Camat Balaraja dan Kades Saga Bungkam, Proyek Balai Warga Disorot
Balaraja, Kabupaten Tangerang – Proyek pemeliharaan Balai Warga RT 009 RW 001 Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, yang menghabiskan anggaran Rp100 juta dari APBD Tahun 2025, kini menjadi sorotan tajam publik. DPP BIAS Indonesia mengantongi video pengakuan pekerja yang mengungkap indikasi kuat penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Selasa ( 22/07/25).
Dalam rekaman video yang diperoleh DPP BIAS, seorang pekerja mengaku bahwa pekerjaan hanya dilakukan oleh dua orang tanpa alat pelindung diri (APD). Adapun lingkup pekerjaan hanya mencakup pemasangan plafon, plester tembok, urugan, dan keramik, tanpa rincian teknis yang sesuai nilai anggaran.
Yang lebih fatal, proyek tersebut tidak dilengkapi papan informasi proyek, sebuah pelanggaran serius terhadap asas transparansi dana publik. Tanpa papan proyek, masyarakat tidak mengetahui siapa kontraktor, berapa lama pekerjaan berlangsung, nilai kontrak, hingga kode kegiatan yang mendanai proyek tersebut.
“Ini bukan dugaan kosong. Bukti video asli pengakuan pekerja sudah kami pegang. Fakta-fakta di lapangan menunjukkan indikasi kuat adanya penyimpangan dan kemungkinan mark-up anggaran,” ujar Eky Amartin, Ketua Umum DPP BIAS Indonesia.
Baca juga :
Penggunaan material seperti semen Jakarta di lokasi proyek juga dipertanyakan kesesuaiannya dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB). DPP BIAS menuntut proyek ini diaudit menyeluruh oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang, dan apabila terbukti ada tindak pidana, maka pelakunya harus diproses tanpa kompromi.
Lebih menyedihkan, ketika media mencoba melakukan konfirmasi, baik Camat Balaraja, Willy Patria, SE., M.Si, maupun Kepala Desa Saga, H. Sarnata, S.Pd., sama-sama memilih bungkam. Camat Willy tidak menjawab pesan WhatsApp maupun panggilan telepon, sedangkan H. Sarnata juga tidak memberikan tanggapan apapun terkait proyek yang berada langsung di wilayah administrasinya.
“Ketika dua pejabat publik memilih diam atas persoalan yang menyangkut uang rakyat, maka ini patut dipertanyakan. Pengawasan di mana ? Kepedulian pada integritas pembangunan di mana ?,” tegas Eky.
DPP BIAS Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Seluruh bukti siap diserahkan ke aparat penegak hukum. “Kami tak akan mundur. Ini uang rakyat. Harus dipertanggungjawabkan sampai ke akar-akarnya,” tutup Eky Amartin.
(Kang Ir/tim/@sli.com)
