu-apa-sebenarnya-yang-terjadi-pekerja-tanpa-perlindungan-konfirmasi-belum-ditemukan/</link>
					<comments>https://suaralintasindonesia.com/2025/12/25/proyek-pasar-bangsri-lewat-batas-waktu-apa-sebenarnya-yang-terjadi-pekerja-tanpa-perlindungan-konfirmasi-belum-ditemukan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[suaralintasindo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 08:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BERITA KHUSUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suaralintasindonesia.com/?p=73748</guid>

					<description><![CDATA[Jepara &#124; suaralintasindonesia.com-  Kamis (25 Desember 2025) – Apa yang terjadi dengan proyek lanjutan Pasar...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-73749" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251225-WA0021.jpg" alt="" width="1204" height="1225" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251225-WA0021.jpg 1204w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251225-WA0021-147x150.jpg 147w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251225-WA0021-491x500.jpg 491w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251225-WA0021-768x781.jpg 768w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251225-WA0021-1024x1042.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1204px) 100vw, 1204px" /><br />
Jepara | suaralintasindonesia.com-  Kamis (25 Desember 2025) – Apa yang terjadi dengan proyek lanjutan Pasar Bangsri Jepara yang ditetapkan sebagai proyek &#8220;fantastis&#8221; dengan anggaran APBD sebesar Rp13.147.927.000 (13,1 miliar rupiah)? Proyek itu kapan seharusnya selesai pada 15 Desember 2025, namun hingga hari ini belum rampung.</p>
<p>Dimana lokasi proyek ini berada di Pasar Bangsri, Jepara – pasar yang dulunya pernah mangkrak dan mulai dikerjakan sejak 31 Juli 2025. Tim investigasi media melihat bahwa pekerjaan hampir selesai, namun mengapa terlambat masih belum jelas.</p>
<p>Siapa saja yang terlibat? Pihak pengawas pekerjaannya adalah PT Prima Duta Kencana, dengan Dinas PUPR Kabupaten Jepara sebagai instansi penanggung jawab. Tim media telah mencoba bagaimana mendapatkan konfirmasi: melalui WhatsApp kepada Bapak Hadi dari PT Prima Duta Kencana, yang hanya menyuruh bertemu petugas lapangan dan menolak memberi tanggapan – sehingga muncul dugaan &#8220;alergi&#8221; terhadap wartawan. Konfirmasi ke Bapak Heri sebagai Kepala Dinas PUPR juga tidak mendapatkan tanggapan karena pesan WhatsApp belum dibuka.</p>
<p>Selain keterlambatan, tim media juga mendapati bahwa pekerja tidak menggunakan Perlengkapan Perlindungan Diri (APD) – mencurigakan apakah perusahaan tidak menyiapkan APD secara memadai.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-73750" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251225-WA0019.jpg" alt="" width="1080" height="1363" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251225-WA0019.jpg 1080w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251225-WA0019-119x150.jpg 119w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251225-WA0019-396x500.jpg 396w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251225-WA0019-768x969.jpg 768w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251225-WA0019-1024x1292.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>
<p>Pasal dan Sanksi yang Berkenaan:</p>
<p>&#8211; Pelanggaran K3 (Tanpa APD): Diatur UU No. 1 Tahun 1970 tentang K3 Pasal 16 (1) (perusahaan wajib sediakan APD) dan Pasal 17 (1) (pekerja wajib memakainya). Sanksi: Perusahaan mendapat denda admin, pencabutan izin (sesuai PP No. 50 Tahun 2012), bahkan pidana penjara 1 tahun/denda Rp50 juta jika ada kecelakaan. Pekerja mendapat teguran, denda, hingga pemecatan.<br />
&#8211; Keterlambatan Proyek APBD: Diatur UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (diubah UU No. 1 Tahun 2022) dan PP No. 12 Tahun 2017. Sanksi: Denda 1‰ per hari dari nilai kontrak; pejabat daerah bisa dikenai pemotongan hak keuangan jika lalai.</p>
<p>Sampai berita diterbitkan, konfirmasi belum didapatkan dari Direktur PT Prima Duta Kencana, Bupati Jepara, Sekretaris Daerah, dan pejabat penegak peraturan. Tim media menyarankan agar audit segera dilakukan terhadap proyek ini.<br />
Reporter : Andi K dan Tim</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://suaralintasindonesia.com/2025/12/25/proyek-pasar-bangsri-lewat-batas-waktu-apa-sebenarnya-yang-terjadi-pekerja-tanpa-perlindungan-konfirmasi-belum-ditemukan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73748</post-id>	</item>
		<item>
		<title>E dan B Anggota TNI Aktif Diduga Bekingi Warung Aceh Yang Bebas Jual Obat Keras Daftar G Tanpa Izin</title>
		<link>https://suaralintasindonesia.com/2025/12/22/e-dan-b-anggota-tni-aktif-diduga-bekingi-warung-aceh-yang-bebas-jual-obat-keras-daftar-g-tanpa-izin/</link>
					<comments>https://suaralintasindonesia.com/2025/12/22/e-dan-b-anggota-tni-aktif-diduga-bekingi-warung-aceh-yang-bebas-jual-obat-keras-daftar-g-tanpa-izin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[suaralintasindo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 07:38:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BERITA KHUSUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suaralintasindonesia.com/?p=73706</guid>

					<description><![CDATA[Pekalongan &#124; suaralintasindonesia.com-  Maraknya keberadaan warung yang dikenal sebagai Warung Aceh di sejumlah wilayah Kota...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-73707" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251222-WA00201.jpg" alt="" width="692" height="360" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251222-WA00201.jpg 692w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251222-WA00201-150x78.jpg 150w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251222-WA00201-500x260.jpg 500w" sizes="(max-width: 692px) 100vw, 692px" /></p>
<p>Pekalongan | suaralintasindonesia.com-  Maraknya keberadaan warung yang dikenal sebagai Warung Aceh di sejumlah wilayah Kota dan Kabupaten Pekalongan menuai keresahan warga. Warung-warung tersebut diduga bebas menjual obat-obatan keras daftar G seperti tramadol, eximer, yarindo, dan trihexyphenidyl secara terang-terangan, mulai siang hari hingga larut malam.</p>
<p>Informasi tersebut mencuat setelah adanya aduan dari masyarakat yang merasa khawatir terhadap dampak peredaran obat keras ilegal tersebut, khususnya bagi kalangan remaja dan anak di bawah umur. Menindaklanjuti laporan warga, tim media melakukan penelusuran ke beberapa titik di wilayah Pekalongan dan menemukan dugaan praktik penjualan obat keras tanpa izin masih berlangsung.</p>
<p>Salah satu lokasi yang disorot berada di Jalan Raya Tirto, Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Warung yang tampak berkedok sebagai penjual sembako itu diduga menjual obat-obatan keras daftar G secara ilegal. Selain itu, indikasi serupa juga ditemukan di kawasan jalur Pantura Pekalongan.</p>
<p>Keberadaan warung-warung tersebut dinilai sangat meresahkan masyarakat, terutama para orang tua. Pasalnya, sejumlah remaja yang masih berstatus pelajar diduga dengan mudah membeli obat-obatan keras tersebut, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan masa depan generasi muda.</p>
<p>Lebih jauh, tim media juga menerima informasi adanya dugaan keterlibatan oknum aparat, termasuk disebutkan nama dua orang yang diduga merupakan anggota TNI aktif, berinisial E dan B, yang disebut-sebut membekingi aktivitas warung tersebut. Informasi ini masih memerlukan klarifikasi dan penelusuran lebih lanjut dari pihak berwenang.<br />
Atas temuan tersebut, tim media meminta aparat penegak hukum (APH) agar tidak menutup mata terhadap dugaan peredaran obat keras ilegal di wilayah Pekalongan. Secara hukum, pelaku peredaran obat keras tanpa izin dapat dijerat Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.</p>
<p>Tim redaksi berharap Polres Pekalongan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Polda Jawa Tengah, serta Pomdam/Denpom Jawa Tengah segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan dan penindakan tegas sesuai hukum yang berlaku, demi melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://suaralintasindonesia.com/2025/12/22/e-dan-b-anggota-tni-aktif-diduga-bekingi-warung-aceh-yang-bebas-jual-obat-keras-daftar-g-tanpa-izin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73706</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arena Judi Sabung Ayam Diduga Milik Anak dari Kepala Desa Beroperasi di Moga Pemalang, Warga Desak Aparat Bertindak Tegas !!</title>
		<link>https://suaralintasindonesia.com/2025/12/18/arena-judi-sabung-ayam-diduga-milik-anak-dari-kepala-desa-beroperasi-di-moga-pemalang-warga-desak-aparat-bertindak-tegas/</link>
					<comments>https://suaralintasindonesia.com/2025/12/18/arena-judi-sabung-ayam-diduga-milik-anak-dari-kepala-desa-beroperasi-di-moga-pemalang-warga-desak-aparat-bertindak-tegas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[suaralintasindo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 05:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BERITA UTAMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suaralintasindonesia.com/?p=73666</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Pemalang, Jawa Tengah &#124; suaralintasindonesia.com- Maraknya praktik perjudian jenis sabung ayam di berbagai wilayah...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Pemalang, Jawa Tengah | suaralintasindonesia.com- Maraknya praktik perjudian jenis sabung ayam di berbagai wilayah Indonesia kian mengkhawatirkan. Meski telah berulang kali dilakukan penindakan, aktivitas ilegal tersebut diduga masih terus berlangsung dan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.</p>
<p>Salah satu lokasi yang disinyalir menjadi arena judi sabung ayam berada di kawasan dekat persawahan dan hutan Desa Walangsanga, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Informasi tersebut diperoleh dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas melanggar hukum di wilayah mereka.</p>
<p>Menindaklanjuti laporan tersebut, tim investigasi media melakukan penelusuran langsung ke lokasi. Dari hasil pantauan di lapangan, ditemukan adanya aktivitas yang mengarah pada praktik perjudian sabung ayam. Sejumlah mobil dan sepeda motor terlihat terparkir rapi di sekitar area yang diduga menjadi arena perjudian tersebut.</p>
<p>Tim investigasi juga sempat berbincang dengan warga sekitar yang enggan disebutkan identitasnya. Warga tersebut mengungkapkan bahwa aktivitas judi sabung ayam itu diduga berlangsung hampir setiap hari, dengan puncak keramaian terjadi pada akhir pekan, yakni Sabtu dan Minggu. Para peserta dan penonton disebut-sebut datang tidak hanya dari wilayah Pemalang, tetapi juga dari luar daerah.</p>
<p>Dari informasi yang beredar di masyarakat, arena judi sabung ayam tersebut diduga dimiliki oleh seorang pria bernama Minto, yang disebut-sebut merupakan anak dari Kepala Desa Walangsanga. Selain itu, terdapat dugaan bahwa pengelolaan lapangan melibatkan seorang oknum wartawan berinisial RK yang berdomisili di Kabupaten Pemalang dan berperan sebagai koordinator lapangan.</p>
<p>Apabila dugaan tersebut terbukti, maka pengelola arena dapat dijerat dengan ketentuan hukum pidana, antara lain Pasal 303 KUHP tentang perjudian, Pasal 303 bis KUHP, serta ketentuan dalam KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023). Selain itu, terdapat pula potensi penerapan pasal terkait kekerasan terhadap hewan sebagaimana diatur dalam Pasal 302 KUHP, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang cukup berat.</p>
<p>Masyarakat bersama insan media mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah, hingga Mabes Polri, untuk segera melakukan penindakan tegas terhadap dugaan aktivitas perjudian tersebut. Langkah tegas dinilai penting guna memberikan efek jera, menjaga ketertiban umum, serta melindungi moralitas masyarakat, khususnya di Kabupaten Pemalang.</p>
<p>Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak yang diduga terkait maupun dari aparat penegak hukum setempat.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://suaralintasindonesia.com/2025/12/18/arena-judi-sabung-ayam-diduga-milik-anak-dari-kepala-desa-beroperasi-di-moga-pemalang-warga-desak-aparat-bertindak-tegas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73666</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alih-alih Klarifikasi, Tekanan Menguat: Perwira Colombo Disorot Bungkam Pers</title>
		<link>https://suaralintasindonesia.com/2025/12/17/alih-alih-klarifikasi-tekanan-menguat-perwira-colombo-disorot-bungkam-pers/</link>
					<comments>https://suaralintasindonesia.com/2025/12/17/alih-alih-klarifikasi-tekanan-menguat-perwira-colombo-disorot-bungkam-pers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[suaralintasindo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 06:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BERITA UTAMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suaralintasindonesia.com/?p=73656</guid>

					<description><![CDATA[Surabaya &#124; suaralintasindonesia.com-  Upaya awak media mengungkap dugaan praktik dana komando dan penggunaan kode internal...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<pre></pre>
<p>Surabaya | suaralintasindonesia.com-  Upaya awak media mengungkap dugaan praktik dana komando dan penggunaan kode internal di kawasan Colombo justru berbalik arah. Bukan klarifikasi terbuka yang diberikan, melainkan tekanan terhadap kerja jurnalistik. Salah satu perwira di lingkungan Colombo kini disorot publik karena diduga berupaya membungkam pemberitaan yang tengah menguak dugaan penyimpangan tersebut.</p>
<p>Berdasarkan hasil penelusuran investigasi, awak media yang menjalankan tugas konfirmasi dan pendalaman informasi justru menerima respons bernada intimidatif. Langkah ini dinilai sebagai upaya sistematis untuk menghentikan arus informasi, bukan menjawab substansi persoalan yang disorot publik.</p>
<p>Sikap tersebut memunculkan kecurigaan serius. Dugaan dana komando dan kode internal yang telah mencuat ke ruang publik hingga kini belum dijelaskan secara transparan, namun tekanan terhadap pers justru semakin menguat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apa yang sebenarnya sedang dilindungi?</p>
<p>Jika benar terdapat upaya membungkam awak media, maka persoalan ini telah melampaui dugaan pelanggaran prosedur internal. Tindakan tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Pers serta mencederai prinsip demokrasi dan akuntabilitas publik. Pers yang seharusnya dilihat sebagai mitra kontrol justru diposisikan sebagai ancaman.</p>
<p>Alih-alih membuka data dan menjelaskan duduk perkara secara terbuka, sikap diam dan tekanan justru memberi kesan bahwa substansi masalah sengaja dialihkan. Publik pun semakin bertanya-tanya: apakah praktik dana komando dan kode internal hanya isu liar, atau justru realitas yang terlalu sensitif untuk dijelaskan?</p>
<p>Awak media menegaskan bahwa kerja jurnalistik dilakukan untuk kepentingan publik, bukan untuk menyerang individu atau institusi. Prinsip keberimbangan tetap dijaga dengan membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi yang menjawab pokok persoalan yang diangkat.</p>
<p>Investigasi ini dipastikan tidak akan berhenti. Penelusuran akan terus dilakukan, termasuk mendalami dugaan upaya menghalangi kerja pers, alur dana komando, serta mekanisme kode internal yang disorot. Publik kini menanti ketegasan pimpinan institusi dan pengawasan internal untuk memastikan transparansi ditegakkan dan kebebasan pers tidak dikorbankan demi menutup persoalan.</p>
<p>Karena ketika klarifikasi dihindari dan pers ditekan, yang sesungguhnya terancam bukan hanya jurnalis—melainkan hak publik untuk mengetahui kebenaran. (Rilis@team)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://suaralintasindonesia.com/2025/12/17/alih-alih-klarifikasi-tekanan-menguat-perwira-colombo-disorot-bungkam-pers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73656</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gudang Milik Oknum Wartawan di Bantarbolang Diduga Dibekingi Aparat, Warga Pertanyakan Penegakan Hukum</title>
		<link>https://suaralintasindonesia.com/2025/12/03/gudang-milik-oknum-wartawan-di-bantarbolang-diduga-dibekingi-aparat-warga-pertanyakan-penegakan-hukum/</link>
					<comments>https://suaralintasindonesia.com/2025/12/03/gudang-milik-oknum-wartawan-di-bantarbolang-diduga-dibekingi-aparat-warga-pertanyakan-penegakan-hukum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[suaralintasindo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 17:11:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BERITA UTAMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suaralintasindonesia.com/?p=73450</guid>

					<description><![CDATA[Pemalang &#124; suaralintasindonesia.com- Sebuah gudang yang diduga kuat menjadi lokasi penimbunan dan transaksi ilegal Bahan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-73451" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251202-WA0083.jpg" alt="" width="720" height="956" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251202-WA0083.jpg 720w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251202-WA0083-113x150.jpg 113w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251202-WA0083-377x500.jpg 377w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>Pemalang | suaralintasindonesia.com- Sebuah gudang yang diduga kuat menjadi lokasi penimbunan dan transaksi ilegal Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar ditemukan di Semiliran, Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang Jawa Tengah. Temuan ini memicu keresahan warga dan desakan agar aparat penegak hukum segera turun tangan menindak tegas praktik yang diduga melanggar hukum tersebut.</p>
<p>Gudang yang berada di samping rumah dekat pemukiman padat penduduk bisa berpotensi membahayakan warga sekitar. Pasalnya lokasi gudang penimbunan BBM tersebut sering dilewati oleh para masyarakat Bantarbolang.</p>
<p>Aktifitas ilegal tersebut sejak lama sudah menimbulkan kecurigaan warga. Hampir setiap hari warga melihat mobilisasi keluar-masuk beberapa motor dengan membawa rombong berisikan jerigen berkapasitas 25 liter, Kendaraan-kendaraan itu diduga digunakan untuk mengangkut solar bersubsidi hasil dari Ritail (mengangsu) ke SPBU satu ke SPBU lainnya di wilayah Kabupaten Pemalang yang kemudian ditimbun di dalam gudang.</p>
<p>Pada Selasa (2/12/2025) sekitar pukul 13.21 WIB, tim media melakukan investigasi lapangan dengan mendatangi langsung lokasi gudang yang diduga menjadi tempat penyimpanan BBM bersubsidi jenis solar tersebut.</p>
<p>Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, gudang penimbunan atau tempat overtap BBM ilegal itu disebut-sebut milik seseorang oknum wartawan berinisial LZ yang bernaung di Media Sidik Kriminal dengan jabatan Pimpinan Redaksi (Pimred). Dan aktifitas ilegalnya ini mendapat dukungan dari suami sirinya yang berprofesi sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas sebagai Intel Kodim berinisial SLM dan masih mempunyai seorang istri sah.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-73452" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251202-WA00821.jpg" alt="" width="720" height="964" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251202-WA00821.jpg 720w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251202-WA00821-112x150.jpg 112w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251202-WA00821-373x500.jpg 373w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>Modus operasi diduga dilakukan dengan cara “mengangsu” solar menggunakan motor disertai rombong jerigen. Aktivitas tersebut diduga memanfaatkan barcode dan pelat nomor ganda untuk mengelabui sistem pengawasan di SPBU.</p>
<p>Tim investigasi media sempat masuk ke dalam area gudang untuk meminta konfirmasi terkait dugaan penimbunan BBM bersubsidi. Namun, tidak ditemukan satu pun penjaga di lokasi. Kondisi ini menguatkan dugaan bahwa penjaga sudah mengetahui ada awak media yang akan masuk sehingga memilih melarikan diri.</p>
<p>Saat memeriksa bagian dalam gudang, tim investigasi dibuat tercengang dengan temuan puluhan kempu atau tandon minyak yang berjejer untuk menimbun BBM subsidi jenis Solar tersebut. Selain itu, ditemukan pula mesin pompa berukuran besar dan selang berdiameter sekitar 10 sentimeter yang diduga digunakan untuk menyedot solar dari Kempu dan dipindahkan ke tangki biru putih milik swasta.</p>
<p>Secara hukum, praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi seperti ini tergolong tindak pidana berat. Pelaku penimbunan dan mafia solar ilegal dapat dijerat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Aturan tersebut memuat ancaman pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan denda hingga Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) bagi pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi.</p>
<p>Masyarakat setempat mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk segera bertindak cepat dan tegas mengusut tuntas dugaan praktik mafia migas di wilayah mereka. Warga berharap penegakan hukum yang presisi tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga benar-benar menegakkan keadilan serta memberantas penyalahgunaan BBM subsidi yang merugikan negara dan masyarakat luas.</p>
<p>Dan secepatnya Tim investigasi Media akan menemui Komandan Kodim (Dandim) 0711 Kabupaten Pemalang guna meminta tanggapan serta menindak tegas salah satu anggotanya yang melanggar kedisiplinan.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://suaralintasindonesia.com/2025/12/03/gudang-milik-oknum-wartawan-di-bantarbolang-diduga-dibekingi-aparat-warga-pertanyakan-penegakan-hukum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73450</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ngeri ! ADD Desa Bojongloa, Kec Rancaekek, Kab Bandung, Jawa Barat T. A 2023 Terserap Namun Ada Selisih Yang Signifikan&#8230;..??</title>
		<link>https://suaralintasindonesia.com/2025/12/01/ngeri-add-desa-bojongloa-kec-rancaekek-kab-bandung-jawa-barat-t-a-2023-terserap-namun-ada-selisih-yang-signifikan/</link>
					<comments>https://suaralintasindonesia.com/2025/12/01/ngeri-add-desa-bojongloa-kec-rancaekek-kab-bandung-jawa-barat-t-a-2023-terserap-namun-ada-selisih-yang-signifikan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[suaralintasindo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 10:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BERITA UTAMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suaralintasindonesia.com/?p=73424</guid>

					<description><![CDATA[Bandung &#124; suaralintasindonesia.com- Desa Bojongloa yang memiliki status &#8220;MAJU&#8221; mendapatkan pagu anggaran Dana Desa sebesar...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-73427" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG_20251201_174119.jpg" alt="" width="1080" height="610" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG_20251201_174119.jpg 1080w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG_20251201_174119-150x85.jpg 150w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG_20251201_174119-500x282.jpg 500w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG_20251201_174119-768x434.jpg 768w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG_20251201_174119-1024x578.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>
<p>Bandung | suaralintasindonesia.com- Desa Bojongloa yang memiliki status &#8220;MAJU&#8221; mendapatkan pagu anggaran Dana Desa sebesar Rp 1.256.839.000 untuk Tahun Anggaran (TA) 2023, yang seluruhnya telah disalurkan melalui tiga tahapan, yaitu:</p>
<p>1. Tahap 1: Rp 690.251.700 (54,92%)<br />
2. Tahap 2: Rp 377.051.700 (30,00%)<br />
3. Tahap 3: Rp 189.535.600 (15,08%)</p>
<p>Rincian penyaluran dana tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan, antara lain:</p>
<p>&#8211; Penyertaan Modal: Rp 50.000.000<br />
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa: Rp 25.000.000<br />
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa: Rp 228.610.000, Rp 129.366.200, dan Rp 12.340.000 (total Rp 370.316.200)<br />
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan: Rp 18.300.000 dan Rp 6.000.000 (total Rp 24.300.000)<br />
&#8211; Penyelenggaraan Posyandu: Rp 80.400.000, Rp 11.250.000, Rp 7.500.000, Rp 37.800.000, dan Rp 33.000.000 (total Rp 170.950.000)<br />
&#8211; Keadaan Mendesak: Rp 313.200.000<br />
&#8211; Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Hukum dan Pelindungan Masyarakat: Rp 15.000.000<br />
&#8211; Peningkatan Produksi Peternakan: Rp 85.000.000 dan Rp 166.367.800 (total Rp 251.367.800)<br />
&#8211; Operasional Pemerintah Desa: Rp 6.000.000, Rp 10.080.000, dan Rp 21.625.000 (total Rp 37.705.000)</p>
<p>Namun, terdapat informasi bahwa ada selisih anggaran sebesar rasutan juta  yang telah terserap tetapi belum diterapkan dalam satu tahun periode TA 2023, lalu kemana selisih yang nilainya ratusan juta tersebut&#8230;..??</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-73428" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/Photo-20251201-173507-S-1079x663-1.png" alt="" width="1080" height="664" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/Photo-20251201-173507-S-1079x663-1.png 1080w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/Photo-20251201-173507-S-1079x663-1-150x92.png 150w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/Photo-20251201-173507-S-1079x663-1-500x307.png 500w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/Photo-20251201-173507-S-1079x663-1-768x472.png 768w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/Photo-20251201-173507-S-1079x663-1-1024x630.png 1024w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>
<p>Menurut penelusuran yang dilakukan oleh lembaga aliansi Indonesia, selisih dana tersebut telah melalui audit dari Inspektorat Kabupaten Bandung dan dinyatakan melanggar aturan pemerintah. Sebagai tindak lanjut, kasus ini akan segera dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Lebih mengejutkan, praktik serupa masih tetap berlanjut pada tahun anggaran berikutnya, yang semakin memperkuat dugaan pelanggaran konsisten terhadap peraturan pengelolaan Dana Desa.</p>
<p>Pengelolaan Dana Desa TA 2023 diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang mengatur penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi dana tersebut. Beberapa poin penting antara lain:</p>
<p>Dana Desa harus digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan desa.<br />
Terdapat prioritas penggunaan dana, seperti program pemulihan ekonomi (minimal 10% &#8211; maksimal 25% untuk BLT Desa), ketahanan pangan (minimal 20%), dan operasional pemerintah desa (maksimal 3%).<br />
Kepala Desa bertanggung jawab menyusun laporan realisasi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana, yang harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga pemeriksa yang berwenang.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-73429" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG_20251201_172915.jpg" alt="" width="1080" height="777" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG_20251201_172915.jpg 1080w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG_20251201_172915-150x108.jpg 150w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG_20251201_172915-500x360.jpg 500w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG_20251201_172915-768x553.jpg 768w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG_20251201_172915-1024x737.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>
<p>Jika anggaran Dana Desa telah terserap tetapi tidak direalisasikan tanpa alasan yang sah, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan pengelolaan keuangan negara/daerah. Sanksi yang dapat diberikan tergantung pada tingkat keparahan dan motif pelanggaran, antara lain:</p>
<p>1. Sanksi Administratif: Seperti teguran tertulis, penurunan gaji, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, atau pemberhentian kerja, yang diatur dalam PMK Nomor 201 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.<br />
2. Sanksi Perdata: Wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan bagi negara atau masyarakat.<br />
3. Sanksi Pidana: Jika pelanggaran melibatkan penyalahgunaan wewenang, penyuapan, atau korupsi (misalnya dana digunakan untuk kepentingan pribadi), pelaku dapat dikenai pidana penjara dan denda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pidana Korupsi (yang telah diubah beberapa kali). Contohnya, dalam kasus penyalahgunaan Dana Desa di Padangsidimpuan, mantan Kepala Desa dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta serta harus membayar uang pengganti kerugian negara.</p>
<p>Perlu diperhatikan bahwa penentuan sanksi dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan dan penyelidikan oleh lembaga yang berwenang, seperti Inspektorat Daerah, BPK, atau Kejaksaan Negeri. ( Rilis.Team@bpan )</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://suaralintasindonesia.com/2025/12/01/ngeri-add-desa-bojongloa-kec-rancaekek-kab-bandung-jawa-barat-t-a-2023-terserap-namun-ada-selisih-yang-signifikan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73424</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Marak Optik Melanggar Aturan di Semarang Regulasi RO Diabaikan? Publik Pertanyakan Izin Cabang Optik B Riski</title>
		<link>https://suaralintasindonesia.com/2025/11/20/marak-optik-melanggar-aturan-di-semarang-regulasi-ro-diabaikan-publik-pertanyakan-izin-cabang-optik-b-riski/</link>
					<comments>https://suaralintasindonesia.com/2025/11/20/marak-optik-melanggar-aturan-di-semarang-regulasi-ro-diabaikan-publik-pertanyakan-izin-cabang-optik-b-riski/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[suaralintasindo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 06:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BERITA UTAMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suaralintasindonesia.com/?p=73290</guid>

					<description><![CDATA[Semarang &#124; suaralintasindonesia.com- Maraknya dugaan praktik operasional optik tanpa izin di Kota Semarang memicu kekhawatiran...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-73291" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG-20251120-WA0022.jpg" alt="" width="1536" height="864" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG-20251120-WA0022.jpg 1536w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG-20251120-WA0022-150x84.jpg 150w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG-20251120-WA0022-500x281.jpg 500w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG-20251120-WA0022-768x432.jpg 768w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG-20251120-WA0022-1024x576.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" /></p>
<p>Semarang | suaralintasindonesia.com- Maraknya dugaan praktik operasional optik tanpa izin di Kota Semarang memicu kekhawatiran publik. Sejumlah pihak menilai Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang belum menunjukkan langkah penanganan tegas dalam menangani persoalan tersebut.</p>
<p>Seorang narasumber yang merupakan pengusaha optik dan telah lama berkecimpung di bidang pelayanan kesehatan mata mengungkapkan bahwa sejumlah optik diduga beroperasi tanpa izin resmi serta tidak memenuhi standar pemeriksaan mata sebagaimana yang dipersyaratkan dalam regulasi kesehatan.</p>
<p>Menurut narasumber tersebut, keberadaan optik yang belum memiliki izin dapat berpotensi membahayakan keselamatan konsumen. Pemeriksaan mata yang dilakukan oleh tenaga yang tidak berwenang dikhawatirkan menghasilkan ukuran lensa yang tidak akurat.</p>
<p>“Jika pemeriksaan tidak dilakukan oleh tenaga yang seharusnya, risiko kesalahan penentuan ukuran lensa sangat tinggi. Dampaknya bisa serius bagi kesehatan mata,” ujarnya.</p>
<p>Salah satu optik yang menjadi perhatian adalah Optik B Riski, yang diduga sebagian cabangnya belum mengantongi izin operasional sesuai ketentuan. Dalam regulasi Dinas Kesehatan, sebuah optik diwajibkan memiliki tenaga Refraksionis Optisien (RO) yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dan memastikan standar pelayanan kesehatan terpenuhi.</p>
<p>Narasumber juga mempertanyakan apakah satu RO diperbolehkan membawahi banyak cabang sekaligus. Optik B Riski diketahui memiliki beberapa cabang di Kota Semarang dan sejumlah daerah di Jawa Tengah. Jika beberapa cabang hanya ditempatkan asisten RO, hal tersebut dinilai tidak sesuai ketentuan, karena asisten RO tidak memiliki kewenangan menetapkan atau merekomendasikan resep kacamata.</p>
<p>“Yang kami temukan, di beberapa cabang justru asisten yang melakukan pemeriksaan dan memberikan ukuran. Ini menimbulkan pertanyaan besar dan perlu ditelusuri lebih jauh,” katanya.</p>
<p>Optik B Riski juga diketahui memasarkan produk kesehatan mata secara daring. Menurut narasumber, penjualan produk kacamata atau lensa tanpa pemeriksaan langsung tidak direkomendasikan karena terdapat tahapan pemeriksaan wajib sebelum menentukan kondisi visual seseorang.</p>
<p>Adapun tahapan ideal pemeriksaan mata meliputi:</p>
<p>1. Anamnesis<br />
2. Uji visus<br />
3. Pemeriksaan refraksi<br />
4. Pemeriksaan distorsi<br />
5. Pengukuran pupil distance<br />
6. Penentuan dan penulisan ukuran lensa</p>
<p>Tanpa proses tersebut, hak pasien untuk menerima pelayanan kesehatan mata yang sesuai standar dinilai dapat terabaikan.</p>
<p>Narasumber menyebut bahwa laporan terkait dugaan pelanggaran ini sudah disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kota Semarang. Namun hingga kini, ia mengaku belum melihat adanya tindakan konkrit dari pemerintah daerah.</p>
<p>“Kami sudah menyampaikan laporan. Sampai sekarang belum ada tindakan nyata. Sepertinya belum ada perhatian serius dari Dinkes,” ujarnya.</p>
<p>Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Kesehatan Kota Semarang belum memberikan keterangan resmi terkait temuan dan laporan tersebut. Publik berharap pemerintah daerah dapat memperketat pengawasan operasional optik demi menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat.</p>
<p>Potensi Pasal Pelanggaran (Jika Dugaan Terbukti)</p>
<p>(Disampaikan secara informatif, bukan kesimpulan hukum; asas praduga tak bersalah tetap dijunjung)</p>
<p>1. Pelanggaran Izin Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p>
<p>UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 71 ayat (1) : Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin.</p>
<p>Pasal 82 : Pelayanan kesehatan tanpa izin dapat dikenai sanksi administratif dan pidana.</p>
<p>2. Praktik Tenaga Kesehatan Tanpa Kewenangan</p>
<p>Jika benar asisten RO melakukan pemeriksaan dan menetapkan ukuran lensa : Pasal 64 ayat (1) UU Tenaga Kesehatan : Tenaga kesehatan wajib memiliki kewenangan sesuai kompetensi.</p>
<p>Pasal 84 : Setiap orang yang menjalankan praktik tenaga kesehatan tanpa keahlian dan kewenangan dapat dikenai pidana.</p>
<p>3. Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Tanpa Izin Berusaha</p>
<p>Jika cabang beroperasi tanpa izin :PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko, Pasal 12 : Pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha sesuai tingkat risiko.</p>
<p>4. Perlindungan Konsumen</p>
<p>Pemeriksaan tidak akurat atau penjualan produk tanpa prosedur dapat dikategorikan melanggar: UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</p>
<p>Pasal 8 ayat (1) : Pelaku usaha dilarang memproduksi/menjual barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar. Pasal 19 : Konsumen berhak mendapat ganti rugi atas kerugian yang timbul.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://suaralintasindonesia.com/2025/11/20/marak-optik-melanggar-aturan-di-semarang-regulasi-ro-diabaikan-publik-pertanyakan-izin-cabang-optik-b-riski/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73290</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Proyek Jalan Masuk UIN Salatiga Disorot: Kapan Dugaan Penyimpangan Terjadi dan Bagaimana Modus Penggunaan Solar Subsidi?</title>
		<link>https://suaralintasindonesia.com/2025/11/15/proyek-jalan-masuk-uin-salatiga-disorot-kapan-dugaan-penyimpangan-terjadi-dan-bagaimana-modus-penggunaan-solar-subsidi/</link>
					<comments>https://suaralintasindonesia.com/2025/11/15/proyek-jalan-masuk-uin-salatiga-disorot-kapan-dugaan-penyimpangan-terjadi-dan-bagaimana-modus-penggunaan-solar-subsidi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[suaralintasindo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 06:56:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BERITA KHUSUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suaralintasindonesia.com/?p=73227</guid>

					<description><![CDATA[Salatiga &#124; suaralintasindonesia.com- Ada beberapa laporan dan investigasi terbaru mengenai dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-73228" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG-20251115-WA0031.jpg" alt="" width="1600" height="1200" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG-20251115-WA0031.jpg 1600w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG-20251115-WA0031-150x113.jpg 150w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG-20251115-WA0031-500x375.jpg 500w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG-20251115-WA0031-768x576.jpg 768w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG-20251115-WA0031-1536x1152.jpg 1536w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG-20251115-WA0031-1024x768.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p>
<p>Salatiga | suaralintasindonesia.com- Ada beberapa laporan dan investigasi terbaru mengenai dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan universitas di Indonesia. Kasus-kasus ini sedang ditangani oleh pihak berwenang seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p>
<p>Secara umum, KPK juga mengendus adanya potensi korupsi di 68% pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi, menunjukkan bahwa masalah penyimpangan proyek pembangunan kampus merupakan isu yang meluas. Pihak berwenang terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap dan menindaklanjuti kasus-kasus tersebut.</p>
<p>Seperti halnya yang terjadi di proyek UIN (Universitas Islam Negeri) Salatiga Jalan Lingkar Selatan, Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Diduga syarat dengan penyimpangan. Proyek dari Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) ini menelan biaya yang cukup fantastis senilai Rp 3.746.528.835,56 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) untuk pembangunan jalan masuk selatan UIN Salatiga.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-73229" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG-20251115-WA0039.jpg" alt="" width="575" height="362" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG-20251115-WA0039.jpg 575w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG-20251115-WA0039-150x94.jpg 150w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG-20251115-WA0039-500x315.jpg 500w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG-20251115-WA0039-540x340.jpg 540w" sizes="(max-width: 575px) 100vw, 575px" /></p>
<p>Proyek dari Kemenag ini di kerjakan oleh CV. Inter Desain dengan hasil lelang berkolaborasi dengan CV. Artha Gemilang dan juga CV. Monalisa Art dan anggaran dana diambilkan dari DIPA-UIN Salatiga Tahun Anggaran 2025. Namun pekerjaan atau barang yang terpantau dilapangan tidak sefantastis nilai anggaran tersebut. Pasalnya untuk kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) tidak sama sekali terpakai oleh para pekerja dilapangan, serta pembangunan saluran air sepanjang jalan menuju kampus diduga tidak adanya lantai kerja.</p>
<p>Saat Tim awak media melakukan investigasi di lapangan menemukan sejumlah penyimpangan, diantaranya papan anggaran tidak terpasang di lokasi konstruksi, hanya dibiarkan bersandar ditempat parkir mobil yang jauh dari pantauan. Dan saat tim berbincang kepada salah seorang Dirut (Direktur Utama) CV. Inter Desain bernama Gatot, ia tidak cukup detail menjelaskan mekanisme kerja dilapangan. Pasalnya saat tim investigasi media menanyakan tentang suplay BBM (Bahan Bakar Minyak) yang digunakan untuk alat berat dirinya terkesan menutupi, hal ini ada dugaan suplay BBM (Bahan Bakar Minyak) menggunakan BBM jenis Solar bersubsidi.</p>
<p>Ditanya lebih lanjut terkait berapa hari sekali pengiriman BBM untuk alat berat, Gatot hanya bisa menjawab tidak tau dan biasanya dikirim pada malam hari. Hal ini tim investigasi media semakin yakin bahwa ada dugaan pekerjaan khususnya alat berat menggunakan BBM jenis Solar bersubsidi.</p>
<p>Atas ketidak transparannya pihak CV. Inter Desain ini kami selaku sosial kontrol masyarakat mendesak KPK dan instansi terkait untuk mengaudit anggaran pekerjaan jalan masuk selatan UIN Salatiga yang dikeluarkan oleh DIPA-UIN Tahun Anggaran 2025 yang mencapai miliaran rupiah.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://suaralintasindonesia.com/2025/11/15/proyek-jalan-masuk-uin-salatiga-disorot-kapan-dugaan-penyimpangan-terjadi-dan-bagaimana-modus-penggunaan-solar-subsidi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73227</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kontroversi Alih Fungsi Lapangan Sepak Bola di Desa Cibatu Mencuat: Diduga Ada Pemalsuan Tanda Tangan, Tekanan Oknum Aparat, dan Keterlibatan Sekretaris Desa</title>
		<link>https://suaralintasindonesia.com/2025/11/13/kontroversi-alih-fungsi-lapangan-sepak-bola-di-desa-cibatu-mencuat-diduga-ada-pemalsuan-tanda-tangan-tekanan-oknum-aparat-dan-keterlibatan-sekretaris-desa/</link>
					<comments>https://suaralintasindonesia.com/2025/11/13/kontroversi-alih-fungsi-lapangan-sepak-bola-di-desa-cibatu-mencuat-diduga-ada-pemalsuan-tanda-tangan-tekanan-oknum-aparat-dan-keterlibatan-sekretaris-desa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[suaralintasindo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 07:13:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESA]]></category>
		<category><![CDATA[LAIN-LAIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suaralintasindonesia.com/?p=73150</guid>

					<description><![CDATA[Kab Tasikmalaya&#124; suaralintasindonesia.com- Alih fungsi lapangan sepak bola di Desa Cibatu, kecamatan Karangnunggal Tasikmalaya, menjadi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-73152" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/Photo-20251113-140743-S-1079x673-1.png" alt="" width="1080" height="674" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/Photo-20251113-140743-S-1079x673-1.png 1080w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/Photo-20251113-140743-S-1079x673-1-150x94.png 150w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/Photo-20251113-140743-S-1079x673-1-500x312.png 500w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/Photo-20251113-140743-S-1079x673-1-768x479.png 768w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/Photo-20251113-140743-S-1079x673-1-800x500.png 800w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/Photo-20251113-140743-S-1079x673-1-1024x639.png 1024w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/Photo-20251113-140743-S-1079x673-1-400x250.png 400w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>
<p>Kab Tasikmalaya| suaralintasindonesia.com- Alih fungsi lapangan sepak bola di Desa Cibatu, kecamatan Karangnunggal Tasikmalaya, menjadi polemik di tengah masyarakat dan pemuda setempat. Proyek pembangunan koperasi &#8220;Merah Putih&#8221; ini diduga sarat dengan praktik kesewenang-wenangan, pemalsuan dokumen, serta tekanan dari oknum aparat. 12-11-2025</p>
<p>Penolakan warga semakin kuat setelah adanya indikasi pemalsuan tanda tangan tokoh masyarakat, termasuk tokoh pendidikan dan tokoh agama, yang diduga dilakukan oleh Sekretaris Desa. Kedua tokoh tersebut telah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak ridho dan tidak ikhlas tanda tangannya dipalsukan. &#8220;Seharusnya, pembangunan koperasi ini melalui musyawarah dengan seluruh warga masyarakat desa terlebih dahulu dan disaksikan oleh Muspika. Tapi, yang terjadi justru ada tanda tangan yang dipalsukan,&#8221; ungkap salah seorang tokoh pemuda yang enggan disebutkan namanya.</p>
<p>Kepala Desa Cibatu menyatakan tidak mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan tersebut dan meminta Sekretaris Desa untuk bertanggung jawab serta meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat dan tokoh-tokoh yang tanda tangannya dipalsukan. Sekdes pelaku pemalsuan memang telah meminta maaf, namun kedua tokoh yang dirugikan tetap merasa tidak terima.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-73153" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/25-11-13-14-02-51-052_deco.jpg" alt="" width="1920" height="2560" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/25-11-13-14-02-51-052_deco.jpg 1920w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/25-11-13-14-02-51-052_deco-113x150.jpg 113w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/25-11-13-14-02-51-052_deco-375x500.jpg 375w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/25-11-13-14-02-51-052_deco-768x1024.jpg 768w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/25-11-13-14-02-51-052_deco-1152x1536.jpg 1152w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/25-11-13-14-02-51-052_deco-1536x2048.jpg 1536w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/25-11-13-14-02-51-052_deco-1024x1365.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>
<p>Saat dikonfirmasi oleh awak media Sekretaris Desa, mengakui bahwa dirinya memang melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut karena kedua tokoh tersebut tidak ada ditempat, sedangkan saya adanya desakan dari Babinsa karena sedang ditunggu laporannya jelas sekdes. Menurutnya, Babinsa mendesak agar proses tersebut segera diselesaikan dan dilaporkan ke Koramil dan Kodim.</p>
<p>Babinsa setempat, saat dikonfirmasi oleh awak media, menyatakan bahwa proyek ini sudah mendapatkan persetujuan dari Kodim. &#8220;Jika tidak percaya, silakan hubungi Kodim, karena saya hanya menjalankan perintah dari atasan,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Masyarakat sebenarnya akan menerima hasil keputusan pembangunan jika mekanisme musyawarah ditempuh terlebih dahulu. Namun, proyek ini dilakukan secara tiba-tiba tanpa musyawarah sebelumnya, sehingga menimbulkan kekecewaan karena tidak ada transparansi dari pemerintah desa. Setelah ada gejolak baru dimusyawarahkan kan lucu jelas salah satu tokoh pemuda.</p>
<p>Muncul dugaan adanya tekanan dari oknum Babinsa yang mengklaim bahwa proyek ini telah mendapat persetujuan dari Kodim. Hal ini semakin memperkeruh suasana dan menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat. Ada apa &#8230;..??</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-73156" src="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG_20251113_141202.jpg" alt="" width="1080" height="1102" srcset="https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG_20251113_141202.jpg 1080w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG_20251113_141202-147x150.jpg 147w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG_20251113_141202-490x500.jpg 490w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG_20251113_141202-768x784.jpg 768w, https://suaralintasindonesia.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG_20251113_141202-1024x1045.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>
<p>&#8220;Kami sangat menyayangkan tindakan aparat desa dan oknum Babinsa yang terkesan memaksakan kehendak. Padahal, Koperasi Merah Putih ini adalah program pemerintah pusat yang seharusnya dijalankan dengan mekanisme yang transparan dan partisipatif,&#8221; lanjutnya. Terlebih lapangan tersebut adalah salah satu ruang terbuka Hijau yang letaknya tidak jauh dari kantor desa.</p>
<p>Terkait dugaan tindak pidana pemalsuan, kasus ini dapat dijerat dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.</p>
<p>Ada wacana beberapa warga berencana melaporkan kasus ini ke pihak berwajib atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang.</p>
<p>Kasus ini menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan desa cibatu yang seharusnya mengedepankan kepentingan masyarakat. Warga berharap agar pihak berwenang segera turun tangan untuk, meninjau ulah dan mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku yang terlibat. (Rilis@i.rokiin_red)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://suaralintasindonesia.com/2025/11/13/kontroversi-alih-fungsi-lapangan-sepak-bola-di-desa-cibatu-mencuat-diduga-ada-pemalsuan-tanda-tangan-tekanan-oknum-aparat-dan-keterlibatan-sekretaris-desa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73150</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
