Satgas Banten Kesti TTKKDH DPAC Balaraja Mengomentari Tentang Program Bansos untuk Keluarga Korban Judi Online
Balaraja, Kabupaten Tangerang||Suaralintasindonesia.com – Dalam sebuah tayangan berita live dari stasiun TV swasta besar di Indonesia, serta melalui kutipan berita dari media besar di tanah air. Satgas Banten Kesti TTKKDH DPAC Balaraja menyampaikan pandangan kritisnya terhadap program bantuan sosial (bansos) pemerintah yang diperuntukkan bagi keluarga korban judi online.
Satgas Banten Kesti TTKKDH DPAC Balaraja menegaskan bahwa bansos yang sudah ada saat ini saja masih jauh dari sempurna dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan program bansos di Indonesia hingga kini masih menghadapi banyak kendala, seperti tumpang tindih data dan ketidakcocokan antara data yang ada dengan realita di lapangan. Ini merupakan masalah serius karena masih kurangnya validitas data dan efektivitas program di tingkat implementasi.
Dalam pandangan Islam, membantu mereka yang membutuhkan adalah kewajiban yang mulia. Namun, bantuan harus diberikan dengan dasar keadilan dan ketepatan sasaran. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an, Surah An-Nisa ayat 58, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,” ujar Bendahara Satgas Banten Kesti TTKKDH DPAC Balaraja Napolen Juliansyah yang biasa di panggil Leon. Selasa 18 Juni 2024.
“Oleh karena itu, bantuan sosial harus disalurkan kepada mereka yang benar-benar berhak dan membutuhkan, bukan kepada kelompok yang keliru, termasuk keluarga korban judi online,” tambah Leon dalam obrolannya.
Judi online adalah aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam dan hukum negara, dan memberikan bantuan kepada keluarga pelaku judi online bisa diartikan sebagai bentuk toleransi terhadap perbuatan yang haram tersebut. Seharusnya, pemerintah lebih bijak dalam menentukan prioritas penerima bantuan, memastikan bahwa setiap program bansos tidak hanya berdasarkan data yang valid, tetapi juga tidak melanggar prinsip-prinsip moral dan hukum yang berlaku.
Satgas Banten Kesti TTKKDH DPAC Balaraja dengan tegas menyatakan bahwa data lapangan harus disempurnakan agar program-program bansos dari pemerintah bisa akurat dan tepat sasaran diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan. Mengingat situasi saat ini, pemerintah harus mengarahkan upayanya untuk memperbaiki dan memperkuat basis data penerima bansos, serta menyempurnakan mekanisme penyalurannya.
Kesimpulannya, daripada menambah daftar program bansos baru yang kontroversial dan tidak tepat sasaran, pemerintah sebaiknya fokus pada pembenahan program bansos yang sudah ada, memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan, sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan ketepatan yang diajarkan dalam Islam.
(Rohim/SLI.Com)
