Pembinaan Administrasi Dokumen Kelembagaan dan Program Kerja LPM Desa dan Kelurahan Se-Kecamatan Balajar Tahun 2025
Balaraja, Kabupaten Tangerang | Suaralintasindonesia.com – Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan kualitas tata kelola Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di tingkat desa dan kelurahan, Kecamatan Balaraja menyelenggarakan kegiatan. Pembinaan Administrasi Dokumen Kelembagaan dan Program Kerja LPM se-Kecamatan Balaraja tahun 2025. Berlokasi di aula atas kecamatan balaraja. Acara ini dihadiri oleh Camat Balaraja, Willy Patria, S.E., M.E., serta perwakilan LPM dari berbagai desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Balaraja.
Dalam sambutannya, Camat Willy Patria menegaskan pentingnya penyelenggaraan LPM yang berlandaskan regulasi yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 7 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. “LPM memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, sehingga diperlukan tata kelola administrasi yang baik agar program kerja dapat berjalan optimal,” ujar Willy.
Ia juga mengimbau seluruh LPM untuk lebih aktif dalam menyampaikan masukan dan usulan kepada kepala desa atau lurah sebagai bentuk penyaluran aspirasi masyarakat. “Kami di kecamatan akan selalu mendorong agar usulan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dengan baik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Camat Balaraja mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. “Saya berharap adanya sinergi antar-kelurahan dan desa dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, untuk program berskala besar seperti Balai Latihan Kerja (BLK), cakupannya tidak hanya satu kecamatan, melainkan harus melibatkan tingkat kabupaten,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Slamet, selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Balaraja, menekankan bahwa pembinaan ini merupakan langkah awal dalam memperkuat koordinasi antar-LPM. “Kami telah mengumpulkan berbagai data dan informasi terkait kondisi LPM di masing-masing desa dan kelurahan. Langkah ini bertujuan untuk lebih mengenal dan memahami tantangan serta peluang yang ada,” jelasnya.
Sementara itu, Ahmad Rizky, perwakilan LPM Kelurahan Balaraja, menyampaikan aspirasi mengenai perlunya forum komunikasi antar-LPM. “Teman-teman kami sebelumnya pernah mengusulkan adanya wadah untuk saling bertukar gagasan. Dengan adanya forum, diharapkan LPM dapat lebih sering berkoordinasi dan, jika memungkinkan, diakui secara resmi oleh pihak kecamatan,” ungkapnya.
“Yuk kita sama-sama membentuk sebuah forum agar ada kekuatan untuk menyandingkan berbagai usulan kita,” tandas Rizky.
Usulan ini mendapatkan dukungan dari beberapa perwakilan LPM lainnya yang berharap adanya forum koordinasi yang lebih terstruktur. Dengan demikian, komunikasi antar-LPM dapat berjalan lebih efektif, dan berbagai program kerja yang diusulkan dapat lebih diperhatikan oleh pemerintah desa maupun kecamatan.
Perwakilan LPM dari Desa Gembong juga mengungkapkan bahwa hingga kini belum terbentuk wadah yang dapat mengakomodasi berbagai aspirasi terkait ketenagakerjaan serta kemitraan LPM dengan pemerintah desa. Selain itu, perwakilan LPM lainnya menyoroti aspek hak dan kewajiban anggota, terutama dalam hal kesejahteraan mereka.
“Saat kami menjalankan kewajiban, bagaimana dengan hak kami? Anggaran BOP sebesar Rp10 juta per tahun hanya cukup untuk operasional dasar seperti bensin, bahkan di antara anggota pun belum cukup. Apakah memungkinkan bagi LPM untuk memperoleh gaji?” harap salah satu perwakilan LPM.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Slamet menjelaskan bahwa dalam regulasi yang ada, tidak terdapat ketentuan mengenai pemberian gaji bagi anggota LPM. “Terkait gaji, dalam aturannya tidak ada, sehingga saya pun tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya,” tegasnya.
Dengan adanya gagasan pembentukan forum, diharapkan LPM dapat lebih leluasa menyampaikan aspirasi mereka melalui jalur resmi. “LPM ini seakan ada, tetapi terlihat tidak ada. Dengan adanya forum, kita bisa bersurat secara resmi, sehingga keberadaan kita lebih diperhitungkan,” tutup perwakilan Seksi Pemerintahan.
Baca Juga :
Dari sembilan desa dan satu kelurahan, forum LPM direncanakan akan dibentuk sebagai wadah koordinasi guna memperkuat sinergi antar-LPM dan meningkatkan efektivitas program kerja di tingkat desa dan kelurahan.
Adapun hasil diskusi secara aklamasi menetapkan Ahmad Rizky sebagai ketua dari Kelurahan Balaraja, Wakil Ketua I Mubarok dari Desa Tobat, Wakil Ketua II M. Hasan dari Desa Sentul, Sekretaris Rahmatullah dari Desa Gembong, Wakil Sekretaris I Sehabudin dari Desa Cangkudu, Wakil Sekretaris II Suharja dari Desa Sukamurni, Bendahara Asmari Agustian dari Desa Sentul Jaya, Wakil Bendahara I Suhata dari Desa Saga, dan Wakil Bendahara II Adhari dari Desa Talagasari.
Acara ditutup dengan doa sebagai bentuk harapan agar upaya pembinaan ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat peran LPM dalam pembangunan daerah. (Red/@sli.com)
