Hindari Disharmonisasi, Uu Ruzhanul Ingin Organisasi Pemerintahan Desa Melebur Jadi Satu
KUNINGAN, suaraindependentnews.id_ Demi terciptanya sinergitas antar perangkat di Pemerintahan Desa, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum, berwacana ingin organisasi atau asosiasi perangkat desa di Jawa Barat melebur jadi satu kesatuan.
Diketahui selama ini terdapat beberapa organisasi berbeda yang menaungi para perangkat desa. Seperti diantaranya, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Forum Sekdes, bahkan ada organisasi yang menghimpun para aparatur desa lainnya.
“Saya berharap ada satu gerakan dalam perhimpunan pemerintahan di desa yang selama ini ada beberpa asosiasi. Pertama misalnya ada APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia), Persatuan Perangkat Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (PPDI), Forum Sekdes, bahkan ada beberapa lagi yang lain,” ungkap Wagub Jabar, Uu Ruzhanul, usai hadiri kegiatan Saba Desa DPD APDESI Jawa Barat, di Aula Kantor DPC APDESI Kuningan JL. Moh. Yamin Desa Kedung Arum Kab. Kuningan, Minggu (05/12/2020).
“Harapan kami organisasi pemerintahan yang ada di desa melebur jadi satu. Karena semua perangkat desa merupakan satu kesatuan. Kepala Desa, dengan Sekdes, para Kaur, para Kadus, Jadi merupakan satu kesatuan yakni Pemerintah Desa,” tambahnya.
Kang Uu– sapaan Wagub Jabar — khawatir kalau setiap perangkat desa ditampung pada wadah yang berbeda, kedepan akan terjadi gesekan, atau bahkan disharmonisasi. Sebab dari setiap himpunan atau asosiasi pasti ingin jadi yang terbaik. Maka akan hadir persaingan semu.
“Sebab yang namanya organisasi wajar kalau ingin paling menonjol dari yang lainnya,” tambah Dia.
“Kekhawatiran kami terjadi gesekan- gesekan yang menimbulkan ketidak harmonisan pemerintahan di desa. Kalau sudah tidak harmonis pemerintahan di desa nanti ada saling jegal, saling menjelek- jelekan. Saling buka kekurangan. Berawal dari persaingan organisasi yang berujung pada persaingan perorangan di pemerintahan desa itu sendiri,” tambah Kang Uu.
Meskipun, lanjut sosok Panglima Santri, memang semua elemen masyarakat punya hak untuk berkumpul dan berserikat dengan dilindungi undang- undang. Namun demi selarasnya pembangunan, dan sinergisnya program pelayanan kepada masyarkat maka Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar, khususnya Dirinya ingin ada hanya satu organisasi yang mewadahi pemerintahan desa.
“Bisa dengan melebur semuanya ke satu organisasi yang sudah ada, atau bahkan dibuat wadah baru dengan susunan kepengurusan baru,” tambah Kang Uu.
Untuk itu, Kang Uu akan segera berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil terkait usulan yang digagasnya. Ia pun akan segera mengumpulkan para pengurus asosiasi pemerintahan desa untuk melakukan diskusi terkait usulan yang disebutkannya.
Disamping itu, Kang Uu juga mengaku sempat mengungkapkan pemikirannya tersebut ke sejumlah kepala daerah, Bupati/ walikota, dan sebagian besar setuju. “Langkah- langkah kedepan kami akan agendakan pembicaraan dahulu akan mengundang Ketua APDESI dan kepengurusannya, PPDI dan forum Sekdes, kemudian nanti akan ada lokakarya, focus group disscusion, atau sosialisasi,” Jelas Kang Uu.
Hal itu penting, untuk membangun persepsi yang sama terkait pembangunan desa di Jabar. Sehingga saat ada pencanangan program, atau penyerapan aspirasi, maka perangkat desa akan punya satu suara.
“Ini dilakukan supaya satu suara, sama semuanya, harapan kami, seperti itu, kebersamaan jelas memiliki kekuatan. Karena isinya (organisasi) itu- itu juga. Kami berharap kebersamaan seluruh perangkat desa yang ada di Jawa Barat ini,” harap Kang Uu. (FT)
