Dewan Soroti Amburadulnya Data Penerima Bantuan Sosial

Karawang, Suaraindependent.id– Banyaknya persoalan di lapangan terkait penyaluran bantuan sosial, baik dari pusat, provinsi dan kabupaten menjadi sorotan Anggota Komisi I DPRD Karawang Pasalnya selama ini, penyaluran bansos banyak yang tidak sesuai dan datanya tumpang tindih khususnya dikarawang.

Jajang Sulaeman Anggota Komisi I DPRD Karawang Fraksi PKB saat diwawancara media Suaraindependent Rabu (17/06) di gedung dewan mengatakan, berdasarkan hasil rapat dengar pendapat dengan Dinas Sosial bahwa kita minta validasi data itu. Karena yang menerima bantuan (BST) itu, kita berasumsi bahwa data tersebut merupakan data lama dimana sekitar 50 ribu sekian kk tapi diretur 10 ribu kk, berarti ada data ganda yang terdapat di dinas sosial. Makanya harus dilakukan validasi data langsung oleh dinas sosial kabupaten. Sambungnya saya kira ini harus disamakan dengsn pemerintah pusat, karena dalam hal ini pemerintah pusat sudah menambah 3 bulan jadi 6 bulan dan provinsi juga sama,” ujarnya. Lanjut jajang, masyarakat yang mendapatkan bantuan provinsi dan pusat kemudian dapat bantuan dari pemkab, ini menambah persoalan baru sehingga masyarakat protes pada kantor desa, kasihankan kepala desa dan perangkat lainnya, saya kira ini harus disesuaikan atau disamakan. Makanya pemerintah daerah dalam hal ini harus menambah jangka waktu bantuan untuk terdampak covid-19. Ya, minimal samakan dengan program pemerintah pusat.” pungkasnya. Jajang pun menyinggung soal anggaran covid-19 yang luar biasa besarnya, namun anggaran tersebut baru digunakan Rp 50 milliaran dari total sebesar Rp 162 milliar sehingga masin banyak anggaran yang belum digunakan dan tersimpan di pemerintah daerah (gugus tugas covid-19) . Nah hal tersebut segera direalisasikan untuk kepentingan masyarakat.” ucapnya. (teguh@kabiro krw)