H Tanung Anggota DPRD F-PKB Komisi IV Kabupaten Cirebon Sebut Banyak Warga Miskin Belum Miliki Kartu JKN-KIS
Cirebon, suaraindependentnews.id_ Anggota DPRD dari F-PKB Komisi IV Kabupaten Cirebon, H.Tanung Hidayat saat dihubungi melalui seluler mengatakan, sangat perihatin dengan masih banyak masyarakat miskin di Kabupaten Cirebon yang belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang iurannya ditanggung pemerintah daerah.
“Kenapa demikian, H.Tanung menyampaikan bahwa hal itu kemungkinan disebabkan jumlah masyarakat miskin lebih banyak dari kuota BPJS kesehatan atau memang sebab ketidaktahuannya dari masyarakat itu sendiri untuk proses mendapatkan kartu JKN-KIS yang dimaksud,” katanya saat dihubungi oleh media ini sambil minum kopi.
Selain itu, H.Tanung meminta kepada pihak terkait, harus lebih gencar lagi untuk melakukan sosialisasi tentang kartu JKN-KIS, dan harus pula memperjelas bagaimana proses untuk cara mendapatkannya, agar warga bisa mengurus sendiri secara mandiri untuk mendapatkan kartu JKN-KIS tersebut.
Masih menurut H.Tanung, dirinya sangat perihatin ketika mendapatkan berbagai banyaknya keluhan dari masyarakat Kabupaten Cirebon, khusunya diwilayah Timur Kabupaten Cirebon, serta tidak sedikit pula keluhan yang masuk pada dirinya baik langsung maupun via HP pada saat masyarakat yang benar-benar miskin berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) namun tidak memiliki kartu JKN-KIS.
Mereka harus berobat mandiri karena tidak memiliki kartu yang bisa dipakai untuk berobat gratis tersebut.
Atas keperihatinan dan merasa tanggug jawab yang melekat pada dirinya sebagai wakil rakyat, H.Tanung yang terpilih dari Dapil V, rela untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya guna membantu masyarakat Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan kartu JKN-KIS tanpa memandang masyarakat tersebut berasal dari Dapil-nya maupun bukan.
Selain itu, H.Tanung meminta kepada RSUD Kabupaten Cirebon atau RSUD Cirebon Kota agar tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin yang belum atau tidak mendapatkan kartu JKN-KIS dari BPJS tersebut.
DPRD Kabupaten Cirebon, dalam hal ini Komisi IV siap mendukung proses JKN-KIS untuk lebih ditingkatkan lagi, selain dalam pelayanan, bila perlu dalam penganggaran, menurut H.Tanung Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak menjadi persoalan sepanjang untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten ini.
“Walaupun adanya fihak RSUD yang mengatakan bahwa RSUD mengalami kerugian dan selalu menombok, namun tidak boleh berpikir seperti itu, sebab pelayanan kepada masyarakat tidak perlu berpikir untung rugi, akan tetapi bagaimana masyarakat selalu terlayani,” demikian ungkap H.Tanung selain sebagai anggota DPRD-FPKB Komisi IV Kabupaten Cirebon dan Politikus PKB juga sebagai Aktivis JKN-KIS untuk masyarakat miskin di Kab.Cirebon. (ASR)
